Selasa, 20 Okt 2026 10:42 WIB

Tantangan di Balik Penerapan Voucher Parkir Surabaya, Akankah Efektif?

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 01 Apr 2026 19:02 WIB
Voucher Parkir di Surabaya. (Dok. Dishub Surabaya).
Voucher Parkir di Surabaya. (Dok. Dishub Surabaya).

selalu.id - Program voucher parkir yang segera diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat apresiasi dari DPRD.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Bagas Iman Waluyo menilai kebijakan ini berpotensi menekan praktik pungutan liar (pungli) sekaligus menata parkir tepi jalan umum (TJU) agar lebih rapi.

Baca Juga: Anak Down Syndrome Tewas di Surabaya, Wali Kota Eri Bilang Gini

Menurut Bagas, penerapan voucher parkir menjadi langkah positif dalam mendorong transparansi sistem retribusi, terutama di titik-titik parkir jalan protokol, kawasan wisata, hingga pusat keramaian di Kota Surabaya.

“Dengan adanya voucher ini, harapannya bisa menekan pungli dan kebocoran pendapatan. Selain itu, penataan parkir di tepi jalan juga bisa lebih tertib,” jelasnya, Rabu (1/4/2026).

Bagas mengatakan, selama ini berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk kolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) melalui penindakan tipiring terhadap pelanggaran parkir.

Hasilnya, kondisi di lapangan dinilai lebih kondusif dibandingkan sebelumnya yang kerap diwarnai protes.

Meski demikian, Bagas menegaskan efektivitas voucher parkir belum bisa langsung diukur dalam waktu dekat.

Politisi Gerindra ini menyebut perlu waktu setidaknya satu hingga dua bulan untuk melihat dampaknya, baik terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penurunan kebocoran retribusi.

“Ini program baru, jadi belum ada tolok ukur pasti. Tapi dalam satu bulan ke depan sudah bisa mulai terlihat hasilnya,” bebernya.

Baca Juga: Perda Air Limbah Disetujui, Fraksi Gerindra Minta Tarif Sanitasi Adil

Bagas membandingkan sistem voucher parkir dengan skema serupa di sektor BUMN, seperti penggunaan voucher bahan bakar di SPBU milik Pertamina.

Menurutnya, sistem non-tunai seperti ini dapat meminimalisir transaksi langsung yang rawan penyimpangan.

Bagas berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak pada sisi pendapatan daerah, tetapi juga mendukung wajah kota yang lebih tertata dan ramah bagi wisatawan.

“Targetnya, kawasan jalan protokol, wisata, dan pusat kota bisa lebih rapi dan nyaman. Wisatawan, baik lokal maupun luar daerah, bisa menikmati Surabaya dengan lebih baik,” ujarnya.

Baca Juga: Geliat Budaya dan Ekonomi Warga Surabaya dari Panggung Fasum Perumahan

Bagas bahkan menyebut program ini berpotensi menjadi percontohan nasional jika berhasil diterapkan secara optimal.

Pasalnya, skema voucher parkir untuk tepi jalan umum dinilai masih tergolong baru di Indonesia.

Di sisi lain, ia mengapresiasi peran aparat kepolisian dalam menjaga kondusivitas kota, termasuk penertiban jukir liar yang terus dilakukan secara rutin.

“Sinergi dengan kepolisian penting. Penindakan terhadap pelanggaran parkir harus terus berjalan agar program ini efektif,” pungkas Bagas.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

150 Produk Pabrik Kosmetik Ilegal di Mojokerto Mengandung Bahan Berbahaya, BPOM RI: Bisa Kanker

"Bisa juga menyebabkan atrofi kulit dan gangguan sistem pelepasan hormon yang tahapan berikutnya bisa berdampak berupa penyakit kanker," ungkap Kepala BPOM RI.

Top 5 Berita: Prabowo Ratas hingga Perda Air Limbah

selalu.id - Lima artikel berita selalu.id masuk dalam top 5 berita sejak Senin (19/10/2026) hingga Selasa (20/10/2026) pagi. Pembaca tertarik pada pemberitaan

Jaga Kamtibmas, Kapolres Nganjuk Instruksikan Kapolsek Jajaran Cek Rutin SPBU

Langkah ini dilakukan untuk memantau langsung stok BBM, terutama jenis bersubsidi, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Diam-diam Prabowo Panggil Tito dan Dudung untuk Rapat Terbatas, Ada Apa?

Rapat terbatas ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi lintas kementerian yang sebelumnya digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.

Krisis Air Bersih dan Gagal Panen Mengancam Indonesia, Ini Peringatan BMKG

Tren ini memperparah penyusutan curah hujan tahunan hingga 2–3 persen per dekade, khususnya di wilayah selatan khatulistiwa, disertai kenaikan muka air laut.

Kapolri Ungkap Keterlibatan Perusahaan Asing dalam Kasus Karhutla, Bidik Tersangka Baru

Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum kasus karhutla tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, melainkan juga menyasar korporasi asing.