Senin, 02 Feb 2026 21:10 WIB

HUT ke-60, Golkar Usulkan Soeharto jadi Pahlawan Nasional, Begini Respon Akademisi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 01 Nov 2024 15:48 WIB
Soeharto
Soeharto

HUT Partai ke 60, Golkar Usulkan Soeharto jadi Pahlawan Nasional, Begini Respon Akademisi

selalu.id - DPD Golkar Jawa Timur memberi usulan untuk menjadikan Presiden RI ke-2 Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional. Usulan ini disampaikan pada peringatan ulang tahun Partai Golkar yang ke-60 tahun di 2024.

Baca Juga: Hari Pahlawan Belum Diatur Undang-Undang, ProMeg96 Soroti Wacana Gelar untuk Soeharto

Menanggapi hal tersebut, Akademisi Universitas Airlangga (Unair), Moordiati, memberikan pandangannya terkait relevansi usulan tersebut.

Menurutnya, usulan ini sah secara politis karena Golkar ingin memberikan legitimasi terhadap kontribusi Soeharto dalam membesarkan partai.

"Pak Harto adalah tokoh pertama yang membawa Golkar menjadi besar. Jika usulan ini muncul dari Partai Golkar, tentu tidak ada masalah,” ungkap Moordiati, Jumat (01/11/2024).

Dosen Fakultas ilmu budaya program studi ilmu sejarah UNAIR itu juga menyampaikan perlunya mempertimbangkan aspek lain dalam pengusulan tersebut.

Menurutnya, meskipun Soeharto berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada beras dan dikenal dengan berbagai pembangunan fisik, ada sisi lain yang perlu diperhitungkan.

“Dalam pandangan akademisi, ada berbagai nilai yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan beliau sebagai Pahlawan Nasional. Selain jasa, perlu melihat konteks yang lebih luas tentang kontribusi dan dampak kepemimpinannya,” jelasnya.

Moordiati yang juga menjadi staf di internasional office di fakultas ilmu budaya ini menyebutkan bahwa, meski banyak pengikutnya yang merindukan era Soeharto, terdapat kekhawatiran akan relevansi simbol-simbol budaya yang Soeharto representasikan.

“Bagi sebagian orang, Pak Harto memang merepresentasikan simbol ke-Jawa-an yang kental. Dia berhasil menampilkan budaya Jawa dalam lingkup nasional, yang bisa jadi dianggap sebagai jawasentris.

Baca Juga: HUT ke-60 Golkar, Jemaah Ziarah Wali Doakan Kemenangan Eri-Armuji dan Khofifah-Emil

Namun, ini menjadi pertimbangan apakah kehadiran simbol budaya itu bisa diterima secara luas dalam kerangka Pahlawan Nasional,” ungkap Moordiati.

Sebagai tambahan, Moordiati menilai bahwa kontribusi Soeharto bisa lebih kontekstual jika dinilai dalam lingkup “pahlawan pembangunan,” bukan sebagai “bapak bangsa.”

“Contoh real jamannya pak harto yang berkuasa selama 32 tahun itu ndak ada satupun anaknya yang diusulkan masuk dijalur birokrat. Artinya pak soeharto itu tidak pernah melanggar aturan demokratis. Nah itu yang kemudian memorehkan sejarah buat orang-orang pengikut soeharto,” katanya.

Ia menyatakan, Perlu dilihat kembali apa yang menjadi warisan pembangunan beliau saat ini dan apakah itu masih relevan dengan pembangunan zaman sekarang.

“Semua ini adalah pertimbangan penting yang harus diperhatikan dalam mengusulkan beliau sebagai Pahlawan Nasional,” terangnya.

Baca Juga: Antusias Program Padat Karya, Warga Surabaya Titip Aspirasi ke Partai Golkar

Lebih lanjut dia menilai usulan ini tentunya akan menjadi bahan diskusi yang panjang di kalangan masyarakat, akademisi, dan politisi, terutama mengingat perjalanan sejarah dan kontribusi Soeharto selama 32 tahun memimpin Indonesia.

Sementara itu, Dosen fakultas ilmu Kebijakan Publik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Alim Basa Tualeka mengatakan bahwa pengusulan nama Soeharto oleh Golkar ini sebagai sebuah ungkapan terimakasih dari partai Golkar atas kiprah soeharto.

Ia menilai kiprah soeharto yang selalu memegang teguh administrasi negara menjadi legacy bagi soeharto untuk bisa diusulkan menjadi pahlawan selain sebagai baoak pembangunan.

“Dalam kacamata saya pengusulan nama Soeharto ini bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan pak Soeharto yang selalu melangkah mengutamakan kebijakan negara,” pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit selaku SMC mengatakan, korban ditemukan berjarak sekitar 1 mil laut dari titik awal kejadian.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

Kejadian tersebut berlansung cepat. Dan saat ini satu orang tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning.