Senin, 10 Agu 2026 21:25 WIB

Harga BBM Naik, Pemkot Surabaya Jual Semua Mobil Operasional

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 26 Jun 2026 14:39 WIB
Mobil opresional Pemkot Surabaya. (Dok. Pemkot Surabaya).
Mobil opresional Pemkot Surabaya. (Dok. Pemkot Surabaya).

selalu.id - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah efisiensi.

Seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik Pemkot kini dilelang dan secara bertahap akan digantikan dengan kendaraan listrik.

Baca Juga: Jawa Barat Tekuk Tuan Rumah Jatim 4-1 di Laga Pembuka Soekarno Cup U-17

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pelelangan seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin saat ini masih berproses. 

Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menekan biaya operasional pemerintah daerah.

"Mobil operasional yang menggunakan bensin sudah kami lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Kami berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik," jelas Eri, Jumat (26/6/2026).

Selain mengganti mobil dinas dengan kendaraan listrik, Pemkot juga mengoptimalkan penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan yang tidak memerlukan kendaraan roda empat. 

Menurut Eri, langkah itu menjadi bagian dari strategi efisiensi agar anggaran daerah tidak semakin terbebani akibat kenaikan harga BBM.

Meski demikian, transisi ke kendaraan listrik belum dapat diterapkan pada seluruh armada milik Pemkot. 

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni jadi Tergugat di PN Surabaya, Segera Jalani Sidang

Kendaraan pelayanan publik seperti truk pengangkut sampah, armada operasional sungai, kendaraan pengerukan, hingga mobil pemadam kebakaran masih bergantung pada bahan bakar solar.

Karena itu, Pemkot Surabaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar armada pelayanan dasar masyarakat tersebut dapat memperoleh akses BBM bersubsidi.

"Kendaraan ini digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kegiatan administratif pemerintahan. Karena itu kami mengajukan agar armada pelayanan publik bisa mendapatkan BBM subsidi," papar dia.

Eri mengungkapkan, sebagian armada persampahan telah memperoleh persetujuan untuk menggunakan BBM subsidi. 

Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Inspektorat Usut Tuntas Penipuan Loker Pemkot oleh Oknum Dishub dan Satpol PP

Sementara itu, usulan bagi armada pemadam kebakaran dan kendaraan sektor pekerjaan umum (PU) masih dibahas bersama kementerian terkait.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar kenaikan harga solar non-subsidi tidak mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.

"Kami berharap ada skema yang dapat mendukung operasional armada pelayanan publik, sehingga pemerintah daerah tetap dapat menjaga kualitas layanan kepada masyarakat secara optimal. Sebab, kendaraan-kendaraan tersebut digunakan langsung untuk pelayanan dasar masyarakat setiap hari," kata Eri.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Mencekam! Kelompok Perguruan Silat Bikin Onar hingga Bentrok dengan Warga Mojokerto

Keributan itu sempat terekam kamera pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Nampak dari video, beberapa motor terlihat bergeletakan di jalan raya.

Tak Hanya Lindungi Pesisir, Pemkab Sidoarjo Sulap Kawasan Mangrove jadi Penggerak Ekonomi Warga

Menurut Bupati Sidoarjo Subandi keberlanjutan ekosistem harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan ketahanan ekonomi warga.

Kemenag Jatim Turun Gunung Geber Masjid 2026, Bahtiar: Momentum Hidupkan Gotong Royong!

Menag Nasaruddin menegaskan bahwa kebersihan rumah ibadah adalah bagian dari memuliakan rumah Allah sekaligus sarana pembersihan jiwa.

Pinjaman Rp786 Miliar Pemkab Jember Diharapkan Dongkrak Infrastruktur dan Ekonomi Warga

Karena itu, keberhasilan pembiayaan tersebut nantinya tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi dari hasil nyata yang diterima masyarakat.

Langkah Sigap Pelindo Terminal Petikemas Lindungi Pekerja dan Warga dari Asap Karhutla di Sampit

Berdasarkan pantauan BMKG Kotawaringin Timur, akumulasi hotspot atau titik panas telah menembus 204 titik hanya dalam 24 jam terakhir. 

MAKI Jatim Batal Gelar Aksi, Dukung Pinjaman Pemkab Jember Rp786,57 Miliar ke PT SMI

Meski begitu, MAKI Jatim tetap meminta agar seluruh proses pembiayaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.