Senin, 02 Feb 2026 21:13 WIB

Gubernur Khofifah Resmikan Rumah Sakit Berteknologi Canggih di Surabaya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 15 Apr 2022 22:47 WIB
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Husada Prima di Karang Tembok, Semampir Surabaya, Jumat (15/4/2022) sore.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Husada Prima di Karang Tembok, Semampir Surabaya, Jumat (15/4/2022) sore.

selalu.id - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Husada Prima di Karang Tembok, Semampir, Surabaya, Jumat (15/4/2022) sore.

"Harapan kami dengan diresmikannya RSUD Husada Prima semakin dikenal oleh kalangan luas. dan yang tadinya kami hanya terbatas di pelayanan paru, sekarang ternyata punya tenaga spesialis dan pelayanan lengkap," kata Khofifah saat menghadiri persemian RSUD Husada Prima.

Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

Saat peresmian tersebut, Khofifah juga berkunjung dan melihat beberapa ruangan anyar serta fasilitas kesehatan serta teknologi yang ada di sana.

"Wah, ada robotnya juga ya, ini juga untuk melayani pasien ya," kata Khofifah.

Ia pun juga mengapresiasi jajaran pihak RSUD Husada Prima lantaran telah menyiapkan beragam teknologi, faskes, hingga ruangan sesuai kebutuhan para pasien.

"Saya harap seluruh nakes bisa dapat melayani pasien secara maksimal,"ujarnya.

Kepala RSUD Husada Prima, drg. Dyah Retno menambahkan, sebelumnya rumah sakit tersebut sebatas pelayanan paru saja. Namun, saat ini lebih dari itu

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

"Saat ini, kami ternyata punya tenaga spesialis dan pelayanan lengkap. Bahkan, ada 4 layanan unggulan, persalinan, metode XXZ tanpa rasa nyeri segera pulih langsung, menyusui dan medical checkup," ujarnya.

Tak hanya itu, Dyah menyampaikan, pihaknya juga menawarkan konsep pelayanan mudah bagi masyarakat yang waktunya sedikit.

Artinya, masyarakat hanya perlu menghubungi pelayanan online tanpa perlu datang ke lokasi.

"Kami langsung datang (setelah ada pasien yang mendaftar). Tapi, ada pemeriksaan yang alatnya gak bisa dibawa, treadmill USG EKG langsung kesini," tuturnya.

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin 

Ia mengklaim, pelayanan yang ditawarkan akan selalu cepat dan responsif. Bahkan, hasil dan keakuratan serta tetap konsisten.

"Pada 2030, terintegrasi 1 atap di red area, genteng hijau merah dan green area. Layanan tumbuh kembang deteksi sedini mungkin tumbuh kembang anak bisa untuk stunting," katanya.

Ia berharap, dengan diresmikannya RSUD Husada Prima, dapat segera dikenal dan diketahui khalayak serta warga sekitar Jawa Timur. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.