selalu.id - Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur Sutandi Purnomosidi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap terhadap kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah dapat menekan daya beli masyarakat.
Sutandi pun menyebut bahwa meskipun saat ini tingkat kunjungan ke mal masih stabil, dampak kebijakan tersebut baru bisa terlihat dalam beberapa bulan ke depan.
Ia pun mencatat hingga saat ini belum ada penurunan jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan. Bahkan, dibandingkan Januari tahun lalu, angka kunjungan masih menunjukkan tren kenaikan.
“Kalau dari mal sih saya belum melihat efeknya ya. Karena kalau kita lihat tingkat kunjungan itu ke mal masih sangat stabil gitu. Masih sangat bagus. Bahkan dibandingkan Januari tahun 2024, Januari ini kita di atasnya, masih naik,” kata Sutandi, saat dihubungi selalu.id, Kamis (13/2/2025).
Namun, ia juga menyoroti bahwa daya beli masyarakat belum tentu mengalami peningkatan yang sama dengan jumlah pengunjung. Pihaknya, masih melihat kondisi beberapa bulan kedepan.
“Jadi kalau ini dampak mungkin kita bisa lihat 2-3 bulan ke depan kali ya. Mungkin kuartal pertama nanti kita evaluasi. Kalau sekarang masih belum kelihatan,” ungkapnya.
Meski begitu, Sutandi memprediksi bahwa dampak kebijakan efisiensi akan terasa dalam waktu dekat. Terlebih lagi dia menyoroti faktor global seperti perang dagang.
“Saya khawatirkan akan terjadi, dampak itu pasti terjadi. Karena begini, kalau kondisi geopolitik global ini kacau, perang dagang Amerika dengan Kanada, Meksiko, dan Cina nanti berimbas, itu sewaktu pernah terjadi zaman Donald Trump pertama itu, itu tidak terlalu berpengaruh ke kita. Kenapa? Karena konsumsi dalam negeri kita sangat kuat. Kenapa? Karena tidak ada efisiensi,” tegasnya.
Ia menilai kebijakan pemotongan anggaran seperti pelarangan seminar dan pertemuan di hotel akan mengurangi peredaran uang di masyarakat. Hingga bisa menyebabkan penurunan daya beli.
“Nah, kalau sekarang dengan efisiensi begini, semua seminar-seminar di hotel dibatalkan, meeting-meeting di hotel tidak boleh, otomatis uang berhidang masih akan berkurang. Nah ini yang kita khawatirkan bisa berdampak pada penurunan daya beli masyarakat karena semua mau ngirit. Nah efeknya baru kita bisa lihat mungkin 1-2 bulan ke depan lah,” ujarnya.
Sutandi menegaskan bahwa dirinya tidak menolak kebijakan efisiensi, tetapi ia mengingatkan bahwa dampak negatifnya akan dirasakan banyak pihak, termasuk pelaku usaha dan UMKM.
“Bukan saya nggak setuju efisiensi, tapi karena dampaknya. Nah kalau dampaknya negatif begitu, yang nggak setuju bukan cuma saya, tapi pasti banyak sekali. Retailer-retailer, pelaku-pelaku UMKM juga itu yang pasti juga akan keberatan gitu ya,” tuturnya.
Lebih lanjut Direktur Marketing Pakuwon Grup itu juga berharap bahwa pemerintah bisa memberikan solusi terkait dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Ia mengaku memilih untuk bersikap realistis.
“Wah harapan ya pokoknya percaya yang di pemerintah itu orang-orang pintar lah gitu ya. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Yang penting berusaha,” pungkasnya.
Baca Juga: Toko Baju di DTC Surabaya Terbakar, 16 Unit Damkar Dikerahkan
Editor : Ading