Jumat, 04 Sep 2026 18:33 WIB

Tantangan di Balik Penerapan Voucher Parkir Surabaya, Akankah Efektif?

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 01 Apr 2026 19:02 WIB
Voucher Parkir di Surabaya. (Dok. Dishub Surabaya).
Voucher Parkir di Surabaya. (Dok. Dishub Surabaya).

selalu.id - Program voucher parkir yang segera diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat apresiasi dari DPRD.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Bagas Iman Waluyo menilai kebijakan ini berpotensi menekan praktik pungutan liar (pungli) sekaligus menata parkir tepi jalan umum (TJU) agar lebih rapi.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Matangkan RDTR 2026, Bebaskan Lahan Warga yang 'Terjebak' Proyek Mangkrak

Menurut Bagas, penerapan voucher parkir menjadi langkah positif dalam mendorong transparansi sistem retribusi, terutama di titik-titik parkir jalan protokol, kawasan wisata, hingga pusat keramaian di Kota Surabaya.

“Dengan adanya voucher ini, harapannya bisa menekan pungli dan kebocoran pendapatan. Selain itu, penataan parkir di tepi jalan juga bisa lebih tertib,” jelasnya, Rabu (1/4/2026).

Bagas mengatakan, selama ini berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk kolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) melalui penindakan tipiring terhadap pelanggaran parkir.

Hasilnya, kondisi di lapangan dinilai lebih kondusif dibandingkan sebelumnya yang kerap diwarnai protes.

Meski demikian, Bagas menegaskan efektivitas voucher parkir belum bisa langsung diukur dalam waktu dekat.

Politisi Gerindra ini menyebut perlu waktu setidaknya satu hingga dua bulan untuk melihat dampaknya, baik terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penurunan kebocoran retribusi.

“Ini program baru, jadi belum ada tolok ukur pasti. Tapi dalam satu bulan ke depan sudah bisa mulai terlihat hasilnya,” bebernya.

Baca Juga: Marak Pemotongan Unggas Ilegal di Permukiman Padat Surabaya, DPRD Bilang Begini

Bagas membandingkan sistem voucher parkir dengan skema serupa di sektor BUMN, seperti penggunaan voucher bahan bakar di SPBU milik Pertamina.

Menurutnya, sistem non-tunai seperti ini dapat meminimalisir transaksi langsung yang rawan penyimpangan.

Bagas berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak pada sisi pendapatan daerah, tetapi juga mendukung wajah kota yang lebih tertata dan ramah bagi wisatawan.

“Targetnya, kawasan jalan protokol, wisata, dan pusat kota bisa lebih rapi dan nyaman. Wisatawan, baik lokal maupun luar daerah, bisa menikmati Surabaya dengan lebih baik,” ujarnya.

Baca Juga: Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Bagas bahkan menyebut program ini berpotensi menjadi percontohan nasional jika berhasil diterapkan secara optimal.

Pasalnya, skema voucher parkir untuk tepi jalan umum dinilai masih tergolong baru di Indonesia.

Di sisi lain, ia mengapresiasi peran aparat kepolisian dalam menjaga kondusivitas kota, termasuk penertiban jukir liar yang terus dilakukan secara rutin.

“Sinergi dengan kepolisian penting. Penindakan terhadap pelanggaran parkir harus terus berjalan agar program ini efektif,” pungkas Bagas.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Kemenag Jatim dan Baznas Kirim 27 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di NTT

Pengiriman ini merupakan hasil kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim dan Forum Zakat (FOZ) Jatim.

Ternyata Banyak Sarjana di Surabaya Belum Update KK, Disdukcapil Wanti-wanti Begini

Irvan menekankan, kesadaran memperbarui data kependudukan kian krusial menyongsong era integrasi data nasional dan pengembangan Digital Public Infrastructure.

Korban Keracunan MBG Sidoarjo Tembus 730 Orang, BGN-SPPG Malah Mangkir di Hearing DPRD

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman, mendesak audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia program MBG.

Sambut Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Cabang Mojokerto Beri Kejutan Haru untuk Nasabah

Momen tahunan ini dimanfaatkan sebagai wadah menyapa langsung sekaligus mendekatkan diri dengan nasabah setia.

Tak Cuma Fisik, Dinkes Sidoarjo Gelar Rapid Asesmen Jiwa Pulihkan Trauma Santri Keracunan MBG

Langkah rapid asesmen ini menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo bahwa penanganan darurat MBG dilakukan secara menyeluruh hingga aspek psikologis korban pulih.

Tiga OPD Pemkab Jember Sabet Penghargaan Public Service of The Year 2026

Gus Fawait menegaskan apresiasi ini bukan sekadar piala biasa, melainkan pelecut semangat agar Pemkab Jember terus melahirkan terobosan baru.