Kamis, 04 Jun 2026 11:02 WIB

Awas Kena Macet, Besok Ribuan Buruh Demo Kenaikan BBM di Surabaya, Ini Rutenya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 05 Sep 2022 18:26 WIB
Aksi buruh di Surabaya
Aksi buruh di Surabaya

selalu.id - Ribuan se-Jawa Timur bakal menggelar aksi demonstrasi tolak kenaikan harga BBM pada Selasa (6/9/2022) besok.

Wakil Sekertaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nuruddin Hidayat mengatakan, aksi tersebut akan diikuti 500 massa aksi. Angka itu belum termasuk buruh dari serikat pekerja lain yang ikut dalam aliansi.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

"Kita belum dapat informasi estimasi massa yang turun, kalau dari FSPMI saja 500. Hanya tadi siang ini informasinya rapat dengan aliansi yang lain," kata Nuruddin, ketika dikonfirmasi, Senin (5/9/2022).

Nuruddin mengatakan massa FSPMI yang akan ikut aksi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Tuban, Lamongan, Probolinggo, Jember, Lumajang, serta Banyuwangi.

"Massa berangkat dari daerah masing-masing, nanti di Surabaya titik kumpul utama di Royal Plaza, baru geser bareng menuju tempat aksi," jelasnya.

Untuk saat ini, Nuruddin belum memastikan bakal melakukan demonstrasi dimana. Namun, ia memastikan ada tiga lokasi yang masuk dalam rencana, yakni Kantor Gubernur, DPRD Jatim, dan Gedung Negara Grahadi.

"Ada tiga titik rencananya, Grahadi, Kantor Gubernur, dan DPRD. Biasanya untuk efektifitas kita biasanya jadikan satu, entah di Kantor Gubernur atau di Kantor DPRD Jatim," ujar dia.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

Nuruddin mengungkapkan, aksi demo buruh tersebut meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM. Mengingat saat ini harga Pertalite yang awalnya Rp 7.650 menjadi Rp 10.000.

"Kami para buruh menolak tingginya harga BBM. Kami menentang keras pemerintah terkait kenaikan BBM," ucapnya.

Ia berharap agar pihak Pemprov maupun anggota DPRD Jatim mau menerima mereka untuk audiensi. Agar nantinya, aspirasi para buruh dapat disampaikan ke pemerintah pusat.

"Memang kenaikan BBM ini kebijakan pusat. Tapi harapanya ada rekomendasi dari Pemprov Jatim kepada pemerintah pusat, bahwa kenaikan bbm ini tidak diharapkan oleh buruh," terangnya.

Baca Juga: Maling yang Sering Bobol Rumah di Kawasan Semampir Surabaya Ditangkap, Ini Namanya

Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Se-Jawa Timur juga bakal ikut aksi menolak kenaikan harga BBM.

Ketua DPC SPN Jawa Timur, Nuryanto mengatakan, pihaknya akan menurunkan 1000 massa buruh yang ikut serta dalam aksi tersebut di depan Gedung Negara Grahadi, Jawa Timur, Surabaya.

"Menindaklanjuti Surat Instruksi dari DPP SPN dengan Nomor : A.7048/DPP.SPN/VIII/2022, tertanggal 31 Agustus 2022, Perihal : Instruksi Organisasi, Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerjaan Nasional (DPD SPN) Propinsi Jawa Timur menginstruksikan kepada Perangkat dan anggota SPN di Jawa Timur Aksi Unjuk Rasa,"kata Nuryanto, melalui keterangannya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Fathoni mengatakan predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang Surabaya harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika terjadi kasus eksploitasi anak.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.