Jumat, 05 Jun 2026 01:42 WIB

Presiden Jokowi Serahkan 13.445 Sertipikat Tanah Warga di Kalimantan Utara

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 21 Des 2021 23:50 WIB
Presiden Jokowi saat acara penyerahan sertipikat tanah di Kalimantan Utara
Presiden Jokowi saat acara penyerahan sertipikat tanah di Kalimantan Utara

Surabaya (selalu.id) - Presiden Joko Widodo menyerahkan 13.455 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Penyerahan sertifikat tersebut digelar di Gedung Tenis Tertutup Telaga Keramat, Kota Tarakan, Selasa (21/12/2021).

"Saya senang pada siang hari ini Bapak Ibu semuanya telah memegang sertifikat. Ini adalah kepastian hukum hak atas tanah yang Bapak Ibu miliki," ujar Presiden dalam sambutannya saat penyerahan berlangsung.

Baca Juga: Wali Kota Eri dan Wakil DPR RI Adies Kadir Perjuangkan Warga Surabaya Buka Blokir Tanah Eigendom

Jokowi mengatakan bahwa dirinya sering mendengar keluhan masyarakat terkait sengketa tanah. Jokowi pun meminta jajarannya untuk mempercepat penyelesaian urusan sertifikat agar masyarakat bisa mendapatkannya dengan segera.

"Saya perintahkan ke Pak Menteri pada saat itu, di atas heli, milik masyarakat ini segera disertifikatkan dan berikan kepada mereka, supaya enggak nanti tahu-tahu datang orang dari luar entah dari Jakarta, entah dari luar, tahu-tahu pegang hak guna usaha atau sertifikat hak milik," tuturnya.

Dalam lima tahun terakhir, lanjut Presiden, pemerintah telah memberikan sekitar 25 juta sertifikat kepada masyarakat. Sebanyak 41 juta sertifikat lainnya sudah jadi dan siap diberikan kepada masyarakat. Presiden pun mengapresiasi pihak yang bekerja keras untuk mempercepat penyelesaian sertifikat tersebut.

Baca Juga: Ratusan Warga Tambak Wedi Terancam Kehilangan Tanah, DPRD Panggil BPKAD dan BPN

"Saya terima kasih pada Kanwil BPN, Kantor BPN di kabupaten/kota yang saya dengar memang bekerja keras untuk menyelesaikan yang namanya sertifikat. Jangan sampai ada yang urus sertifikat sampai bertahun-tahun belum selesai, enggak ada. Sekarang ini sudah langsung berikan dan cepat," tegas Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan target penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kalimantan Utara pada tahun 2022.

Baca Juga: Maraknya Mafia Tanah, Bikin AHY Geram dan Terbitkan Sertifikat Digital

"Saya minta untuk tahun 2022, Pak Menteri, di Provinsi Kalimantan Utara, tolong bisa ditingkatkan 50 persen lagi ditambah targetnya," tandas Presiden.

Turut hadir dalam kegiatan penyerahan sertifikat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria/Kepala BPN dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Wali Kota Tarakan Khairul. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.