Kamis, 19 Nov 2026 06:38 WIB

Harga BBM Naik, Pemkot Surabaya Jual Semua Mobil Operasional

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 26 Jun 2026 14:39 WIB
Mobil opresional Pemkot Surabaya. (Dok. Pemkot Surabaya).
Mobil opresional Pemkot Surabaya. (Dok. Pemkot Surabaya).

selalu.id - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah efisiensi.

Seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik Pemkot kini dilelang dan secara bertahap akan digantikan dengan kendaraan listrik.

Baca Juga: PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pelelangan seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin saat ini masih berproses. 

Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menekan biaya operasional pemerintah daerah.

"Mobil operasional yang menggunakan bensin sudah kami lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Kami berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik," jelas Eri, Jumat (26/6/2026).

Selain mengganti mobil dinas dengan kendaraan listrik, Pemkot juga mengoptimalkan penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan yang tidak memerlukan kendaraan roda empat. 

Menurut Eri, langkah itu menjadi bagian dari strategi efisiensi agar anggaran daerah tidak semakin terbebani akibat kenaikan harga BBM.

Meski demikian, transisi ke kendaraan listrik belum dapat diterapkan pada seluruh armada milik Pemkot. 

Baca Juga: Penampakan Retakan Rumah Warga Imbas Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya

Kendaraan pelayanan publik seperti truk pengangkut sampah, armada operasional sungai, kendaraan pengerukan, hingga mobil pemadam kebakaran masih bergantung pada bahan bakar solar.

Karena itu, Pemkot Surabaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar armada pelayanan dasar masyarakat tersebut dapat memperoleh akses BBM bersubsidi.

"Kendaraan ini digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kegiatan administratif pemerintahan. Karena itu kami mengajukan agar armada pelayanan publik bisa mendapatkan BBM subsidi," papar dia.

Eri mengungkapkan, sebagian armada persampahan telah memperoleh persetujuan untuk menggunakan BBM subsidi. 

Baca Juga: Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya Dikeluhkan Warga, Bikin Rumah Rusak dan Bising

Sementara itu, usulan bagi armada pemadam kebakaran dan kendaraan sektor pekerjaan umum (PU) masih dibahas bersama kementerian terkait.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar kenaikan harga solar non-subsidi tidak mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.

"Kami berharap ada skema yang dapat mendukung operasional armada pelayanan publik, sehingga pemerintah daerah tetap dapat menjaga kualitas layanan kepada masyarakat secara optimal. Sebab, kendaraan-kendaraan tersebut digunakan langsung untuk pelayanan dasar masyarakat setiap hari," kata Eri.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Momen Kapolda Jatim Pulang ke SMAN 1 Sumberrejo Bojonegoro, Beri Pesan Menyentuh ke Siswa

Kunjungan ini menjadi momen emosional dan penuh nostalgia setelah 35 tahun dirinya meniti karier hingga memimpin Korps Bhayangkara di Jawa Timur.

Fraksi PDIP DPRD Jatim Sentil Alokasi Anggaran Trans Laut Rp15 M, Seharusnya Begini

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Abrari, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi kembali alokasi anggaran tersebut. 

Siap-siap! Jawa Timur Bakal Dilanda Cuaca Ekstrem, Ini Peringatan BMKG

BMKG memprakirakan kondisi hujan sedang-lebat disertai petir dan angin kencang ini masih dapat berlangsung dalam pekan ini.

Dukungan Pendampingan Proyek Investasi Kejati Jatim ke Pelindo Regional 3 Diganjar Penghargaan

Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem kepelabuhanan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.

Kemenag Jatim, FOZ dan AHM Gelar Servis Kendaraan Gratis untuk Ojol dan Masyarakat

Selain itu, panitia sediakan pemeriksaan kesehatan gratis, pos minuman hangat, layanan pijat dari terapis tunanetra, serta pembagian paket sembako dan camilan. 

Heboh! Aliran Dana Rp5 M Korupsi KBS Diduga Mengalir ke Komisi B DPRD Surabaya

Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di KBS ini, tim penyidik mulai menelusuri catatan pengeluaran kas perusahaan sepanjang periode 2025 hingga 2026.