Jumat, 04 Sep 2026 20:56 WIB

Gandeng Kejaksaan, Menteri Erick Thohir Bersih-bersih BUMN

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 27 Agu 2023 22:43 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir saat acara Sound of Justice di Kampus B Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya
Menteri BUMN Erick Thohir saat acara Sound of Justice di Kampus B Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya

selalu.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menggandeng Kejaksaan untuk membantu mengungkapkan kasus-kasus yang ada di BUMN.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Erick Thohir dalam acara Sound of Justice di Kampus B Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Minggu (27/8/2023).

Baca Juga: Aturan Jam Operasional Pasar Tanjungsari 77 Surabaya Diprotes, Saleh Mukadar: Pemerintah Mau Ganti Rugi Kalau Buah Rusak

Erick menyebut bahwa pihaknya berkolaborasi dengan Kejaksaan untuk mengungkapkan berbagai kasus. Bahkan, sejumlah kasus yang ada di BUMN sudah dilaporkan. Saat ini kasus-kasus itu masih dalam proses dan sudah ada yang diproses

"Ini kehormatan bagi kami BUMN bisa terus berkolaborasi dengan kejaksaan, kami sudah membongkar kasus-kasus besar seperti Jiwasraya, Asabri, Garuda," ungkap Erick, kepada awak media di Gedung ASSEC UNAIR, Surabaya.

BUMN sudah pernah melaporkan terkait dugaan korupsi dana pensiun yang saat ini kasusnya masih menunggu proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi nanti ketika selesai baru dari hasil audit itu kita laporkan ke kejaksaan," ujarnya.

Erick awalnya menargetkan kasus tersebut diselesaikan pada Juli 2023 lalu. Namun, BPKP meminta waktu tambahan untuk menyusut kasus tersebut.

"Target saya Juli, cuma BPKP minta waktu tambahan audit dua bulan supaya bisa memisahkan mana yang korupsi mana yang salah administrasinya," jelasnya.

Baca Juga: Marak Pemotongan Unggas Ilegal di Permukiman Padat Surabaya, DPRD Bilang Begini

Pelaporan yang dilakukannya, Erick menegaskan, bukan semata-mata untuk memenjarakan seseorang. Dirinya hanya ingin memperbaiki semuanya, termasuk sistem yang ada.

"Kami bukan ingin memenjarakan tapi bagaimana memperbaiki sistem yang ada," kata dia.

Lebih lanjut Erick mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan untuk BUMN hanya 50 persen dan kini meningkat naik 80 persen. Bahkan, hal ini terbukti terkait kasus Jiwasraya juga sukses dibongkar oleh Kejaksaan.

"Kehormatan kami dari BUMN kepada kejaksaan membongkar kasus jiwasraya dan lain lain,"tuturnya.

Baca Juga: Ketika Korban Penganiayaan di Surabaya Diintimidasi dan Ditawari Uang Damai Rp150 Juta

Erick menambahkan, sejak awal dirinya ingin bersih-bersih BUMN. Namun, hal tersebut tidak bisa bekerja dengan sendirinya. Sehingga kerjasama dengan KPK juga salah satu bentuk pencegahan.

"Kerjasama dengan KPK itu salah satu bentuk pencegahan, makanya kami fokus LHKPN, training pencegahan, tapi untuk penegakan hukum dan perbaikan sistem, kami kerja sama dengan kejaksaan," terang dia.

"Hasilnya sangat maksimal, kasus Jiwasraya, Garuda, Waskita, Asabri. Hal-hal yang saya rasa ini prestasi luar biasa," pungkasnya.

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

1,4 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judol, Mensos Gus Ipul Mulai Sisir Data dan Siapkan Sanksi ASN

Langkah ini diambil memastikan transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh penerima manfaat atau akibat penyalahgunaan identitas dan rekening oleh pihak lain.

SMARTFREN Unlimited 5G, Pengalaman Digital dan Entertainment yang Semakin Dekat dengan Masyarakat

selalu.id - PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) terus memperluas jaringan 5G nasional XLSMART dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan di

Pemkot Surabaya Matangkan RDTR 2026, Bebaskan Lahan Warga yang 'Terjebak' Proyek Mangkrak

Saat ini, Pemkot mematangkan tahap penjaringan masukan akhir dari para pemangku kepentingan.

Kemenag Jatim dan Baznas Kirim 27 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di NTT

Pengiriman ini merupakan hasil kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim dan Forum Zakat (FOZ) Jatim.

Ternyata Banyak Sarjana di Surabaya Belum Update KK, Disdukcapil Wanti-wanti Begini

Irvan menekankan, kesadaran memperbarui data kependudukan kian krusial menyongsong era integrasi data nasional dan pengembangan Digital Public Infrastructure.

Korban Keracunan MBG Sidoarjo Tembus 730 Orang, BGN-SPPG Malah Mangkir di Hearing DPRD

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman, mendesak audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia program MBG.