Senin, 02 Feb 2026 22:58 WIB

Bantah Istilah Utang Rp 1,5 Triliun, Wali Kota Eri: Pembiayaan Alternatif

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 30 Sep 2025 18:05 WIB

selalu.id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan rencana pembiayaan proyek senilai Rp1,5 triliun dalam APBD 2026 bukan utang, melainkan skema pembiayaan alternatif.

 

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin 

Hal itu ia sampaikan usai rapat paripurna penetapan nota kesepahaman KUA dan PPAS APBD 2026 bersama DPRD Surabaya, Selasa (30/9/2025).

 

Eri menjelaskan, pembiayaan alternatif dilakukan agar proyek pembangunan bisa selesai lebih cepat tanpa menunggu anggaran tahunan yang terbagi dalam RPJMD.

 

“Kalau pembangunan nilainya Rp100 miliar dan dibagi lima tahun, tiap tahun Rp20 miliar. Tapi di tahun 2027, nilainya bukan lagi Rp20 miliar, melainkan ditambah inflasi, kenaikan UMR, hingga harga tanah. Kalau dihitung sampai 2027–2030, justru lebih mahal dibanding dikerjakan langsung di 2026,” jelasnya.

 

Dengan skema ini, proyek dapat dikerjakan sekaligus pada 2026, lalu pembayarannya dicicil di tahun berikutnya. Menurut Eri, mekanisme tersebut bisa menghemat sekitar Rp50 miliar.

 

Baca Juga: Hadapi Puncak Hujan Februari, Pemkot Surabaya Tambah Lagi 5 Rumah Pompa

Selain lebih murah, percepatan pembangunan juga diyakini memberi dampak ekonomi. “Kalau jalan selesai di 2027, maka NJOP dan harga tanah perumahan akan naik. Hitungannya, tambahan PAD bisa mencapai Rp500 miliar di 2028,” ujarnya.

 

Eri menegaskan, anggaran yang digunakan bukan dana fiktif. “Kalau nanti teman-teman lihat anggaran 2029 turun, itu bukan hilang. Tapi sudah ditarik lebih dulu di 2026. Jadi bukan tidak ada uang,” katanya.

 

Soal nilai pembiayaan yang semula Rp2,9 triliun kemudian menjadi Rp1,5 triliun, Eri kembali menolak anggapan bahwa hal itu adalah utang. “Pembiayaan alternatif itu beda dengan utang. Kalau proyeknya selesai 2027, ya pembiayaannya dihitung 2027. Jadi bukan pinjam uang terus bayar entah kapan. Dicicil sesuai progres pekerjaan,” paparnya.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Putus 2 Kontraktor Proyek Pompa Air Karena Wanprestasi

 

Eri menyebut skema ini telah mendapat dukungan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Ia bahkan diminta membagikan konsep tersebut kepada para wali kota di Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Ketua Apeksi.

 

“Itu yang kita sampaikan ke Bappenas dan Menteri Keuangan. Bahkan Bappenas mendukung. Saya juga diminta sebagai Ketua Apeksi untuk menjelaskan skema pembiayaan ini ke seluruh kota di Indonesia. Prinsipnya, pembiayaan tidak boleh melebihi masa jabatan wali kota,” pungkasnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit selaku SMC mengatakan, korban ditemukan berjarak sekitar 1 mil laut dari titik awal kejadian.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

Kejadian tersebut berlansung cepat. Dan saat ini satu orang tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning.