Wisata Surabaya Dinilai Minim Kontribusi PAD, DPRD Singgung KBS

selalu.id – Menutup tahun anggaran 2025, DPRD Surabaya menyoroti kinerja sektor pariwisata yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat dan semakin ketatnya kondisi fiskal daerah.

 

Baca Juga: Aturan Ganjil-Genap di Surabaya Masuk Raperda Transportasi, DPRD Wanti-wanti Hal Ini

Berkurangnya transfer pusat memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam situasi tersebut, setiap sektor dituntut memberikan nilai tambah, termasuk pariwisata yang diharapkan menjadi salah satu penopang pendapatan daerah.

 

Namun hingga akhir tahun, sejumlah destinasi wisata yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya dinilai belum menunjukkan kinerja sebanding dengan besarnya aset yang dimiliki. Pengelolaan wisata dinilai masih bersifat administratif dan minim terobosan, sehingga belum mampu mendorong peningkatan kunjungan maupun pendapatan secara signifikan.

 

Anggota DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai kondisi tersebut tercermin pada pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Menurutnya, KBS sebagai aset strategis daerah hingga kini belum memiliki direktur utama definitif, sehingga berdampak pada arah pengelolaan dan pengambilan keputusan.

 

“Kalau KBS tidak punya dirut definitif, pengelolaannya pasti tidak bisa maksimal. Padahal ini aset besar milik kota yang seharusnya bisa menjadi penopang PAD, apalagi di tengah berkurangnya dana dari pusat,” ujar politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu, Rabu (17/12/2025).

 

Ia menilai, tanpa kepemimpinan yang jelas, KBS cenderung berjalan rutin tanpa arah pengembangan. Di sisi lain, biaya operasional tetap ditanggung APBD dan berpotensi menjadi beban anggaran jika tidak diimbangi peningkatan kinerja dan pendapatan.

 

Baca Juga: Anggaran Dishub Surabaya Naik 2,37 Persen, DPRD Minta Layanan Transportasi Publik Digenjot

Sorotan juga diarahkan pada pengelolaan wisata baru, seperti wisata offroad Tahura Pakal yang diperkenalkan Pemkot Surabaya. Meski menawarkan konsep berbeda, sistem pengelolaan dinilai masih kaku dan berorientasi administrasi.

 

“Wisata itu harusnya fleksibel dan ramah pengunjung. Kalau semua harus daftar online dengan sistem yang kaku, orang bisa berpikir ulang untuk datang. Ini menunjukkan pengelolaan masih berorientasi administrasi, bukan pasar,” kata Yona yang juga Ketua Komisi A DPRD Surabaya.

 

Selain itu, kawasan wisata Kota Tua Surabaya yang diharapkan menjadi destinasi unggulan berbasis sejarah juga dinilai belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Persoalan penataan kawasan dan aktivitas yang mengganggu kenyamanan masih menjadi catatan.

 

Baca Juga: Ketika Proyek Penanganan Banjir di Surabaya Hampir Rampung, Tapi Anggaran Belum Cair

“Kalau bicara wisata, rasa aman dan nyaman itu kunci. Kota Tua ini potensinya besar, tapi kalau pengunjung masih merasa tidak nyaman, tentu sulit berharap kunjungan meningkat,” ujarnya.

 

Yona menegaskan, seluruh persoalan tersebut harus dilihat dalam konteks tantangan fiskal daerah. Dengan menurunnya dana transfer pusat, Pemkot Surabaya dituntut memastikan seluruh aset daerah dikelola secara produktif dan tidak hanya menyerap belanja rutin.

 

“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, kita tidak bisa lagi membiarkan aset daerah berjalan apa adanya. Wisata harus dikelola secara profesional dan berorientasi hasil, supaya PAD bisa naik dan APBD tidak terus terbebani,” tegasnya.

Editor : Ading

URL : https://selalu.id/news-11752-wisata-surabaya-dinilai-minim-kontribusi-pad-dprd-singgung-kbs