Manuver Politik Gibran Cawapres di Pemilu 2024, Begini Kata Pengamat

selalu.id - Pakar ilmu politik dari Universitas Airlangga (UNAIR) Irfa'i Afham menyebut ada strategi politik khusus dibalik pemasangan Gibran sebagai cawapres mendampingi Prabowo untuk maju Pilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pemasangan tersebut dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan calon presiden (capres) dan cawapres berusia di bawah 40 tahun, asalkan memiliki pengalaman menjadi kepala daerah.

Baca Juga: Soroti Keanehan Politik Indonesia, Mantan Peneliti LIPI Usulkan Sanksi Bagi Pembelot Partai

"Ini tidak bisa melepaskan Gibran dari pengaruh dan hubungan keterkaitannya dengan Jokowi. Mengingat, kuasa Jokowi sangat besar dan mendominasi politik nasional," kata Irfa'i, Jumat (27/10/2023).

Kehadiran Gibran sebagai anak pertama Presiden Jokowi memunculkan pertanyaan tentang apakah ini merupakan tanda pembangunan politik dinasti telah dimulai.

"Ini berpotensi memengaruhi opini publik dan membuat pertanyaan tentang kelanjutan kekuasaan dalam keluarga presiden," jelasnya.

Rekam jejak karir Gibran sebagai Walikota Solo tidak lepas dari privilege keberhasilan Jokowi sebagai walikota pada periode 2005-2012. Tentu hal tersebut menjadi ‘karpet merah’ Gibran saat maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) di Solo.

"Kepercayaan masyarakat Solo pada Jokowi secara tidak langsung akan juga diwariskan ke Gibran," ucapnya.

Jika ditinjau lebih mendalam, sikap dan pernyataan Jokowi saat ini menunjukan memberi dukungan Gibran sebagai cawapres dan berkonotosai memberikan restu.

"Kita tidak bisa melepaskan Gibran dari pengaruh Jokowi sebagai presiden aktif saat ini, mengingat kuasa Jokowi sangat besar dan telah mendominasi sistem politik nasional," jelas Irfai.

Keputusan MK mengabulkan usia Capres-Cawapres, menurutnya wajar jika publik menerjemahkannya sebagai ‘pesanan’ untuk melanggengkan Gibran dalam panggung Pemilu 2024.

"MK, yang seharusnya menjadi benteng konstitusional, sayangnya dengan melihat realitas politik. Saat ini peran MK kembali dipertanyakan oleh publik," jelasnya.

Baca Juga: Ini Prediksi Pengamat Jika Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Benar Terjadi

Keputusan MK ini memunculkan pertanyaan tentang resistensi terhadap intervensi dari kepala negara atau bahkan kepentingan keluarga. Selain itu, jika ditarik hubungan kekerabatan putusan MK yang menjadi tiket Gibran. Putusan tersebut berasal ketua MK yang juga merupakan pamannya sendiri.

Sehingga menimbulkan dugaan subjektivitas oleh publik. Sangat rasional jika tirani kekuasaan tersebut digunakan untuk merubah regulasi yang ada.

"Ini memunculkan pertanyaan tentang resistensi terhadap intervensi dari kepala negara atau bahkan kepentingan keluarga. Keputusan ini juga memperkuat tuduhan tentang politik dinasti dan oligarki dalam politik Indonesia," ujarnya.

Status Gibran yang menyebrang koalisi belum dikonfirmasi secara resmi oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDIP). Keanggotaan Gibran sebagai anggota PDIP masih ditangguhkan karena belum ada surat terkait.

Irfai menyampaikan jika manuver ini tentu bukan hal yang bersifat mendadak. Pihaknya menduga sebelumnya sudah ada negosiasi internal dari jangka panjang terkait keputusan ini.

Baca Juga: Begini Tanggapan Fuad Benardi Soal Isu Reshuffle Kabinet Indonesia Maju

Dilihat dari sikap Jokowi yang seakan meng-endorse figur-figur potensial yang maju sebagai capres dan cawapres selama menuju Pemilu 2024. Proses tawar menawar tersebut dilihat dari statement Jokowi yang seolah mendukung beberapa pihak dalam kontestasi pemilu 2024.

"Sikap Jokowi yang terbuka ini juga dimanfaatkan beberapa pihak untuk berafiliasi secara politik. Posisi ini juga yang bisa dimanfaatkan Gibran untuk berjejaring dengan partai politik selain PDIP," jelasnya.

Sebelumnya, adik Gibran yaitu Kaesang Pangarep dilantik menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Semakin terlihat asumsi bahwa keluarga Jokowi seolah sedang menyebrangkan diri ke pihak lain.

Irfan menilai akan sulit untuk berdiri di dua kaki, mungkin sebelum masa pilpres akan mudah. Namun perlu menitikberatkan bahwa pemilu 2024 diperlukan sisi keberpihakan yang jelas.

“Tentunya langkah ini bukan keputusan semalam, tapi perundingan ini tentu sudah dilakukan jauh sebelumnya. Keputusan seperti ini tentunya sudah dipertimbangkan matang oleh Gibran dan Jokowi,” pungkasnya