selalu.id – Penutupan total Jalur Gumitir yang menghubungkan Jember dan Banyuwangi selama dua bulan memicu kekhawatiran serius akan dampak ekonomi di wilayah Jawa Timur bagian timur.
Baca juga: Dorong Penguatan Mutu Pendidikan, DPRD Jatim Minta Pergub PSM Segera Disahkan
Anggota Komisi D DPRD Jatim, H. Satib, menyebut penutupan tersebut mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan.
"Biaya hidup naik karena akses utama kini hanya lewat jalur utara via Baluran, yang membuat ongkos perjalanan melonjak," kata Satib, Senin (11/8/2025).
Satib mendesak percepatan penyelesaian Jalur Lintas Selatan (JLS) sebagai alternatif. Menurutnya, jika JLS sudah tersambung, dampak penutupan Gumitir tidak akan separah saat ini.
Baca juga: DPRD Jatim Sebut UMKM Waktunya Naik Kelas di Tengah Rupiah Melemah
Komisi D menjadwalkan kunjungan kerja ke Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) pada 11–12 Agustus 2025 untuk membahas progres perbaikan Jalur Gumitir dan percepatan pembangunan JLS yang masih tersisa sekitar 59 kilometer.
Satib menegaskan kualitas perbaikan jalan harus menjadi prioritas, serta meminta BBPJN mengutamakan kepentingan publik, bukan keuntungan kontraktor. Ia juga menyoroti kendala pembebasan lahan di jalur Jember–Banyuwangi, termasuk yang bersinggungan dengan kawasan Taman Nasional, dan mendesak koordinasi lebih cepat antara BBPJN dan pengelola taman.
Baca juga: Driver Online Malang Dukung Regulasi RUU dalam Demo di DPRD Jatim Besok
Kondisi geografis Jalur Gumitir yang rawan longsor dan pohon tumbang saat hujan lebat turut menjadi perhatian.
Sebagai informasi, jalur nasional melalui kawasan Alas Gumitir ditutup total sejak 24 Juli hingga 24 September 2025. Penutupan ini untuk mendukung proyek preservasi jalan nasional di Km 233+500, tepatnya di Tikungan Mbah Singo. BBPJN Jatim-Bali menyebut langkah ini diambil demi keselamatan pengguna jalan dan mengantisipasi risiko kecelakaan selama pengerjaan alat berat.
Editor : Ading