Tak Hanya Lindungi Pesisir, Pemkab Sidoarjo Sulap Kawasan Mangrove jadi Penggerak Ekonomi Warga
- Penulis : Ariyanto
- | Senin, 10 Agu 2026 20:00 WIB
selalu.id - Ekosistem mangrove mulai diarahkan tidak hanya sebagai pelindung kawasan pesisir, tetapi juga sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama sejumlah pemerintah daerah di kawasan Pantai Utara Jawa menyepakati penguatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.
Baca Juga: Top 5 Berita: Pesahabatan Sepakbola hingga Sisa Solar Truk Sampah Dijual
Komitmen tersebut mengemuka dalam Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove yang digelar di Balai Sidang Universitas Indonesia, Senin (10/8/2026).
Dalam forum tersebut, para kepala daerah menilai keberadaan mangrove memiliki potensi yang lebih luas jika dikelola dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
Selain menjaga ekosistem pesisir, kawasan mangrove dinilai dapat dikembangkan menjadi ruang tumbuh bagi berbagai kegiatan ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan pengelolaan mangrove perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan masyarakat pesisir.
Menurutnya, keberlanjutan ekosistem harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan ketahanan ekonomi warga.
“Melalui deklarasi ini kami berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” tegas Subandi.
Baca Juga: Persahabatan Sepakbola Pemkab Sidoarjo Vs Mojokerto, Subandi Dorong Kebersamaan Tanpa Sekat Jabatan
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam lima komitmen bersama. Salah satunya memperkuat pemberdayaan masyarakat secara inklusif dan partisipatif, mulai dari pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, hingga menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove.
Dari sisi ekonomi, daerah juga mendorong pemanfaatan potensi mangrove melalui berbagai sektor. Di antaranya silvofishery, perikanan berkelanjutan, produk olahan hasil laut dan mangrove, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, serta pengembangan UMKM lokal.
Penguatan kelembagaan menjadi bagian lain dari kesepakatan tersebut. Kelompok usaha, koperasi, BUM Desa, dan BUM Desa Bersama didorong memiliki kapasitas untuk membangun kemitraan, memperoleh akses pembiayaan, serta menjalankan kegiatan usaha secara lebih profesional.
Kolaborasi lintas pihak juga dinilai penting agar pengembangan kawasan pesisir tidak berjalan sendiri-sendiri.
Baca Juga: BKK 2027 600 Juta/Desa, Subandi: Percepatan Pembangunan hingga Harmonisasi Perangkat
Dukungan kebijakan, riset, inovasi, investasi, teknologi, akses pasar, hingga tanggung jawab sosial lingkungan diharapkan dapat mempercepat terbentuknya masyarakat pesisir yang mandiri.
Selain itu, pemerintah daerah sepakat menyusun dan memantau rencana aksi bersama. Rencana tersebut mencakup penetapan wilayah prioritas, sasaran penerima manfaat, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi secara berkala.
Bagi Sidoarjo, penguatan pengelolaan mangrove menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Editor : Zein Muhammad
