Selasa, 03 Feb 2026 03:50 WIB

Tegakkan Aturan, Pemkot Surabaya Bentuk Satgas Kantong Plastik

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 19 Mar 2022 11:28 WIB
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro

selalu.id - Pemerintah Kota Surabaya menegakkan aturan pengurangan penggunaan kantong plastik. Pemkot mengaku tidak segan memberikan sanksi bagi pelanggar Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 16 tahun 2022 tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, pihaknya akan sosialisasi selama 30 hari tentang perwali tersebut.

Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

"Sejak diterbitkannya Perwali ini pada 9 Maret 2022 lalu, hingga saat ini masih kita sosialisasikan," kata Hebi, Sabtu, (19/3/2022).

Hebi menyampaikan, sosialisasi tersebut untuk memberikan imbauan kepada toko swalayan, pasar modern, restoran dan pasar rakyat, terkait Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Upaya itu, kata Hebi, dapat dilakukan melalui larangan menggunakan Kantong Plastik,dan kewajiban menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

"Terutama, kepada warga dan asosiasi pedagang, agar tahu soal aturan ini," ujar Hebi.

Selain itu, Hebi menyampaikan, Perwali itu diterbitkan dengan ketentuan UU RI nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis. Kemudian Permendagri Nomor 33 tahun 2010.

Tak hanya itu, Pemkot juga mengikuti ditetapkannya Perwali Nomor 16 Tahun 2022, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

Hebi menyampaikan, jika masyarakat mau belanja di pusat perbelanjaan, pasar tradisional, toko swalayan dan restoran. Pemkot menghimbau untuk menggunakan kantong ramah lingkungan.

"Sehingga nantinya tidak ada lagi yang menjual atau menyediakan kantong plastik," ujarnya.

Pemkot Surabaya juga membentuk satgas khusus dari Satpol PP, untuk menangani kantong plastik guna memaksimalkan Perwali.

"Satgas itu yang nantinya turut serta melakukan sosialisasi dan penindakan," jelasnya.

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin 

Lebih lanjut Hebi menegaskan, dengan hasil sosialisasi tersebut, diharapkan para pelaku usaha dan warga di Kota Surabaya untuk tidak menyediakan atau membeli kantong plastik.

Penegakkan aturan ini diharapkan dapat mengurangi 50 persen dari 111.300 ton sampah plastik yang dihasilkan Kota Surabaya per tahunnya.

Nantinya bagi yang melanggar aturan perwali tersebut, Hebi menyampaikan, ada sanksi tegas administrasi, mulai teguran lisan ataupun tertulis hingga dengan sanksi paksaan dari Pemerintah.

"Sanksinya baik itu penyitaan kantong plastik maupun paksaan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran," tegasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.