Senin, 02 Feb 2026 18:31 WIB

Komisi D DPRD Surabaya Minta Wisuda TK-SMA Ditiadakan, Khusnul: Itu Memberatkan Orang Tua

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 16 Jun 2023 08:54 WIB
Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah 
Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah 

Selalu.id - Komisi D DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan larangan wisuda siswa.

Hal itu lantaran saat ini wisuda kelulusan untuk jenjang pendidikan TK hingga SMA menuai polemik. Salah satu alasannya adalah membebani orang tua, karena siswa diwajibkan membayar agar acara wisuda ala kelulusan mahasiswa tersebut terlaksana.

Baca Juga: Kepala SMPN 1 Surabaya Bantah Ada Pungutan Rp1,1 Juta untuk Wisuda

Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengaku, sejak dua tahun terakhir setiap jelang kelulusan sekolah dirinya selalu mendapat keluhan soal acara pelepasan yang menyerupai wisuda mahasiswa. Bahkan, tahun ini penolakannya terasa lebih kencang, karena ramai dibahas di media sosial (medsos).

"Sebenarnya wisuda ini sah-sah saja digelar jika tidak memberatkan orang tua. Namun di tengah pemulihan ekonomi seperti saat ini, acara wisuda di sekolah dianggap memberatkan orang tua. Sebab biaya wisuda ini cukup mahal," ujar Khusnul, kepada Selalu.id, Jumat (16/6/2023).

Menindaklanjuti masalah ini, kata Khusnul, Komisi D DPRD Surabaya mengingatkan Dinas Pendidikan agar membuat surat imbauan kepada sekolah, agar melarang acara wisuda yang memberatkan orang tua.

"Kami usulkan agar kegiatan pelepasan siswa dialihkan ke acara yang lebih mendidik dan menarik. Seperti penampilan minat dan bakat siswa. Sebab setiap siswa pasti memiliki bakat yang bisa ditampilkan dihadapan orang tua, guru dan siswa lainnya. Itu lebih menarik," kata Khusnul.

Tak hanya acara wisuda, lanjut Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini, larangan juga perlu diterapkan untuk acara yang membebani orang tua. Seperti acara studi tour, acara tali asih yang dikumpulkan atau meminta sumbangan orang tua, dan lainnya.

"Dari pada anggaran dibuat untuk hal-hal yang kurang manfaat, lebih baik uangnya digunakan untuk biaya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sebab saat masuk sekolah dijenjang lebih tinggi, juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit," tandasnya. (Ade)

Baca Juga: Cegah Flu Malaysia, DPRD Minta Dinkes Surabaya Perketat Pengawasan di Puskesmas dan Sekolah

Editor : Ading
Berita Terbaru

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

Kejadian tersebut berlansung cepat. Dan saat ini satu orang tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Perkuat Keandalan Pasokan Gas Bumi di Jatim, BPH Migas Dorong Roadmap FSRU

Langkah ini dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan gas untuk sektor industri, kelistrikan, dan rumah tangga.