Rabu, 09 Sep 2026 01:40 WIB

DPRD Jatim Reses 25 Juli sampai 1 Agustus, Jangkau 720 Titik Serap Aspirasi Warga

Ruang paripurna DPRD Jatim. (Foto: dony/selalu.id)
Ruang paripurna DPRD Jatim. (Foto: dony/selalu.id)

selalu id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 mulai tanggal 25 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan amanat konstitusi bagi 120 anggota dewan untuk turun langsung ke 14 daerah pemilihan (dapil) guna menyerap harapan dan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Dalam pelaksanaan kali ini, anggota dewan dijadwalkan menggelar dialog di sekitar 720 titik pertemuan tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Aspirasi yang dihimpun nantinya menjadi bahan kunci penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Fraksi PDIP Semprit Pemprov Jatim Soal P-APBD 2026: Tambahan Belanja Rp2,64 Triliun Jangan Cuma jadi SiLPA!

Jawa Timur dengan populasi lebih dari 41 juta jiwa mencatat kinerja ekonomi positif pada 2025: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,33 persen, nilai PDRB atas harga berlaku tembus Rp3.403,17 triliun, dan angka kemiskinan turun menjadi 9,30 persen atau sekitar 3,8 juta jiwa per September 2025. 

Meski demikian, sejumlah tantangan mendasar masih menjadi fokus, antara lain pemerataan pembangunan antarwilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, penguatan UMKM dan pertanian, serta infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih inklusif.

Baca Juga: Peringati HUT ke-81 RI, Partai Demokrat Gresik Gelar Aksi Bersih-bersih Makam Pahlawan

Reses menjadi jembatan komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan konstituen. Melalui dialog terbuka, anggota dewan menggali permasalahan nyata di lapangan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga kesejahteraan masyarakat. Hasilnya akan menjadi dasar pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil warga.

Setiap usulan yang diterima akan diverifikasi, diklasifikasikan berdasarkan prioritas, serta disesuaikan dengan kewenangan daerah dan kemampuan fiskal. Selanjutnya, usulan tersebut disampaikan ke Bappeda dan perangkat daerah terkait, lalu dituangkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai acuan penyusunan program dan anggaran tahun berikutnya.

Baca Juga: Kabar Baik, Masyarakat Kini Bisa 'Cas' Mobil Listrik di Gedung DPRD Jatim

Penyelenggaraan reses ini menegaskan komitmen DPRD Jatim memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dewan berharap masukan yang diterima dapat melahirkan kebijakan yang adil, responsif, dan mendorong kemajuan yang merata di seluruh wilayah Jawa Timur.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Rombongan Jurnalis Hilang Kontak saat Hendak Liputan Erupsi Gunung Anak Krakatau

Hingga saat ini, tim SAR tengah melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda.

Jukir Liar yang Keroyok Pengendara Mobil di Surabaya Diamankan, Ini Tampangnya

Total tiga jukir liar yang diamankan Unit Resmob Polrestabes Surabaya dalam kasus ini. Saat ini, ketiganya tengah diperiksa intensif untuk mengungkap perannya.

Ribuan Penerima Bansos di Mojokerto Dicoret Gegara Judol: Jika Mau Protes, Ini Syaratnya

Dinsos Mojokerto memastikan masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah masih membuka ruang sanggah dan klarifikasi melalui dua mekanisme pengaktifan kembali.

PDAM Surabaya Klaim Tarif Paling Murah se-Indonesia, Tapi Air untuk Warga Keruh

DPRD juga pertanyakan potensi kejanggalan dalam skema pemanfaatan air oleh hotel-hotel besar yang diduga menikmati fasilitas dengan tarif yang tidak sepadan.

Jatim Partisipasi Tertinggi dalam Ajang OMI 2026, Targetkan Pertahankan Juara Umum

Tak hanya memimpin dari segi jumlah peserta, Jatim juga mengerahkan titik lokasi (Tilok) ujian terbanyak nasional, yakni mencapai 647 titik.

Polemik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit Surabaya, PDAM Pilih Jalur Diskusi

PDAM Surabaya menegaskan penyelesaian polemik ini memerlukan ruang diskusi lintas sektor yang melibatkan pengembang serta pemerintah pusat.