Kamis, 04 Jun 2026 08:08 WIB

DPRD Surabaya Desak Percepatan Pencairan Beasiswa Paket C

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 13 Jan 2022 15:58 WIB
Gedung DPRD Surabaya
Gedung DPRD Surabaya

selalu.id - DPRD Surabaya meminta percepatan pencairan beasiswa bagi pelajar SMA/SMK/SMKLB/MA/MAK Paket C di Surabaya. Beasiswa tersebut sangat dibutuhkan terutama bagi siswa dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, mengatakan program beasiswa bagi pelajar Paket C ini harus secepatnya direalisasikan.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

"Saya minta bisa dipastikan dan bisa dilaksanakan paling lambat akhir bulan ini. Saya berharap pemkot lebih keras lagi untuk mewujudkannya,"kata Khusnul, Kamis (13/1/2022).

Berdasarkan data Dinsos Surabaya, total pelajar SMA/SMK/SMKLB/MA/MAK Paket C yang menerima beasiswa sebanyak 8.730 siswa.

Secara rinci yakni, untuk siswa SMA/SMK/SMKLB sebanyak 8.676. Untuk MA sebanyak 46 siswa dan delapan untuk siswa Paket C.

Angka ini lebih sedikit dari jumlah saat dilakukan pembahasan, yakni diplot untuk 13 ribu siswa.

"Saya minta data tersebut dipadukan dengan data yang ada di Kemenag yang untuk MA," ujarnya.

Lebih lanjut Khusnul menyampaikan, beasiswa ini termasuk juga anak-anak Surabaya yang menjadi santri yang belajar di pondok pesantren dan juga anak-anak MBR yang belajar di lembaga pendidikan Nasrani atau yang beragama selain Islam di Surabaya.

"Karena saat pembahasan anggaran untuk 13 ribu siswa," jelasnya.

Khusnul pun meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya untuk mempersiapkan agar pelaksanaan beasiswa ini berjalan baik.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

"Salah satunya adalah Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pemberian Bantuan Beasiswa. Untuk perwali sudah on going, dan akan diselesaikan maksimal pekan depan," tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan saat ini pihaknya tengah menyamakan pandangan sehingga nantinya pencairan bisa matang.

"Kita masih detailkan lagi untuk mekanisme dan sebagainya,"ujar Wiwiek.

Wiwiek juga mengaku belum bisa memastikan jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa karena pihaknya masih mematangkan data beasiswa tersebut.

"Belum, masih kita matangkan kembali data penerima beasiswa,"ungkapnya.

Baca Juga: Maling yang Sering Bobol Rumah di Kawasan Semampir Surabaya Ditangkap, Ini Namanya

Wiwiek berharap di bulan ini segera terealisasi sehingga bisa diterima oleh para siswa penerima beasiswa.

"Harapan kita segera terealisasi dan tersalurkan awal ini atau bulan ini,"harapannya.

Selain itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya masih akan mensinkronkan data penerima beasiswa yang masuk MBR.
Termasuk verifikasi baik melalui aplikasi MBR yang diakses oleh RT/RW.

"Jadi awal ini kan terkait penerima beasiswa untuk SMA/SMK yang masuk ke MBR nanti InsyaAllah kita akan sinkronisasi itu dulu," kata Kepala Dinsos Kota Surabaya, Anna Fajriatin. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Fathoni mengatakan predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang Surabaya harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika terjadi kasus eksploitasi anak.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.