Jumat, 05 Jun 2026 01:21 WIB

Efisiensi Anggaran Kemensos Tak Pengaruhi Bansos dan PKH

Gus Ipul
Gus Ipul

selalu.id – Menteri Sosial (Mensos) RI, Syaifullah Yusuf, memberikan jaminan bahwa program bantuan sosial (bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tetap berjalan lancar meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.  Beliau menegaskan hal ini usai memberikan pengarahan pada peserta Muktamar Muslimat NU di Asrama Haji Surabaya, Rabu malam (12/2/2025).

Efisiensi anggaran, sesuai Instruksi Presiden Nomor Satu Tahun 2025, difokuskan pada pengurangan belanja operasional di Kementerian Sosial.  Pemotongan anggaran dilakukan pada beberapa pos, termasuk pengadaan alat tulis kantor, penyelenggaraan forum diskusi dan seminar, serta pembatasan perjalanan dinas.  Meskipun demikian, Mensos belum merinci jumlah pasti anggaran yang dipangkas.

"Saya pastikan efisiensi anggaran ini tidak akan memengaruhi penyaluran bansos dan PKH," tegas Mensos Syaifullah Yusuf kepada awak media.

"Pemotongan hanya terjadi pada belanja operasional, bukan pada anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial dan PKH.  Bahkan, gaji petugas pendamping dan relawan yang telah tercantum dalam anggaran tahun berjalan tetap aman," tambahnya.

Langkah efisiensi ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.  Kementerian Sosial berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan digunakan secara efektif dan tepat sasaran.  Prioritas utama tetap diberikan pada penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Lebih lanjut, Mensos menjelaskan bahwa Kementerian Sosial saat ini tengah berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pemutahiran data penerima bansos.  Proses ini bertujuan untuk memastikan akurasi data dan mencegah penyaluran bansos kepada pihak yang tidak berhak. 

Konsekuensinya, beberapa penerima bansos pada triwulan pertama tahun ini mungkin tidak akan menerima bantuan pada triwulan kedua, sementara data mereka sedang diverifikasi. Proses pemutahiran data ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Sosial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos. 

Kementerian berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem penyaluran bansos agar lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.  Mensos menekankan bahwa pemerintah terus berupaya untuk memastikan program perlindungan sosial tetap berjalan optimal di tengah upaya efisiensi anggaran. 

Proses pemutahiran data ini diharapkan akan menghasilkan sistem penyaluran bansos yang lebih efektif dan berkeadilan di masa mendatang.  Pemerintah akan terus memantau dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilan program bansos dan PKH.

Langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Sosial ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dengan tetap menjamin keberlanjutan program-program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga: Mensos Targetkan Tambah 100 Sekolah Rakyat Permanen Setiap Tahun

Editor : Ading
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.