Roadshow Bus KPK 2024, Upaya Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini
- Penulis : Dony Maulana
- | Jumat, 14 Jun 2024 10:42 WIB
Selalu.id - Pemerintah provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah budaya tindak korupsi melalui Roadshow Bus KPK 2024 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (13/6).
Roadshow yang mengambil tema 'Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi Roadshow Bus KPK 2024' ini menjadi upaya nyata mencegah korupsi hingga lini terbawah yakni siswa sekolah agar mengakar budaya antikorupsi sampai ke daerah.
Baca Juga: Dr WP Djatmiko soal KPK: Jadilah Sapu yang Bersih, Bukan Sapu Kotor!
"Roadshow Bus KPK ini sangat menginspirasi. Bahkan, kami akan meniru menggunakan Bus milik Pemprov Jatim dan kemudian berkeliling sebagai upaya peningkatan pencegahan korupsi di daerah," papar Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono, Kamis (13/6/2024).
Tak hanya roadshow, dalam rangkaian kegiatan ini juga dilakukan Rapat Koordinasi Peningkatan Upaya Pemberantasan Korupsi bersama seluruh Kepala Daerah wilayah Provinsi Jawa Timur. Serta dilakukan pula Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Anti Korupsi sekaligus koordinasi kepala daerah se-Jatim.
Adhy mengatakan, keberadaan Roadshow Bus KPK menjadi bagian dari upaya preventif mengedepankan pendidikan antikorupsi meskipun Roadshow ini masih dilakukan di Kota Surabaya, Bojonegoro dan Bangkalan.
"Harapan kami, semua daerah bisa dijangkau oleh Bus KPK ini. Roadshow ini juga menjadi terobosan baru meningkatkan kesadaran budaya anti korupsi yang mampu menyentuh semua lini masyarakat," harapnya.
Baca Juga: Langkah Pencegahan Capai 100 Persen, KPK Beri Apresiasi Pemkot Mojokerto
"Sebagai provinsi yang besar, Jatim memiliki 38 kabupaten/kota dengan jumlah anggaran besar yang menjadi perhatian didalam upaya mencegah adanya tindak pidana korupsi," tambahnya.
Dalam upaya pencegahan Korupsi, KPK telah menyusun beberapa program dan instrumen monitoring yaitu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Survey Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center For Prevention (MCP) untuk melakukan monev pelaksanaan pencegahan korupsi di masing masing daerah.
"Yang terpenting dalam upaya pencegahan korupsi di daerah adalah Integritas, moralitas, kejujuran dan pekerjaan dilakukan secara digital tersistematis. Maka transformasi digital bisa mengurangi dan menghilangkan celah korupsi," sebutnya.
Baca Juga: Kronologi Ahmad Sahroni Diperas Rp300 Juta oleh Pegawai KPK Gadungan
Pemprov Jatim, secara umum telah melakukan langkah-langkah konkret guna mencegah adanya praktik koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti sosialisasi, bimbingan teknis tentang pencegahan koruspi dan pengaduan baik lapor spam atau whistleblower.
"Kemudian melakukan zona integritas ke seluruh perangkat daerah juga melakukan transformasi digital seperti pemberian bantuan yang bersifat cashless, penggunaan kartu kredit pemerintah," tandasnya.
Editor : Redaksi
