Jumat, 17 Jul 2026 01:11 WIB

Jaga Transparansi, Sidoarjo Kantongi WTP Ke-13 Secara Beruntun

  • Penulis : Ariyanto
  • | Sabtu, 30 Mei 2026 11:11 WIB
Bupati dan Ketua DPRD Sidoarjo terima LHP LKPD 2025 dengan opini WTP (Dok.Diskominfo Sidoarjo) 
Bupati dan Ketua DPRD Sidoarjo terima LHP LKPD 2025 dengan opini WTP (Dok.Diskominfo Sidoarjo) 

selalu.id - Konsistensi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjaga tata kelola keuangan daerah kembali mendapat pengakuan. Untuk ketiga belas kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menegaskan keberhasilan Sidoarjo dalam mempertahankan standar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2013. Opini WTP menjadi indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah dinilai telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Percepat Normalisasi Sungai Antisipasi Banjir pada Musim Penghujan

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2025 dilakukan secara serentak kepada 33 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/5/2026) Sore.

Dokumen hasil pemeriksaan tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Sidoarjo Subandi. Pada kesempatan yang sama, LHP juga diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdilah Nasih.

Dalam agenda tersebut, Subandi hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo Chusnul Inayah.

Menurut Subandi, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.

Baca Juga: Tanggul Lumpur Lapindo Kritis, Ancam Keselamatan hingga Perekonomian

Ia menilai laporan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi alat evaluasi untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, opini WTP dinilai bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap penggunaan anggaran daerah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan.

“Capaian opini WTP ini harus terus dipertahankan, karena menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembelanjaan APBD secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Minta Kontraktor Tak Main-main soal Proyek Gorong-gorong dan Betonisasi di Jalan Raya Bluru Kidul

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut juga menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perangkat daerah, serta seluruh aparatur sipil negara dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Subandi menegaskan upaya peningkatan koordinasi dan pengawasan internal akan terus dilakukan agar capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

“Kami akan terus menguatkan koordinasi dan mendorong seluruh OPD untuk mempertahankan capaian opini WTP ini pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Pembukaan Toko Mihol Spiritshaus di Barata Jaya Surabaya Ditolak Warga

Apabila toko tetap beroperasi di tengah penolakan warga, masyarakat telah sepakat menempuh aksi demonstrasi sebagai bentuk protes.

Langkah Sigap Pemkab Jember Tangani 29 Siswa Keracunan Program MBG di Bangsalsari

Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan akan terus mengawal proses investigasi agar penyebab insiden dapat dipastikan secara ilmiah.

Gara-gara Bambang, Ribuan Siswa di Mojokerto Kini Tak Dapat MBG

Akibat pencurian ini, SPPG gagal beroperasi dan tidak bisa menyalurkan makanan bergizi gratis (MBG) ke ribuan siswa di puluhan sekolah di Mojokerto.

Mengenal Zangi Messenger, Aplikasi yang Dipakai Kurir Sabu Surabaya untuk Menyamarkan Komunikasi

Aparat kepolisian mengingatkan bahwa perkembangan teknologi selalu diikuti dengan potensi penyalahgunaan.

Brimob Polda Jatim Siagakan Personel dan Alutsista SAR Hadapi Ancaman Karhutla 2026

Danyon A Pelopor juga mengingatkan seluruh jajaran agar meningkatkan pengawasan terhadap markas komando dan lingkungan sekitarnya selama musim kemarau.

Beli Daihatsu GrandMax Berujung Petaka, Warga Surabaya Tertipu Sales Gadungan Ratusan Juta

Kini, penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain yang mengalami kerugian dengan pola yang sama.