Kamis, 23 Jul 2026 00:22 WIB

Viral, Kabag Ops Polrestabes Surabaya Tuding Wakil Wali Kota Armuji Provokator

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 10 Agu 2023 05:25 WIB

selalu.id - Beredar video Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dibentak pihak kepolisian karena dianggap memprovokasi warga saat eksekusi objek sengketa di Dukuh Pakis Surabaya, Rabu (9/8/2023).

Rekaman video yang beredar di media sosial itu, tampak Kabag Ops Polrestabes Surabaya, Toni Kasmiri membentak Armuji dengan keras di hadapan warga.

Informasi yang dihimpun selalu.id, saat itu rombongan Armuji datang bersama dengan anggota DPRD Surabaya, John Tamrun ke lokasi eksekusi objek sengketa di Dukuh Pakis, sekitar pukul 09.00 WIB pagi.

Armuji pun juga datang bersama puluhan rombongan berpakain merah. Saat eksekusi objek sengketa, Anggota Dewan John Thamrun sempat menghalangi jurusita PN Surabaya untuk melakukan tugasnya.

Saat diklarifikasi, Armuji mengaku  kehadirannya bukan untuk menghalangi eksekusi. Ia menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati proses hukum yang berjalan.

Akan tetapi Politisi PDIP juga menerangkan bahwa dirinya menginginkan eksekusi dilakukan usai pemerintah menemukan solusi tempat tinggal baru bagi warga korban eksekusi.

Dia juga menerima laporan warga terkait rencana penggusuran pada Senin 7 Agustus 2023 lalu. Sehingga, ia ingin mempertanyakan alasan kepada warga terkait penggusuran itu.

"Saya mengunjungi lokasi untuk menyampaikan kepada juru sita agar warga diberi tenggat waktu untuk berkemas dan mencari tempat baru," kata Armuji.

Menurutnya, jika eksekusi itu dilakukan, masyarakat sekitar tidak sempat mencari tempat tinggal.

"Kalau dieksekusi seperti ini, mereka tidak sempat mencari tempat tinggal. Ditempatkan di mana mana barangnya juga belum tahu," tegasnya.

Sementara itu, AKBP Toni Kasmiri menegaskan menegaskan jika dirinya sebagai petugas eksekutif hanya menjalankan tugas bersama dengan PN Surabaya.

Penugasan itu sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Nomor 11/EKS/2021/PN Sby jo Putusan Nomor 944/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 9 Mei 2023.

"Kepentingan beliau datang itu apa? Bawa segerombolan orang. Kami ini melaksanakan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku," tegas Toni kepada wartawan.

Menurut Toni, apa yang dilakukan Armuji adalah bentuk menghalangi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjalankan tugas. Toni juga mempertanyakan keberadaan Armuji ketika sidang berlangsung.

Karena eksekusi yang dilakukan telah sesuai prosedur yang sudah ditetapkan hukum. Ia pun sudah melaporkan kejadian ini ke Walikota Surabaya dan Kapolrestabes Surabaya.

"Maksudnya dia apa? Ingin memprovokasi warga? Jangan begitu. Hargai upaya Pengadilan dan pihak kepolisian yang bertugas," ungkap Toni Kasmiri dengan nada emosi.

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

Editor : Ading
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.