Rabu, 11 Nov 2026 23:49 WIB

Selamatkan Keuangan Negara, Mensos Risma Beri Penghargaan Polda Sulsel

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 26 Des 2022 20:34 WIB
Mensos Risma saat di Polda Sulsel
Mensos Risma saat di Polda Sulsel
Advertise - Hari Pahlawan 2026 Danantara Indonesia

selalu.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan penghargaan kepada jajaran Polda Sulsel khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polda Sulsel.

Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kerja keras Polda Sulsel dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun Anggaran 2019-2020 di Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Terseret Korupsi Dana Hibah Koni Pasuruan, Kabag Hukum Pemkab Probolinggo Ditahan

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Polda Sulsel, saya tahu pasti sulit sekali mengumpulkan bukti dan saksi-saksi yang sangat banyak dan butuh waktu serta proses panjang dalam penyidikannya," ujar Mensos dalam kegiatan Penyerahan Penghargaan kepada jajaran Polda Sulawesi Selatan atas Penyelamatan Keuangan Negara terkait Bansos di Aula Mappaodang, Jl. Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Senin, (26/12/2022)

Piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Mensos kepada total 30 orang anggota kepolisian.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel Irjen. Pol. Drs. Nana Sudjana, M.M menyatakan, berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini ditaksir mencapai Rp25 miliar lebih.

"Adapun jumlah tersangka yang telah ditetapkan adalah sebanyak 14 orang, berasal dari tiga kabupaten berbeda yakni Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Bantaeng," ungkap Kapolda Sulsel.

Baca Juga: Kejari Kota Mojokerto Bongkar Kasus Korupsi Pembiayaan BNI Syariah Rp8,2 Miliar

Para tersangka diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu memaketkan bahan pangan dan memasoknya ke e-Warong sehingga para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak bebas memilih sesuai kebutuhan mereka.

"Selain itu ada pula oknum-oknum yang melakukan _mark up_ dan mengurangi indeks bantuan kemudian menyalurkan jenis barang yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga memunculkan kerugian besar," tambahnya.

Kawal Penyaluran Bansos
Sejak Agustus 2022, Kementerian Sosial telah membentuk tim pengawas gabungan untuk penyaluran bansos yang beranggotakan Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, KPK, PPATK, BPKP, Kemenkumham, Kemenkominfo dan Polri.

Baca Juga: Ini Lho Rek, Nama-nama Penjabat yang Tega Korupsi Dana Bencana di Indonesia

"Kita juga telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk penanganan masalah bantuan sosial," ungkap Mensos Risma.

Pemberian penghargaan ini juga merupakan
motivasi dan dorongan bagi aparat penegak hukum lain untuk tetap bertindak tegas kepada oknum-oknum nakal yang masih melancarkan aksinya.

"Saya berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi, agama apapun tidak membenarkan untuk mengambil hak orang lain apalagi hak orang-orang yang tidak mampu," kata Mensos. (SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Antisipasi Kredit Bermasalah, BRI Mojokerto Perkuat Komitmen Lewat MoU dengan Kejaksaan

Kerja sama juga bertujuan memberi dukungan hukum pada aktivitas bisnis dan operasional BRI.

Aset Pemkot Surabaya Dikomersialkan Oknum, Pedagang Korban Sewa Rp20 Juta Gigit Jari Pasca-Penertiban

Di balik pembongkaran tersebut, mencuat dugaan kuat adanya praktik jual-beli dan sewa-menyewa stan di atas aset milik pemerintah kota.

Surabaya Perluas Pengolahan Sampah Organik, Ratusan Teba Dipasang di Berbagai Wilayah ​

​Risma dan Armuji berharap masifnya pemasangan teba di berbagai wilayah ini mampu menggugah kesadaran masyarakat Surabaya untuk lebih proaktif kelola sampah.

Pasar Murah Surabaya Hadir Lagi, Belanja Bumbu Dapur Cuma Rp5.000

Mulai bawang merah, bawang putih hingga cabai, komoditas tersebut tersedia dalam Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah Serentak yang digelar Pemkot Surabaya.

APBD Jatim 2027 Disetujui, DPRD Ingatkan Pemprov soal Risiko Defisit dan SiLPA

Menurut Deni, penguatan fungsi pengawasan justru semakin mendesak untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, transparan dan akuntabel.

TACB Usulkan Lima Objek Sejarah di Nganjuk Jadi Cagar Budaya

Langkah strategis ini dinilai mendesak guna memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap bentangan jejak sejarah Nganjuk.