Selasa, 17 Nov 2026 00:10 WIB

Kabar Baik, Masyarakat Kini Bisa 'Cas' Mobil Listrik di Gedung DPRD Jatim

Fasilitas Electric Vehicle (EV) Charging Station di lingkungan Gedung DPRD Jatim, Surabaya.(Dok. DPRD Jatim for selalu.id).
Fasilitas Electric Vehicle (EV) Charging Station di lingkungan Gedung DPRD Jatim, Surabaya.(Dok. DPRD Jatim for selalu.id).

selalu.id - Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur terus mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan. 

Salah satunya dengan menyediakan fasilitas Electric Vehicle (EV) Charging Station di lingkungan Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Nomor 1 Surabaya.

Baca Juga: APBD Jatim 2027 Disetujui, DPRD Ingatkan Pemprov soal Risiko Defisit dan SiLPA

Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur, M Ali Kuncoro, mengatakan fasilitas pengisian daya kendaraan listrik tersebut merupakan hasil kerja sama Sekretariat DPRD Jatim dengan Utomo Charging. Pengisian dapat dilakukan melalui aplikasi Charge+ dari ponsel.

“Ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Kami menyediakan satu unit charging EV di halaman parkir Gedung DPRD Jatim untuk memudahkan masyarakat maupun pemilik kendaraan listrik melakukan pengisian daya,” terangnya, Kamis (13/8/2026).

Ali mengatakan, fasilitas tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas atau internal Sekretariat DPRD Jatim. 

Charging EV dapat dimanfaatkan masyarakat umum, termasuk pemilik kendaraan listrik yang membutuhkan pengisian daya saat berada di kawasan Jalan Indrapura dan sekitarnya.

Fasilitas tersebut juga dirancang agar dapat digunakan oleh berbagai merek dan tipe kendaraan listrik, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kompatibilitas kendaraan ketika menggunakan layanan pengisian daya.

Baca Juga: Fraksi PDI Perjuangan Desak Pemprov Jatim Lindungi UMKM Gegara Ekspor Turun Impor Naik

Ali menambahkan, keberadaan charging station tersebut menjadi inovasi tersendiri karena fasilitas serupa untuk layanan publik ini merupakan yang pertama kali tersedia di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Ini bagian dari inovasi Sekretariat DPRD Jatim. Jadi bukan hanya menyediakan fasilitas untuk kendaraan listrik, tetapi juga membuka akses bagi masyarakat umum,” jelasnya.

Selain mendukung ekosistem kendaraan listrik, fasilitas tersebut juga memiliki manfaat dari sisi penerimaan daerah. Pendapatan yang diperoleh dari layanan pengisian daya kendaraan listrik akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pendapatan dari pengisian kendaraan listrik ini nantinya masuk sebagai PAD. Jadi inovasi ini memiliki dua manfaat, yakni mendukung kendaraan ramah lingkungan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” kata Ali.

Baca Juga: Kemandirian Fiskal Jatim Stagnan, Banggar DPRD Sentil Pemprov Jangan Kerja Apa Adanya

Ia berharap keberadaan charging EV di Gedung DPRD Jatim dapat menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya untuk mulai menyediakan infrastruktur pendukung kendaraan listrik.

Pengembangan infrastruktur pengisian daya menjadi salah satu hal penting untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Jawa Timur. Semakin mudah masyarakat memperoleh akses pengisian daya, semakin besar pula peluang pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik.

“Harapannya tentu fasilitas seperti ini bisa terus dikembangkan di lingkungan Pemprov Jatim. Dengan begitu, penggunaan kendaraan listrik semakin mudah dan ekosistem kendaraan ramah lingkungan di Jawa Timur semakin kuat,” pungkas Ali.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Korupsi Rp10 Miliar, Mantan Dirut KBS Langsung Ditahan

Tersangka berinisial CA yang merupakan mantan Direktur Utama KBS kini resmi ditahan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.

PB IPSI Geber 3 Agenda Strategis, Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade

Dalam momen ini, Bambang Haryo Soekartono dilantik sebagai Ketua IPSI Jatimz yang diharapkan mampu memperkuat organisasi dan meningkatkan prestasi pencak silat.

Polresta Sidoarjo Ungkap 4 Kasus Menonjol, Dari Penipuan hingga BBM Ilegal

​Dalam pengungkapan ini, total sebanyak 14 orang ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang pelaku kini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Cegah Kebocoran PAD, Pemkab Mojokerto Genjot Digitalisasi Pajak Lewat Jatim Tax

Pemkab Mojokerto berharap administrasi perpajakan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu menutup celah kebocoran PAD.

Mandor Perhutani Tewas Misterius di RPH Gawok Nganjuk, Ini Identitasnya

Saat ini, jenazah korban telah dibawa ke RS Bhayangkara Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut

Kota Mojokerto jadi Pemkot Terbaik di Jatim dalam Penanganan Stunting 2026

Berdasarkan data EPPBGM per akhir Oktober 2026, prevalensi stunting di Kota Mojokerto tercatat 0,78% atau setara 44 balita stunting, jadi terendah di Jatim.