Jumat, 05 Jun 2026 04:29 WIB

Wow! 800 Lebih Dokumen Bacaleg Surabaya Tak Penuhi Syarat Administrasi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 11 Jul 2023 13:31 WIB
Komisioner KPU Surabaya, Soeprayitno
Komisioner KPU Surabaya, Soeprayitno

selalu.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mencatat bahwa total 841 Bakal Bacaleg dari semua 18 Partai Politik sudah mengajukan dokumen perbaikan yang artinya Caleg-caleg tersebut termasuk dalam kategori tak penuhi syarat administrasi  atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) pencalonan untuk Pemilu 2024.

Komisioner KPU Surabaya, Soeprayitno mengatakan bahwa pengajuan perbaikan dokumen Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) pada hari pertama, Sabtu (8/7/2023) lalu, tercatat hanya tiga partai saja yang melakukan pengajuan. Namun, hari terakhir, Minggu (9/7/2023), sisanya 15 partai yang menyusul perbaikan dokumen BCAD.

Baca Juga: KPU Surabaya Kaji Dapil Baru, Persaingan Kursi DPRD Berpotensi Berubah

"Jadi dua hari terakhir masa terjadwal pengajuan perbaikan dokumen BCAD. 18 partai sudah mengajukan perbaikan," kata Nano sapaan akrabnya, kepada selalu.id, Selasa (11/7/2023).

Bahkan di menit terakhir, ungkap Nano, KPU Surabaya tetap melayani Parpol yang baru submit pengajuan dokumennya. Ia juga menyebut bahwa 70 persen dokumen Bacaleg BCAD yang BMS.

"Kita tetap layani, bahkan berita acara kita print dan berikan. Tepat 23.59 menit terakhir Silon parpol itu langsung nge-lock. Jadi 18 Parpol semuanya melalui Silon tidak ada manual," tegasnya

Baca Juga: Fraksi Demokrat Desak KPU Segera Tetapkan Penambahan Dapil Surabaya

KPU Surabaya juga menekankan bahwa 18 Parpol punya kesempatan untuk menggunakan haknya dalam pengajuan perbaikan, terutama untuk menjaga jumlah atau slot BCAD yang diajukan pertama kali.

Nano pun menyebut, KPU Surabaya mencatat dari ratusan dokumen BCAD usai masuk tahapan verifikasi adminstrasi pada 26 Mei hingga 15 Juni 2023 lalu, kebanyakan BMS karena salah satunya ijazah yang tidak dilegalisir.

"Banyak penyebab, diantara itu tadi ijazah yang tidak dilegalisir, terus surat sehat jasmani dan rohani dan bebas narkoba yang dikeluarkan sebelum 1 April 2023," tuturnya.

Baca Juga: Gubernur Khofifah Apresiasi KPU dan Bawaslu Jatim atas Suksesnya Pilkada 2024

Sementara Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menambahkan bahwa semua parpol telah menyerahkan dokumen BCAD yang BMS, sudah dinyatakan lengkap dan diterima. Meski begitu, pihaknya tetap melakukan verifikasi administrasi kembali.

"Untuk verifikasi administrasi. Hari ini sampai 6 Agustus, nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada masing-masing partai politik pasca 6 Agustus itu untuk masuk ke pencermatan DCS. Pencermatan itu akan kita lakukan bersama-sama dengan parpol," tutupnya. (Ade/Adg)

Editor : Ading
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.