Jumat, 05 Jun 2026 00:46 WIB

Pemkot Surabaya Pasang CCTV Khusus Pengamanan Kotak Suara

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 13 Feb 2024 11:02 WIB
Ilustrasi foto
Ilustrasi foto

selalu.id - Pemkot Surabaya siap mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi 2024. Dengan menerjunkan sejumlah personel Satpol PP Surabaya untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dan kepolisian dalam pengamanan dan pengawalan pendistribusian logistik Pemilu 2024.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser mengatakan, sebelum masa tenang Pemilu hingga menjelang hari pemungutan suara, pihaknya telah menerjunkan personel di masing-masing lokasi yang sudah ditentukan.

Seperti, di gudang TPU menuju ke aula kecamatan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke masing-masing TPS.

“Kami ikut mengawal, dan menjaga di tempat yang sudah ditentukan. Misalnya menerjunkan personel Satpol PP untuk membantu KPU dan kepolisian dalam pengamanan dan pendistribusian kotak suara dan surat suara dari gudang KPU ke aula kecamatan,” kata Fikser, Selasa (13/2/2024).

Nantinya, di setiap lokasi itu terdiri dari belasan hingga puluhan personel Satpol PP yang diterjunkan. Misalnya, di Kecamatan Tambaksari, Wonokromo dan Sawahan memiliki wilayah luas, maka personel yang diterjunkan tentu lebih banyak.

"Jumlah personel beda-beda, rata-rata ada tambah 20-30 personel sesuai dengan permintaan. Di kecamatan sudah ada, kita tambahi, kemudian ada beberapa titik pengamanan yang kita kurangi, kita tambahkan ke kecamatan, termasuk di gudang KPU," ungkapnya.

Di samping menerjunkan personel, Fikser menerangkan bahwa pemkot melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya telah memfasilitasi pemasangan CCTV di aula kecamatan guna mendukung pengamanan di tempat-tempat yang digunakan untuk penyimpanan sementara logistik Pemilu.

“Kita juga sudah memasang CCTV di kecamatan-kecamatan untuk pengamanan kotak suara logistik pemilu,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi menyampaikan, pihaknya telah mengirimkan logistik Pemilu di masing-masing kecamatan.

“Untuk kotak suara yang berisi surat suara dan segala hal kelengkapan pemungutan suara yang berada di dalam kotak tersebut, 100 persen sudah terdistribusi,” kata Nur Syamsi.

Ia melanjutkan bahwa tahapan Pemilu 2024 saat ini sedang memasuki masa tenang. Masa tenang digelar selama tiga hari mulai tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024. Aturan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 36 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Monitoring akan tetap kita lakukan setiap hari, teman-teman di kecamatan dan kelurahan akan memberikan report kepada kami. Kemudian kami akan berkoordinasi kembali dengan Satpol PP dan Bawaslu,” imbuhnya.

Baca Juga: DPRD Surabaya Siap Perjuangkan Perda Disabilitas

Editor : Ading
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.