Seleksi Petugas Haji Daerah Diperketat, Layanan Kesehatan Jadi Perhatian Utama
- Penulis : Dony Maulana
- | Kamis, 22 Jan 2026 12:38 WIB
selalu.id – Pemerintah memperketat seleksi calon Petugas Haji Daerah (PHD) guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji Indonesia. Pengetatan ini dilakukan melalui seleksi Computer Assisted Test (CAT) yang resmi dibuka oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Irfan Yusuf, Kamis pagi (22/1), di Gedung Musdalifah Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
Baca Juga: Peringati Hardiknas, Kakanwil Kemenag Jatim Ajak Perkuat Pendidikan Bermutu dan Berkarakter
Seleksi CAT Petugas Haji Daerah tahun ini digelar serentak di seluruh Indonesia dan diikuti oleh 1.455 peserta. Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan sekitar 1.050 petugas yang akan bertugas mendampingi jamaah pada musim haji tahun ini.
Peserta seleksi terdiri dari dua kategori utama, yakni petugas layanan umum dan petugas layanan kesehatan. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan secara ketat dan transparan untuk memastikan petugas yang terpilih benar-benar kompeten, profesional, serta siap melayani jamaah di Tanah Suci.
Menteri Haji dan Umrah RI, Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa pengetatan seleksi tahun ini secara khusus difokuskan pada aspek layanan kesehatan, menyusul masih seringnya terjadi persoalan kesehatan yang dialami jamaah haji.
“Kami memberikan perhatian khusus pada layanan kesehatan agar permasalahan kesehatan jamaah yang selama ini kerap terjadi tidak terulang kembali. Petugas kesehatan harus benar-benar siap, sigap, dan profesional,” ujar Irfan Yusuf.
Baca Juga: Beredar Kebijakan soal Uang Kas Masjid Kini Dikelola Pemerintah, Ini Jawaban Kemenag
Untuk wilayah Jawa Timur, kuota Petugas Haji Daerah sebenarnya mencapai 221 orang. Namun, jumlah pendaftar hanya 216 peserta, dan tidak semuanya akan otomatis diterima. Seluruh peserta tetap harus memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan layanan umum maupun kesehatan.
Selain kompetensi, pemerintah juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab para petugas selama menjalankan tugas di Tanah Suci. Irfan menegaskan, tidak akan ada toleransi bagi petugas yang melanggar aturan.
Baca Juga: Perkuat Pembangunan Keagamaan dan Sosial, Kemenag Jatim Sinergi dengan Pemkab Banyuwangi
“Petugas haji daerah yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyelewengan akan dimintai pertanggungjawaban. Sanksinya tegas, bahkan bisa dipulangkan sebelum masa tugas berakhir,” tegasnya.
Dengan seleksi yang semakin ketat ini, pemerintah berharap kualitas pelayanan jamaah haji Indonesia dapat terus meningkat, khususnya dalam aspek kesehatan dan pendampingan selama ibadah haji berlangsung.
Editor : Ading
