Kamis, 04 Jun 2026 13:10 WIB

DPRD Surabaya Minta Pemkot Perketat Prokes di Pemukiman Warga Jelang Nataru

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 15 Des 2021 15:43 WIB
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir

Surabaya (selalu.id) - Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Akmarawita Kadir, meminta langkah protokol kesehatan ketat tak hanya dilakukan di tempat-tempat keramaian umum, seperti mal maupun lokasi wisata, namun juga diterapkan di wilayah perkampungan saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Akma menilai bahwa saat ini pengawasan di wilayah pemukiman mulai ada pelonggaran. Menurutnya optimalisasi petugas kampung tangguh dan satgas Covid-19 perlu dilakukan oleh Pemkot Surabaya, guna menskrining tiba warga yang datang.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

"Jadi diaktifkan lagi kampung tangguhnya dan satgas covidnya yg sekarang ini melonggar," kata Akma sapaan akarabnya, Rabu (15/12/2021).

Akma menyebut, baik kampung tangguh dan satgas Covid-19 punya peran besar dalam mengantisipasi munculnya klaster di lingkungan penduduk.

"Jangan sampai nanti setelah Nataru timbul klaster," jelasnya.

Baca Juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Tak hanya itu, ia juga melihat dari aspek-aspek lain, bahwa dimana kemunculan klaster Covid-19 bisa berimbas pada Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

"Jangan sampai ada peningkatan kluster dan akhirnya PTM juga terganggu," ujarnya.

Sementara itu, Akma juga menyebut pola penangangan di masa Nataru harus benar-benar dilakukan secara serius oleh Pemkot Surabaya, terlebih saat momen akhir tahun nanti pembatasan di tempat keramaian umum bakal diterapkan 75 persen.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

"Tentunya (kesiapan) fasilitas betul-betul harus dilihat, kalau gak punya ventilasi bagus, gak punya protokol barcode peduli lindungi dan sebagainya harus ditegur bahkan ditutup apalagi mau Nataru," tegasnya. (Ade/SL1)

 

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.

Jaring Atlet Jelang Porprov Jatim 2027, Pordasi Sidoarjo Gelar Lomba Berkuda

Federasi berkuda Sidoarjo membuka kesempatan seluas-luasnya bagi atlet muda untuk berpartisipasi tanpa terbebani biaya. Menampilkan bakat hingga jadi atlet.