Kamis, 03 Sep 2026 12:05 WIB

Jaga Transparansi, Sidoarjo Kantongi WTP Ke-13 Secara Beruntun

  • Penulis : Ariyanto
  • | Sabtu, 30 Mei 2026 11:11 WIB
Bupati dan Ketua DPRD Sidoarjo terima LHP LKPD 2025 dengan opini WTP (Dok.Diskominfo Sidoarjo) 
Bupati dan Ketua DPRD Sidoarjo terima LHP LKPD 2025 dengan opini WTP (Dok.Diskominfo Sidoarjo) 

selalu.id - Konsistensi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjaga tata kelola keuangan daerah kembali mendapat pengakuan. Untuk ketiga belas kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menegaskan keberhasilan Sidoarjo dalam mempertahankan standar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2013. Opini WTP menjadi indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah dinilai telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: APBD Sidoarjo 2027 Naik jadi Rp5,15 T, Fokus Perbaiki Infrastruktur dan Kesehatan

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2025 dilakukan secara serentak kepada 33 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/5/2026) Sore.

Dokumen hasil pemeriksaan tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Sidoarjo Subandi. Pada kesempatan yang sama, LHP juga diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdilah Nasih.

Dalam agenda tersebut, Subandi hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo Chusnul Inayah.

Menurut Subandi, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.

Baca Juga: Air Mata Syukur Mbah Sapekyah, Rumahnya yang Ludes Terbakar Segera Diperbaiki Pemkab Sidoarjo

Ia menilai laporan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi alat evaluasi untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, opini WTP dinilai bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap penggunaan anggaran daerah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan.

“Capaian opini WTP ini harus terus dipertahankan, karena menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembelanjaan APBD secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Baca Juga: KDMP Ngingas Didorong jadi Pusat Ekonomi Desa, Akses Jalan Mulai Ditata

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut juga menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perangkat daerah, serta seluruh aparatur sipil negara dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Subandi menegaskan upaya peningkatan koordinasi dan pengawasan internal akan terus dilakukan agar capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

“Kami akan terus menguatkan koordinasi dan mendorong seluruh OPD untuk mempertahankan capaian opini WTP ini pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.