Sabtu, 26 Sep 2026 15:28 WIB

Harga BBM Naik, Pemkot Surabaya Jual Semua Mobil Operasional

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 26 Jun 2026 14:39 WIB
Mobil opresional Pemkot Surabaya. (Dok. Pemkot Surabaya).
Mobil opresional Pemkot Surabaya. (Dok. Pemkot Surabaya).

selalu.id - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah efisiensi.

Seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik Pemkot kini dilelang dan secara bertahap akan digantikan dengan kendaraan listrik.

Baca Juga: Bentuk Karakter Penolong, Pemkot Surabaya Rencanakan PMR jadi Ekskul Wajib Pilihan SD-SMP

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pelelangan seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin saat ini masih berproses. 

Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menekan biaya operasional pemerintah daerah.

"Mobil operasional yang menggunakan bensin sudah kami lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Kami berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik," jelas Eri, Jumat (26/6/2026).

Selain mengganti mobil dinas dengan kendaraan listrik, Pemkot juga mengoptimalkan penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan yang tidak memerlukan kendaraan roda empat. 

Menurut Eri, langkah itu menjadi bagian dari strategi efisiensi agar anggaran daerah tidak semakin terbebani akibat kenaikan harga BBM.

Meski demikian, transisi ke kendaraan listrik belum dapat diterapkan pada seluruh armada milik Pemkot. 

Baca Juga: ASN Surabaya jangan Enak-anakan, Begini Pesan Tegas DPRD

Kendaraan pelayanan publik seperti truk pengangkut sampah, armada operasional sungai, kendaraan pengerukan, hingga mobil pemadam kebakaran masih bergantung pada bahan bakar solar.

Karena itu, Pemkot Surabaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar armada pelayanan dasar masyarakat tersebut dapat memperoleh akses BBM bersubsidi.

"Kendaraan ini digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kegiatan administratif pemerintahan. Karena itu kami mengajukan agar armada pelayanan publik bisa mendapatkan BBM subsidi," papar dia.

Eri mengungkapkan, sebagian armada persampahan telah memperoleh persetujuan untuk menggunakan BBM subsidi. 

Baca Juga: Pemkot Surabaya Larang Sekolah Jual Seragam Mulai Tahun Depan, Ini Penjelasannya

Sementara itu, usulan bagi armada pemadam kebakaran dan kendaraan sektor pekerjaan umum (PU) masih dibahas bersama kementerian terkait.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar kenaikan harga solar non-subsidi tidak mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.

"Kami berharap ada skema yang dapat mendukung operasional armada pelayanan publik, sehingga pemerintah daerah tetap dapat menjaga kualitas layanan kepada masyarakat secara optimal. Sebab, kendaraan-kendaraan tersebut digunakan langsung untuk pelayanan dasar masyarakat setiap hari," kata Eri.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Ribuan Santri Adu Bakat dalam PORSADIN VII Jatim di Lumajang

Para juara nantinya akan mewakili Jawa Timur di PORSADIN Nasional yang rencananya digelar di Jakarta pada November 2026.

Guruh Soekarnoputra di Mata Wakil DPD PDI Perjuangan Jatim: Indonesia Kehilangan Marhaenis

selalu.id – Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Mas Guruh Soekarnoputra, Mohammad Guruh Irianto S

Guruh Soekarnoputra Tutup Usia di 73 Tahun

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membenarkan kabar duka tersebut.

Layanan Home Care Pemkab Jember Dilirik Kemenkes, Jadi Inspirasi Daerah Lain

Meski begitu, Kemenkes tetap memberikan perhatian pada evaluasi program secara berkala guna memastikan efektivitasnya di lapangan.

Progres RSUD Sedati Lampaui Target, Wabup Sidoarjo Wanti-wanti soal Kualitas Material

Inspeksi mendadak ini dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan lambannya pengerjaan fisik di lokasi.

RAPBD Jatim 2027 Turun 8,2 Persen, Golkar Pertanyakan Pemangkasan Belanja Modal

Golkar pun meminta Pemprov Jawa Timur menjelaskan strategi menjaga ketersediaan infrastruktur, konektivitas, hingga pemerataan layanan publik.