Senin, 07 Sep 2026 20:35 WIB

Anak Gubernur Khofifah Mundur dari Demokrat Jatim, Pengamat: Emil Dardak Gagal Kelola Kader

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 09 Mar 2023 17:05 WIB
Logo partai Demokrat
Logo partai Demokrat

selalu.id - Anak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ali Mannagalli Parawansa, mundur sebagai pengurus maupun kader Partai Demokrat Jatim.

Ali mundur sebagai Wakil Ketua DPD Demokrat Jatim, dan mundur sebagai kader per 8 Maret 2023 sesuai surat yang diunggah di akun instagram @aliparawansa. Meski unggahan itu sudah dihapus, foto suratnya sudah telanjur viral. Ali juga tak mengungkap alasannya mundur sebagai pengurus dan kader Demokrat.

Baca Juga: Turnamen Mini Soccer Piala Bahlil Lahadalia 2026 Segera Dimulai, Golkar Jatim Pastikan Kesiapan 11 Venue

Pengamat politik Andri Arianto mengatakan, mundurnya Ali merupakan kerugian bagi Demokrat Jatim. Sebab, meski tergolong politisi muda, Ali memiliki potensi sebagai kader yang semestinya bisa dioptimalkan untuk memperbesar suara Demokrat.

"Mundurnya Ali ini bisa dimaknai sebagai kegagalan Pak Emil Dardak sebagai ketua Demokrat Jatim untuk mengelola potensi para kadernya. Agak susah dinalar bahwa Pak Emil menyia-nyiakan kader sepotensial Ali. Atau mungkin ada manuver politik di dalamnya, tentu kita hanya bisa menduga-duga," ujar Andri kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Baca Juga: 12 Warga Jatim jadi Korban Penipuan Kerja ke Hong Kong, Kerugian Ratusan Juta

Andri mengatakan, potensi Ali sebagai kader sungguh luar biasa. Ali dikenal sebagai sosok muda, di mana ceruk pemilih baru sangat besar pada Pemilu 2024, sehingga semestinya Ali bisa dioptimalkan untuk masuk ke pasar pemilih pemula. Selain itu, posisi sebagai anak dari Gubernur Khofifah, tentu tak dapat dipungkiri akan sangat menguntungkan bagi Demokrat Jatim.

"Jaringan Bu Khofifah sangat kuat, dan itu pasti bisa dikelola oleh Ali. Tapi justru hal ini tidak dimanfaatkan oleh Demokrat. Artinya memang Pak Emil gagal mengelola atau melakukan manajemen kader yang baik, sampai-sampai seorang Ali pun mundur," ujarnya.

Baca Juga: Peringati HUT ke-81 RI, Partai Demokrat Gresik Gelar Aksi Bersih-bersih Makam Pahlawan

Andri menambahkan, dalam situasi politik elektoral yang membutuhkan pertarungan popularitas dan kekuatan jaringan lapangan, kehilangan Ali menjadi kerugian besar bagi Demokrat. Padahal saat ini Demokrat Jatim butuh pengungkit, di mana jumlah perolehan suara mereka di provinsi tersebut terus melorot. Belum lagi tiga pucuk pimpinan Demokrat Jatim saat ini telah digeledah oleh KPK, yaitu Ketua Demokrat Emil Dardak, Sekretaris Reno Zulkarnqen, dan Bendahara Agung Mulyono.

"Logika politiknya, Ali ini kader potensial. Kalau sampai dia keluar, pasti ada penyebabnya. Apakah ada manuver menyingkirkan Ali sebagai kader potensial agar tak ada yang merasa tersaingi di internal Demokrat Jatim, ataukah alasan lainnya, tentu ini sah masyarakat menduga-duga," ujarnya. (SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Fenomena Gunung di Indonesia Erupsi Bersamaan, Mbah Rono Bilang Begini

Masyarakat, wisatawan, maupun pendaki dilarang keras mendekat atau beraktivitas dalam radius aman 3 kilometer dari pusat kawah.

Daftar 6 Gunung di Indonesia yang Kini Berstatus Siaga

Masyarakat pun diimbau untuk terus memantau arahan resmi dari PVMBG, serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak abu vulkanik.

Air Keruh Berbau Kimia Teror Warga Surabaya, Ini Dugaan Penyebabnya

Untuk mengungkap fenomena ini, DPRD Surabaya bakal panggil BBWS dan Perum Jasa Tirta I pekan depan.

Tekan Emisi dan Dukung UMKM, PGN Masifkan Pemanfaatan Gas Bumi di Sidoarjo

Kehadiran gas bumi diproyeksikan mampu menjadi jawaban atas kebutuhan energi yang aman, efisien, dan praktis bagi kawasan industri maupun pemukiman.

Momen Pemkot Mojokerto Gelar Pelatihan Kuliner Kekinian bagi Warga Binaan

Pelatihan difokuskan pada keterampilan praktis yang adaptif terhadap tren pasar saat ini, seperti pembuatan minuman ala kafe hingga olahan keripik.

DPRD Surabaya Desak Evaluasi Total OPD Buntut Kasus Pungli Rekrutmen Kepegawaian

DPRD Surabaya mengatakan bahwa penindakan terhadap oknum yang terlibat dinilai tidak cukup tanpa adanya pembenahan sistem secara menyeluruh.