Kamis, 04 Jun 2026 10:14 WIB

30 Tahun Reuni Posko Pandegiling, Refleksi Perjuangan Pro Demokrasi di Era Orde Baru

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 29 Mar 2026 16:00 WIB
Reuni 30 Tahun Aktivis Pandegiling di Graha Widya Untag Surabaya. (Dok. Ade/selalu.id)
Reuni 30 Tahun Aktivis Pandegiling di Graha Widya Untag Surabaya. (Dok. Ade/selalu.id)

selalu.id - Reuni bertajuk “Merekatkan Persatuan Demi Keutuhan Bangsa” digelar para aktivis lintas daerah yang pernah terlibat dalam gerakan pro demokrasi pada 1990-an, menjelang masa reformasi. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus refleksi perjuangan aktivis era Orde Baru.

Tokoh aktivis Pandegiling Surabaya yang ikut berkumpul ini diantaranya ada mantan manajer Persebaya dan politisi PDI-P, Saleh Ismail Mukadar, Wali Kota Surabaya periode 2002-2010, Bambang DH, Advokat M. Sholeh, dan masih banyak lagi.     

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

Ketua panitia, Baktiono, mengatakan kegiatan ini tidak sekadar nostalgia, tetapi juga menghidupkan kembali semangat perjuangan yang pernah mereka bangun bersama.

“Setelah 30 tahun, ini momen bersejarah karena akhirnya bisa berkumpul lagi. Dulu kami berasal dari berbagai latar belakang, tapi dipersatukan oleh semangat memperjuangkan demokrasi,” ujar Baktiono, saat ditemui selalu.id.

Ketua Panitia Reuni 30 Tahun Posko Pandegiling, Baktiono.Ketua Panitia Reuni 30 Tahun Posko Pandegiling, Baktiono.

Ia menjelaskan, Jalan Pandegiling No. 223 pada masa itu menjadi titik kumpul para aktivis muda untuk berdiskusi dan menyuarakan gagasan perubahan, meski berada dalam tekanan politik yang ketat.

Menurutnya, pada masa tersebut ruang kebebasan berpendapat sangat terbatas, sehingga kritik terhadap pemerintah berisiko menimbulkan tekanan hingga ancaman penangkapan.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

Peserta reuni datang dari berbagai daerah di Jawa Timur, seperti Ponorogo, Banyuwangi, Madura, Malang, hingga Jombang. Sejumlah alumni yang tidak dapat hadir karena faktor usia dan kesehatan tetap menyampaikan salam.

Baktiono berharap reuni ini tidak berhenti sebagai ajang temu kangen, tetapi menjadi sarana memperkuat persatuan sekaligus menularkan nilai perjuangan kepada generasi muda.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyebut kegiatan ini juga menjadi momentum halal bihalal di bulan Syawal.

Baca Juga: Maling yang Sering Bobol Rumah di Kawasan Semampir Surabaya Ditangkap, Ini Namanya

Ia mengenang Posko Pandegiling sebagai pusat pergerakan aktivis saat melakukan konsolidasi dan perlawanan terhadap rezim saat itu.

“Ini kenangan lama yang bisa direfleksikan kembali. Teman-teman dari berbagai daerah hadir dan semangatnya masih sama,” kata Armuji.

Reuni ini diharapkan menjadi pengingat atas perjalanan panjang gerakan demokrasi sekaligus menjaga nilai-nilai perjuangan tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Fathoni mengatakan predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang Surabaya harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika terjadi kasus eksploitasi anak.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.