Jumat, 05 Jun 2026 08:24 WIB

Selamatkan Keuangan Negara, Mensos Risma Beri Penghargaan Polda Sulsel

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 26 Des 2022 20:34 WIB
Mensos Risma saat di Polda Sulsel
Mensos Risma saat di Polda Sulsel

selalu.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan penghargaan kepada jajaran Polda Sulsel khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polda Sulsel.

Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kerja keras Polda Sulsel dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun Anggaran 2019-2020 di Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Orang Mati Masih Terdaftar PBI JKN: Potret Rapuhnya Validasi Data Kemensos dan Dukcapil

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Polda Sulsel, saya tahu pasti sulit sekali mengumpulkan bukti dan saksi-saksi yang sangat banyak dan butuh waktu serta proses panjang dalam penyidikannya," ujar Mensos dalam kegiatan Penyerahan Penghargaan kepada jajaran Polda Sulawesi Selatan atas Penyelamatan Keuangan Negara terkait Bansos di Aula Mappaodang, Jl. Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Senin, (26/12/2022)

Piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Mensos kepada total 30 orang anggota kepolisian.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel Irjen. Pol. Drs. Nana Sudjana, M.M menyatakan, berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini ditaksir mencapai Rp25 miliar lebih.

"Adapun jumlah tersangka yang telah ditetapkan adalah sebanyak 14 orang, berasal dari tiga kabupaten berbeda yakni Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Bantaeng," ungkap Kapolda Sulsel.

Baca Juga: Ipong Muchilissoni Disebut Terlibat dalam Korupsi Eks Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

Para tersangka diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu memaketkan bahan pangan dan memasoknya ke e-Warong sehingga para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak bebas memilih sesuai kebutuhan mereka.

"Selain itu ada pula oknum-oknum yang melakukan _mark up_ dan mengurangi indeks bantuan kemudian menyalurkan jenis barang yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga memunculkan kerugian besar," tambahnya.

Kawal Penyaluran Bansos
Sejak Agustus 2022, Kementerian Sosial telah membentuk tim pengawas gabungan untuk penyaluran bansos yang beranggotakan Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, KPK, PPATK, BPKP, Kemenkumham, Kemenkominfo dan Polri.

Baca Juga: Kantor Petrogas Jatim Utama Didemo, Diduga Ada Praktik Korupsi Dana CSR

"Kita juga telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk penanganan masalah bantuan sosial," ungkap Mensos Risma.

Pemberian penghargaan ini juga merupakan
motivasi dan dorongan bagi aparat penegak hukum lain untuk tetap bertindak tegas kepada oknum-oknum nakal yang masih melancarkan aksinya.

"Saya berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi, agama apapun tidak membenarkan untuk mengambil hak orang lain apalagi hak orang-orang yang tidak mampu," kata Mensos. (SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.