Kamis, 04 Jun 2026 09:59 WIB

BNN Tes Urin Ratusan Pegawai Sekwan DPRD Surabaya, 7 Orang Dikabarkan Positif

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 14 Des 2022 13:35 WIB
Gedung DPRD Surabaya. Foto: Istimewa
Gedung DPRD Surabaya. Foto: Istimewa

selalu.id - Pegawai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Surabaya menjalani tes urin yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Surabaya.

Informasi yang diterima selalu.id, dari 362 orang yang dites diduga ada 7 orang positif narkoba. Namun, BNNK enggan membenarkan yang positif tersebut.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

Konselor Adiksi Ahli Muda BNNK Surabaya, Singgih Widi Pratomo mengatakan, pihaknya hanya melakukan screening urine test terhadap pegawai honorer atau Sekwan DPRD Surabaya.

"Kita itu melakukan undangan dari sekwan DPRD Surabaya untuk melakukan screening urine test (pegawai) honorer (dewan) dan sampai saat ini masih berlangsung. Kita hanya undangan, biar sekretariat DPRD yang menyampaikan (hasil tes urine),"kata Singgih, saat ditemui Selalu.id, Rabu (14/12/2022).

Singgih menyampaikan, sampai saat ini diantaranya 362 pegawai tersebut, 41 diantaranya telah menjalankan tes urine.

"Hari ini ada 41 orang.Minggu ini dikasih hasilnya, cuman pegawai yang ditest,"ujarnya.

Berdasarkan penelitian, Singgih menegaskan hal itu wajar biasanya dari 50 pemeriksaan hanya ditemukan satu. Ia menyebut, hal ini adalah sifat screening bukanlah diagnosa pasti.

"Katakanlah (misal) ada yang sakit habis operasi kemudian ada obat penenang disitu, ada muncul zat itu (mengandung narkoba),"sebutnya.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

Singgih menjelaskan bahwa memang ada obat yang mengandung zat narkoba. Sehingga, bisa saja positif. Namun, zat yang diberikan memang sedikit yang terkandung diobat. Tetapi, yang tak wajar ketika dia mengkonsumsi zat yang berlebih di dalam obat.

"Jadi contoh kita batuk katakanlah minum obat batuk yang merupakan turunan (zat narkoba). Bisa jadi positif,"tegasnya.

"Yang dilarang oleh negara itu kan menyalahkan obat (narkoba). Artinya ada golongan narkotika yang boleh pengobatan,"lanjutnya.

Sementara itu, Sekwan DPRD Surabaya, Mutandar menyampaikan bahwa hasil tes urine saat ini belum selesai. Pihaknya, membuatkan surat untuk yang terjaring yang diduga positif narkoba tersebut.

Baca Juga: Maling yang Sering Bobol Rumah di Kawasan Semampir Surabaya Ditangkap, Ini Namanya

"Belum final, jadi masih ada yang belum, yang belum saya buatkan surat untuk tes susulan yang belum terjaring kemarin. Semua harus kena. Hasilnya belum keluar,"katanya.

Terkait 7 orang yang terduga positif tersebut, Mutandar enggan menyebutkan karena data akurasi yang berhak adalah BNNK.

"Selama data akurasi BNN aku gak berani ngomong, kemarin sudah dilakukan ajah dan ada yang kurang. Mangkane sopo aku gak ero (yang positif) sangat tidak tau. Hasilnya belum dikirim ke aku,"pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Fathoni mengatakan predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang Surabaya harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika terjadi kasus eksploitasi anak.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.