Jumat, 20 Nov 2026 18:20 WIB

Deviden KBS Kecil, DPRD Surabaya Sindir Gaji Direksi dan Usul Evaluasi Total

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 20 Jul 2025 19:15 WIB

Selalu.id – Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono mengusulkan agar deviden Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) ke kas daerah ditingkatkan, sekaligus mengevaluasi efisiensi manajemen.

Menurut Buleks, secara hitungan operasional, KBS seharusnya bisa menyumbang laba hingga Rp 600 juta per tahun. Namun, penurunan jumlah pengunjung sepanjang 2024 ikut menggerus pendapatan.

Baca Juga: Dua Direktur hingga Pengacara Ditetapkan Tersangka Korupsi KBS Rp2,41 Miliar

“Kondisi ini mestinya jadi evaluasi. Harusnya bisa optimal, apalagi kalau operasionalnya efisien,” kata Buleks kepada Selalu.id, Minggu (20/7/2025).

Sebagai catatan, pada 2023 lalu KBS sempat menyetor deviden sebesar Rp3 miliar ke Pemkot Surabaya. Bulek optimistis angka itu bisa meningkat pada 2025, apalagi operasional KBS tetap berjalan lancar meski posisi Direktur Utama kosong sejak akhir November 2024.

“Sudah diuji saat peak season seperti Lebaran dan Tahun Baru, tetap jalan meski tanpa Dirut. Artinya efisiensi itu nyata,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan.

Ia bahkan menyoroti beban anggaran yang harus dikeluarkan untuk gaji direktur. Gaji Dirut disebut mencapai Rp41 juta per bulan, belum termasuk biaya kunjungan kerja yang bisa lebih dari Rp15 juta.

“Kalau jabatan kosong, itu efisiensi. Dan hasil efisiensi itu bisa masuk ke deviden,” ujarnya.

Baca Juga: PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

Saat ini, seluruh jajaran direksi PDTS KBS tengah dalam masa seleksi ulang oleh Pemkot. Tiga posisi penting Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Direktur Operasional masih belum terisi. Dari total 16 pelamar, hanya 8 orang yang lolos seleksi administrasi.

Bulek berharap, proses seleksi mengedepankan efisiensi dan orientasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Jangan sampai rugi hanya karena biaya direksi yang terlalu besar. Perlu kita pelajari lagi regulasinya,” terangnya.

Baca Juga: Pengurus KBS Diperiksa Kejati Jatim, Pengacara Tegaskan Tak Ada Niat Jahat

Sementara itu, Direktur Keuangan PDTS KBS, Ahmad Nahroni, menilai kekosongan tiga jabatan justru berisiko mengganggu pengelolaan.

“Kalau dua direksi saja hasilnya baik, apalagi kalau tiga lengkap. Pasti akan jauh lebih optimal,” ujar Nahroni.

Sebelumnya, PDTS KBS juga tengah mematangkan rencana kenaikan tarif masuk dari Rp15 ribu menjadi Rp25 ribu. Kenaikan ini disebut sebagai upaya peningkatan daya saing dan kenyamanan pengunjung, seiring dengan rencana penambahan wahana dan fasilitas baru.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Cetak Omzet Terbesar, Nganjuk Jadi Percontohan Koperasi Desa Merah Putih Nasional

Sebanyak 263 KDMP sudah selesai dibangun dan siap untuk di-launching. Sementara yang sudah beroperasi kini ada 89 unit.

Didik Prasetiyono: Teba Mega Bukan Sekadar Rekor MURI, tetapi Gerakan Merawat Bumi

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menilai gerakan tersebut memiliki makna yang lebih luas.

Ganja 3 Kilogram Gagal Beredar di Sidoarjo, Polisi Ringkus Karyawan Pabrik

Ungkap kasus berawal dari aktivitas pengiriman narkotika yang diduga dikendalikan seseorang berinisial BE.

Pembukaan Pasar Keputran Selatan Molor, DPRD Surabaya Pertanyakan Anggaran 9 Miliar

DPRD bakal menelusuri penyebab keterlambatan pembukaan pasar tersebut.

PKB Bikin Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad jadi Ruang Edukasi Generasi Muda

Gedung tersebut berada di Jalan Gayungsari Nomor 35, Surabaya.

Bakesbangpol Jatim Gandeng Guru dan Komite Cegah Radikalisme di Kalangan Pelajar

Keberagaman masyarakat Jatim merupakan modal penting dalam pembangunan daerah.