-
-
Loading
Loading
Surabaya (selalu.id) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menggelar Video Conference guna mengupdate penanganan dan situasi pasca Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru Lumajang di VIP Room Bandara Internasional Juanda Kamis (16/12).
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan mengunjungi dua titik terdampak Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru di Posko Pengungsian Terpadu Penanggal dan Kampung Renteng di Kecamatan Candipuro. Namun pada pukul 09.30 WIB Gunung Semeru kembali mengeluarkan APG . Berdasarkan informasi, Pos Pantau Gunung Sawur jarak luncur diperkirakan turun hingga jarak 3,8 km dari gunung kabut ke arah Besuk Kobokan.
Baca Juga: Wali Kota Eri Cahyadi Takziah Korban Kecelakaan Kereta Api di Lumajang
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin seusai mendengarkan laporan dari Kepala BNPB, Gubernur dan Bupati terkait kondisi terkini di Lumajang langsung memerintahkan jajaran Kementrian PUPR menindaklanjuti penanganan para pengungsi utamanya Huntara dan Huntap.
Bedasarkan informasi yang bersifat sementara terkait hunian akan terus dibahas dan dirancang, baik secara hunian sementara ataupun relokasi serta hunian tetap. Tujuannya, untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat terhadap masa depan tempat tinggal pasca APG.
"Kementrian PUPR telah selesai membuat pendataan dan titik lokasi yang akan dibuatkan untuk masyarakat terkait tempat tinggal sudah selesai. Keputusan juga sudah ditetapkan dan rencana pembangunan akan segera dilaksanakan oleh Kementrian PUPR terkait jalan, jembatan hingga rumah hunian sementara," ungkapnya.
Wapres RI meminta masyarakat untuk tidak panik dan tetap berada dalam zona aman. Karena Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat akan berkomitmen penuh memberikan penanganan serta memberikan solusi bagi masyarakat terdampak. Utamanaya dalam hal relokasi rumah dan penyediaan insfrastruktur.
"Kami berkomitmen untuk menuntaskan dan menangani masalah yang dihadapi masyarakat dampak APG Semeru," kata Wapres RI Ma'ruf Amin.
"Kami bersama KLHK dan PUPR disini hadir untuk memberikan penjelasan kaitannya penentuan lokasi yang sudah selesai. Surat Keputusannya sudah ditetapkan dan rencana pembangunannya akan segera dilaksanakan oleh PUPR," imbuhnya.
Pemerintah Pusat melalui Menteri KLHK telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang berisi persetujuan penggunana lahan milik Perhutani seluas 90,98 ha sesuai SK Nomor 1256/MENLHK/ SETJEN/ PLA:/12/2021.
Baca Juga: Begini Pesan Korban Kecelakaan Maut di Lumajang Kepada Sang Anak Sebelum Meninggal
Lebih lanjut, Wapres RI juga memastikan seluruh perbaikan insfrastruktur dan fasilitas umum tertangani dengan baik.
"Melalui kementerian PUPR kami akan pastikan perbaikan insfrastruktur dan fasilitas umum bisa dilakukan percepatan. Juga dengan pendirian Huntara. Karena saat ini lahannya sudah siap," kata Ma'ruf Amin
"Insya Allah tempat tinggal akan dibangun, jalan juga akan dibangun. Kami harap warga tetap sabar dan menunggu. Jangan khawatir, kami akan menyelesaikan persoalan ini," yakinnya
Wapres RI juga mengapresiasi penyiapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) guna relokasi masyarakat terdampak APG Semeru yang telah diinisiasi oleh Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
"Saya apresiasi ide dari Pak Bupati yang akan mewujudkan konsep Desa Terpadu dalam Relokasi hunian warga terdampak. Kami mohon koordinasi tetap lancar agar kita semua terintegrasi," ucapnya.
Sementara itu, hingga Kamis (16/12) tercatat 48 orang dinyatakan meninggal dunia akibat Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu (4/12) pukul 15.20 WIB lalu. Selain itu tercatat pula 18 orang mengalami Luka Berat dan 17 orang lainnya Luka Ringan.
Erupsi sore itu mengeluarkan awan panas di wilayah Lumajang dan sekitarnya itu mengakibatkan kerusakan baik parah maupun ringan di 21 Kecamatan di Lumajang. Tercatat 10.565 orang warga mengungsi akibat muntahan lahar dingin dari kawah gunung tertinggi di Pulau Jawa itu.
Ribuan pengungsi tersebar di 151 titik pengungsian yang tersebar baik di Kab. Lumajang maupun Kab. Malang. 19 titik diantaranya terpusat, sedangkan 132 lainnya tersebar secara mandiri oleh masyarakat. (SL1)
Editor : Redaksi