Rabu, 22 Jul 2026 23:54 WIB

PLN Sukses Operasikan Tambah Daya Tahap Ketiga PT Freeport

Foto: PLN
Foto: PLN

selalu.id - PT PLN (Persero) terus berkomitmen dalam mendukung peningkatan nilai tambah bagi produk tambang dalam negeri lewat hilirisasi mineral. Pengoperasian Tahap Ketiga ini melanjutkan keberhasilan PLN dalam melayani kebutuhan listrik sebelumnya untuk PT Freeport Indonesia yakni Tahap Pertama sebesar 30 MVA pada September 2023 dan Tahap Kedua pada Februari 2024.

"PLN siap memberikan pelayanan terbaik dengan menyediakan suplai energi listrik dengan daya besar dan andal dalam mendukung pertumbuhan industri smelter di kota Gresik dan sektor industri lainnya," kata General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Agus Kuswardoyo kepada selalu.id, Rabu (3/4/2024).

Baca Juga: Lagi Ramai Pemadaman Listrik, DPRD Jatim Minta Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan

Dikatakannya, kecukupan pasokan listrik menjadi hal penting dan harapannya melalui operasional PT Freeport Indonesia di Gresik ini akan mendoroing tumbuhnya industri yang lebih hilir lagi.  Hal ini tentunya akan menimbulkan multiplier effect untuk pertumbuhan sektor industri dan bisnis di Kabupaten Gresik.

Penyediaan tenaga listrik oleh PT  PLN (Persero) kepada PT Freeport Indonesia melalui KEK dengan operator PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera dilakukan dalam 4 (empat) tahap. Diantaranya yakni tahap pertama sebesar 30 MVA, tahap kedua sebesar 60 MVA, ketiga sebesar 110 MVA dan tahap keempat sebesar 170 MVA.

Baca Juga: Ketika PLN Seenaknya Sendiri saat Pemadaman Listrik di Surabaya, Dishub Aja Dicuekin

Kendati demikian, PLN siap mendukung percepatan Tahap Keempat yang akan direalisasikan pada tahun 2024. PLN memiliki peranan penting menyediakan pasokan Listrik yang andal dan berkualitas bagi industri smelter di seluruh Indonesia dalam mendongkrak perekonomian negara.

"Industri smelter sebagai salah satu proyek strategis nasional untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia, dan PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik untuk industri smelter sehingga pengelola smelter bisa semakin produktif dengan fokus pada bisnis intinya," jelas Agus.

Baca Juga: Ada Gangguan Listrik pada Sistem Lalu Lintas di Surabaya, Berikut Lokasinya

Hadir dalam pengoperasian tahap ketiga, Perwakilan PT Freeport Indonesia Alan Hammerton mengapresiasi pelayanan cepat dan sigap PLN termasuk kebutuhan akan energi bersih yang dilayani melalui skema Renewable Energy Certificate awal Maret lalu.

"Kami mengapresiasi PLN dalam menyediakan kebutuhan daya listrik kami sesuai dengan waktu yang disepakati, PLN sebagai partner kami dalam penyediaan listrik telah menunjukkan upaya dan komitmennya terhadap pertumbuhan industri," tutup Alan.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.