Gubernur Khofifah Waspadai Posisi-posisi ASN di Jawa Timur yang Rawan Korupsi
- Penulis : Ade Resty
- | Kamis, 09 Des 2021 09:51 WIB
Surabaya (selalu.id) - Gubernur Jawa Timur mewanti-wanti pejabat publik dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim dan seluruh ASN se- Jatim untuk menjaga integritas yang tinggi dan tidak melakukan korupsi.
Menurutnya, ada sejumlah area yang sangat rawan yaitu perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, sektor perizinan, tata kelola dana desa, manajemen aset, dan jual beli jabatan.
Baca Juga: Perkuat Konsolidasi di Jawa Timur, Ali Mufthi Pastikan Golkar Hadir Melayani Rakyat
"Jika kita ingin menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, anak, istri, suami dan keluarga di rumah. Kehormatan dan marwah serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kita, jangan pernah terlintas apalagi melakukan korupsi," ungkap Khofifah pagi ini di Gedung Negara Grahadi, Surabaya,Kamis (9/12).
Khofifah mengatakan, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember ini harus dijadikan momentum bagi seluruh jajaran Pemprov Jatim dan Kabupaten/ Kota se- Jatim untuk kembali memperkuat integritas dan komitmen untuk tidak mendekati apalagi melakukan praktik-praktik korupsi.
Praktik korupsi, kata Khofifah, tidak hanya merusak kepercayaan dan diri seseorang. Lebih dari itu, korupsi juga dapat merusak berbagai sendi-sendi negara, termasuk sistem demokrasi lantaran menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah serta menghambat percepatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: DPRD Jatim Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Berikut Catatan Penting untuk Pemprov
"Saya ingin pejabat publik dan ASN Jatim menjadi role model bagaimana upaya pencegahan korupsi itu benar-benar dilakukan dan diwujudkan. Menjadikan birokrasi yang Cepat, Efektif,Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif," imbuhnya.
Khofifah menyebut, dengan konsep birokrasi yang Cepat, Efektif, Efisien Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR) diharapkan mampu menekan praktik-praktik korupsi karena kesempatan untuk korupsi semakin sangat sedikit.
"Jika layanan publik berlangsung dengan transparan dan akuntabel, diikuti dengan digitalisasi sistem yang terkoneksi maka upaya mereduksi peluang korupsi akan lebih signifikan," ujarnya.
Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Perhatikan Kesejahteraan Perawat
Lebih lanjut, Khofifah mengungkapkan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan instansi pemerintahan saja. Semua orang bisa melakukan praktik korupsi tanpa memandang kedudukan, jabatan, profesi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjaga integritas dan moralitas penyelenggaran negara di semua level dan lini sedini mungkin sangat diperlukan.
"Maka dari itu saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Jatim juga untuk bersama-sama melawan korupsi. Jangan beri kesempatan korupsi dan pungli berkembang di sendi kehidupan manapun dan level manapun," pungkasnya.
Editor : Redaksi
