Selasa, 03 Feb 2026 03:54 WIB

4 Ribu Warga Surabaya Antre Masuk ke Rusunawa, Wali Kota Eri: Harus MBR

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 02 Jul 2022 18:35 WIB
Rusunawa Gunung Anyar Surabaya
Rusunawa Gunung Anyar Surabaya

selalu.id - Sebanyak 4 ribu Kepala Keluarga (KK) di Surabaya mengantre menunggu giliran tinggal di rumah susun sederhana (Rusunawa).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa yang boleh menempati Rusunawa tersebut. Harus berkategori MBR.

Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

Sehingga, Pemkot Surabaya harus seleksi terlebih dahulu melalui pendataan warga yang pantas masuk kategori MBR.

"Rusun ini dibangun Pemkot untuk MBR. Pemkot selalu pantau jika ada yang masuk ke rusunawa. Kita pun punya target untuk yang tinggal disitu harus lulus MBR waktu 2 tahun,"kata Eri, Sabtu (2/7/2022).

Eri menyampaikan, penghuni Rusunawa yang sudah ada pekerjaan dan penghasilan tetap serta memliki kendaraan pribadi, mereka wajib keluar.

Sehingga, warga MBR yang baru bisa menempati Rusunawa tersebut. Apabila, tidak keluar, Eri menanggap Pemerintah gagal mencapai target.

"Jika tidak keluar dan menghuni puluhan tahun, artinya yang gagal kan itu pemerintahnya, tidak bisa mensejahterakan umatnya, makannya kita harus berani punya target itu," ujarnya.

Lebih lanjut Eri kembali menegaskan, kepada masyarakat Surabaya yang telah lolos MBR, tidak bisa lagi menghuni Rusunawa.

Namun, Pemkot Surabaya punya solusi untuk menyediakan rumah susun sederhana milik sendiri (Rusunami).

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

Nantinya, kata Eri, Rusunami tersebut itu bisa dibeli dengan cara diangsur dan dimiliki, begitu dengan biaya operasionalnya yang juga ditanggung oleh masing - masing penghuni rusunami.

Saat ini, Pemkot Surabaya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuat rusunami yang bakal digunakan tempat tinggal warga selain MBR.

Eri meminta warganya bersabar dan jangan sampai ada yang mengaku sebagai MBR demi bisa tinggal di rusunawa.

"Kayak tadi ada warga yang minta rusunawa, tapi bukan kategori MBR, ya jangan. Apa lagi ada yang gajinya Rp 4 juta lebih, lah yang tinggal di rusunawa itu loh ada yang nggak punya kerjaan, kok minta masuk ke rusun," jelasnya.

Ia pun ingin masyarakat tidak salah persepsi dan membangun pola pikirnya untuk warga bisa mandiri. Sebab, Pemkot menyediakan lapangan pekerjaan dengan menggunakan aset pemkot dijadikan tempat Padat Karya.

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin 

"Jadi kita harus bangun mental masyarakat terlebih dulu. Kita berikan pekerjaan kepada sekitar 35 ribu KK kategori MBR yang terdata itu, ketika sudah mendapatkan pekerjaan dan punya pendapatan per kapita,"terangnya.

Pemkot juga melakukan pendataan ulang MBR di setiap kecamatan dan kelurahan. Sehingga, selesai ada pembaruan data, pemkot bisa memprioritaskan warga MBR untuk tinggal di rusunawa.

"Kemudian penghasilannya itu bisa digunakan untuk kontrak rumah sendiri atau membeli rusunami, setelah lulus dari MBR," pungkasnya. (Ade/SL1)

 

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.