Selasa, 03 Feb 2026 01:16 WIB

DPRD Surabaya Minta Pemkot Perketat Prokes di Pemukiman Warga Jelang Nataru

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 15 Des 2021 15:43 WIB
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir

Surabaya (selalu.id) - Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Akmarawita Kadir, meminta langkah protokol kesehatan ketat tak hanya dilakukan di tempat-tempat keramaian umum, seperti mal maupun lokasi wisata, namun juga diterapkan di wilayah perkampungan saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Akma menilai bahwa saat ini pengawasan di wilayah pemukiman mulai ada pelonggaran. Menurutnya optimalisasi petugas kampung tangguh dan satgas Covid-19 perlu dilakukan oleh Pemkot Surabaya, guna menskrining tiba warga yang datang.

Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

"Jadi diaktifkan lagi kampung tangguhnya dan satgas covidnya yg sekarang ini melonggar," kata Akma sapaan akarabnya, Rabu (15/12/2021).

Akma menyebut, baik kampung tangguh dan satgas Covid-19 punya peran besar dalam mengantisipasi munculnya klaster di lingkungan penduduk.

"Jangan sampai nanti setelah Nataru timbul klaster," jelasnya.

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

Tak hanya itu, ia juga melihat dari aspek-aspek lain, bahwa dimana kemunculan klaster Covid-19 bisa berimbas pada Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

"Jangan sampai ada peningkatan kluster dan akhirnya PTM juga terganggu," ujarnya.

Sementara itu, Akma juga menyebut pola penangangan di masa Nataru harus benar-benar dilakukan secara serius oleh Pemkot Surabaya, terlebih saat momen akhir tahun nanti pembatasan di tempat keramaian umum bakal diterapkan 75 persen.

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin 

"Tentunya (kesiapan) fasilitas betul-betul harus dilihat, kalau gak punya ventilasi bagus, gak punya protokol barcode peduli lindungi dan sebagainya harus ditegur bahkan ditutup apalagi mau Nataru," tegasnya. (Ade/SL1)

 

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.