Rabu, 21 Okt 2026 19:41 WIB

Komisi D DPRD Surabaya Minta Wisuda TK-SMA Ditiadakan, Khusnul: Itu Memberatkan Orang Tua

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 16 Jun 2023 08:54 WIB
Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah 
Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah 

Selalu.id - Komisi D DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan larangan wisuda siswa.

Hal itu lantaran saat ini wisuda kelulusan untuk jenjang pendidikan TK hingga SMA menuai polemik. Salah satu alasannya adalah membebani orang tua, karena siswa diwajibkan membayar agar acara wisuda ala kelulusan mahasiswa tersebut terlaksana.

Baca Juga: DPRD Surabaya Minta Sekolah Bentuk Posko Pengaduan Selama MPLS, Cegah Perundungan Sejak Hari Pertama

Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengaku, sejak dua tahun terakhir setiap jelang kelulusan sekolah dirinya selalu mendapat keluhan soal acara pelepasan yang menyerupai wisuda mahasiswa. Bahkan, tahun ini penolakannya terasa lebih kencang, karena ramai dibahas di media sosial (medsos).

"Sebenarnya wisuda ini sah-sah saja digelar jika tidak memberatkan orang tua. Namun di tengah pemulihan ekonomi seperti saat ini, acara wisuda di sekolah dianggap memberatkan orang tua. Sebab biaya wisuda ini cukup mahal," ujar Khusnul, kepada Selalu.id, Jumat (16/6/2023).

Menindaklanjuti masalah ini, kata Khusnul, Komisi D DPRD Surabaya mengingatkan Dinas Pendidikan agar membuat surat imbauan kepada sekolah, agar melarang acara wisuda yang memberatkan orang tua.

"Kami usulkan agar kegiatan pelepasan siswa dialihkan ke acara yang lebih mendidik dan menarik. Seperti penampilan minat dan bakat siswa. Sebab setiap siswa pasti memiliki bakat yang bisa ditampilkan dihadapan orang tua, guru dan siswa lainnya. Itu lebih menarik," kata Khusnul.

Tak hanya acara wisuda, lanjut Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini, larangan juga perlu diterapkan untuk acara yang membebani orang tua. Seperti acara studi tour, acara tali asih yang dikumpulkan atau meminta sumbangan orang tua, dan lainnya.

"Dari pada anggaran dibuat untuk hal-hal yang kurang manfaat, lebih baik uangnya digunakan untuk biaya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sebab saat masuk sekolah dijenjang lebih tinggi, juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit," tandasnya. (Ade)

Baca Juga: Wacana Siswa Bisa Tidak Naik Kelas 2027, DPRD Surabaya Ingatkan Rawan Pungli

Editor : Ading
Berita Terbaru

Banyak Kabel Semrawut di Surabaya, DPRD Minta Pemkot Tertibkan dan Tegas Pada Provider

Bukan hanya mengganggu pemandangan, kabel yang sudah tidak digunakan juga dinilai tak semestinya dibiarkan menggantung begitu saja, harus ditertibkan.

Aksi Motoran Santri Sidoarjo Kampanyekan Tertib Lalu Lintas Sambut HSN 2026

Tak sekadar konvoi, Motoran Santri membawa pesan “Motor Santun”, yakni ajakan berkendara secara aman, tertib, dan bertanggung jawab. 

Kisah Penjual Peyek di Nganjuk Terancam Kehilangan Rumah atas Utang Mendiang Suami Rp690 Juta

Rumah tinggal Lilik terancam disita dan dilelang oleh BRI Cabang Nganjuk atas klaim utang mendiang suaminya, Puji Astanto, sebesar Rp690 juta.

45 Ribu Reklame di Surabaya, Ratusan Masih Bandel dan Nunggak Pajak

Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Surabaya Ekkie Noorisma menyebut, dua biang keroknya klasik tidak berizin dan belum bayar pajak.

21 Anggota Geng Motor Pengeroyok Pengunjung Angkringan di Mojokerto Diringkus

Tiga orang dilaporkan menjadi korban dan mengalami luka-luka, salah satunya luka robek diduga akibat senjata tajam.

Doa Kebangsaan di Mojokerto, Ning Ita dan Kapolres Kompak Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Doa bersama menjadi ikhtiar menyatukan tekad sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat, dan tokoh masyarakat dalam membangun bangsa.