Kamis, 23 Jul 2026 10:20 WIB

Otw Penerapan Parkir Digital, Pemkot Klaim 616 Jukir Sudah Join

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 12 Apr 2026 11:32 WIB
Sosialisasi dan Edukasi parkir digital. (Dok.Diskominfo Surabaya).
Sosialisasi dan Edukasi parkir digital. (Dok.Diskominfo Surabaya).

Otw Penerapan Parkir Digital, Pemkot Klaim 616 Jukir Sudah Join  

selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat digitalisasi sistem parkir dengan terus mengajak juru parkir (jukir) untuk ikut jadi bagian petugas parkir non tunai. 

Baca Juga: 75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Pemkot mengklaim hingga 9 April 2026, sebanyak 616 jukir resmi telah bergabung dalam sistem parkir digital. Angka ini meningkat signifikan dari sebelumnya yang berada di kisaran 480 orang. 

Langkah ini juga dibarengi penertiban ratusan juru parkir (jukir) yang belum mendukung sistem baru.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menjelaskan bahwa Pemkot menyiapkan tiga skema pembayaran, yakni melalui QRIS, kartu elektronik (e-money), dan voucher parkir yang mulai didistribusikan pertengahan April melalui jaringan ritel modern.

“Transparansi parkir adalah yang diinginkan warga Kota Surabaya. Dengan sistem ini, tidak ada lagi saling tuding. Pembayaran jadi lebih jelas dan akuntabel,” ujar Trio, Minggu (12/4/2026).

Di tengah percepatan digitalisasi, Dishub juga menertibkan sekitar 600 jukir yang sebelumnya terancam dibekukan izinnya karena tidak mendukung program tersebut. 

Baca Juga: Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Dari jumlah itu, sekitar 180 hingga 190 jukir mulai beralih ke sistem digital dalam dua hari terakhir, termasuk mengaktifkan rekening bank sebagai bagian dari mekanisme pembagian hasil.

Pemkot menerapkan skema bagi hasil 60 persen untuk kas daerah dan 40 persen untuk jukir. Seluruh transaksi dilakukan secara non tunai dan langsung tercatat dalam sistem.

Pendekatan dilakukan langsung di lapangan dengan membagi tim ke sejumlah wilayah. Jukir yang bersedia bergabung diarahkan membuka rekening Bank Jatim, 

sementara yang menolak dipastikan akan diganti. Penarikan kartu tanda anggota (KTA) juga dilakukan sebagai bagian dari penataan.

Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Dishub Garap Iklan di 69 Halte untuk Dongkrak PAD

“Sempat ada penolakan di beberapa titik seperti di Jalan Manyar, tapi sebagian besar jukir mulai kooperatif setelah sosialisasi dan penertiban dilakukan,” ungkapnya.

Pemkot menilai digitalisasi parkir menjadi langkah strategis untuk menutup celah kebocoran pendapatan serta praktik tarif di luar ketentuan. Dengan sistem non tunai, seluruh transaksi dapat dipantau secara transparan.

“Ke depan, tidak ada lagi warga yang membayar lebih dari tarif resmi. Semua tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Trio.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Ramalan Zodiak Hari Ini: Ada yang Tidak Konsisten, Tapi Keberuntungan juga Datang

Ramalan zodiak pada umumnya meliputi tentang kehidupan secara umum, kesehatan, pekerjaan, hingga cinta. Kali ini keberuntungan juga datang.

Langkah Nyata Pemkab Jember dalam Hadirkan Layanan Gratis dan Sejahterakan Guru Ngaji

Pemkab Jember berharap informasi mengenai layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.