Selasa, 21 Jul 2026 21:07 WIB

Wow! 800 Lebih Dokumen Bacaleg Surabaya Tak Penuhi Syarat Administrasi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 11 Jul 2023 13:31 WIB
Komisioner KPU Surabaya, Soeprayitno
Komisioner KPU Surabaya, Soeprayitno

selalu.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mencatat bahwa total 841 Bakal Bacaleg dari semua 18 Partai Politik sudah mengajukan dokumen perbaikan yang artinya Caleg-caleg tersebut termasuk dalam kategori tak penuhi syarat administrasi  atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) pencalonan untuk Pemilu 2024.

Komisioner KPU Surabaya, Soeprayitno mengatakan bahwa pengajuan perbaikan dokumen Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) pada hari pertama, Sabtu (8/7/2023) lalu, tercatat hanya tiga partai saja yang melakukan pengajuan. Namun, hari terakhir, Minggu (9/7/2023), sisanya 15 partai yang menyusul perbaikan dokumen BCAD.

Baca Juga: KPU Surabaya Kaji Dapil Baru, Persaingan Kursi DPRD Berpotensi Berubah

"Jadi dua hari terakhir masa terjadwal pengajuan perbaikan dokumen BCAD. 18 partai sudah mengajukan perbaikan," kata Nano sapaan akrabnya, kepada selalu.id, Selasa (11/7/2023).

Bahkan di menit terakhir, ungkap Nano, KPU Surabaya tetap melayani Parpol yang baru submit pengajuan dokumennya. Ia juga menyebut bahwa 70 persen dokumen Bacaleg BCAD yang BMS.

"Kita tetap layani, bahkan berita acara kita print dan berikan. Tepat 23.59 menit terakhir Silon parpol itu langsung nge-lock. Jadi 18 Parpol semuanya melalui Silon tidak ada manual," tegasnya

Baca Juga: Fraksi Demokrat Desak KPU Segera Tetapkan Penambahan Dapil Surabaya

KPU Surabaya juga menekankan bahwa 18 Parpol punya kesempatan untuk menggunakan haknya dalam pengajuan perbaikan, terutama untuk menjaga jumlah atau slot BCAD yang diajukan pertama kali.

Nano pun menyebut, KPU Surabaya mencatat dari ratusan dokumen BCAD usai masuk tahapan verifikasi adminstrasi pada 26 Mei hingga 15 Juni 2023 lalu, kebanyakan BMS karena salah satunya ijazah yang tidak dilegalisir.

"Banyak penyebab, diantara itu tadi ijazah yang tidak dilegalisir, terus surat sehat jasmani dan rohani dan bebas narkoba yang dikeluarkan sebelum 1 April 2023," tuturnya.

Baca Juga: Gubernur Khofifah Apresiasi KPU dan Bawaslu Jatim atas Suksesnya Pilkada 2024

Sementara Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menambahkan bahwa semua parpol telah menyerahkan dokumen BCAD yang BMS, sudah dinyatakan lengkap dan diterima. Meski begitu, pihaknya tetap melakukan verifikasi administrasi kembali.

"Untuk verifikasi administrasi. Hari ini sampai 6 Agustus, nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada masing-masing partai politik pasca 6 Agustus itu untuk masuk ke pencermatan DCS. Pencermatan itu akan kita lakukan bersama-sama dengan parpol," tutupnya. (Ade/Adg)

Editor : Ading
Berita Terbaru

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemkot Surabaya mengimbau seluruh pengurus RT dan RW untuk tetap menjaga transparansi dan melakukan pencatatan keuangan secara terbuka.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Demo BEM Nusantara di Kejati Jatim: Tuntut Penangkapan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Karangan bunga yang ditempatkan di pintu masuk Kejati itu, sempat disiram bensin untuk dibakar sebagai bentuk kekecewaan.

Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

Menurut Yuga, efektivitas kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya potongan yang diberikan, tetapi dari peningkatan transaksi jual beli properti.