Senin, 07 Sep 2026 23:39 WIB

Wali Kota Eri Ancam Copot Kepala Dinas yang Suka Beli Produk Impor

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 30 Nov 2022 14:02 WIB
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi

selalu.id - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya didedikasikan untuk produk dalam negeri. Eri Ancam copot Kepala Dinas yang ketahuan suka membeli barang impor.

Eri menjelaskan APBD Surabaya, mengoptimalkan belanja APBD untuk usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN).

Baca Juga: Air Keruh Berbau Kimia Teror Warga Surabaya, Ini Dugaan Penyebabnya

"Pokoknya kita pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri,"tegas Eri, Rabu (30/11/2022).

Meski begitu, Eri menegaskan kepada pejabat lingkungan Pemkot Surabaya terutama Kepala Dinas untuk tidak membeli produk impor. Bahkan, Ia akan mengancam bakal mencopot jabatan mereka.

"Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot," ancamnya.

Lebih lanjut Eri menjelaskan, APBD Surabaya tahun 2023 bakal mengalokasikan belanja Rp 3 triliun untuk sektor UMKM. Sehingga, ia mengimbau untuk untuk memanfaatkan UMKM.

"Ini uangnya rakyat kok. Bukan uangnya wali kota. Harus kembali ke rakyat, ke UMKM. UMKM ayo persiapkan diri. Lengkapi dengan legalitas. Nanti bisa nikmati kue APBD Surabaya," ujarnya.

Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Evaluasi Total OPD Buntut Kasus Pungli Rekrutmen Kepegawaian

Saat ini, belanja APBD Kota Surabaya untuk UMK dan PDN tercatat yang terbesar se-Indonesia. Tercatat, belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November 2022 telah mencapai Rp1,2 triliun. Sedangkan belanja untuk PDN tembus di angka Rp1,7 triliun.

Data tersebut diungkap oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Eri menambahkan, Pemkot Surabaya juga tengah memperdayakan UMKM dengan melakukan prorgra 'Rumah Padat Karya' yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya.

Baca Juga: Oknum Satpol PP Surabaya jadi Calo Rekrutmen Pegawai Pemkot, Tarifnya Capai Rp50 Juta

Aset-aset Pemkot Surabaya, lanjutnya, yang idle alias menganggur disulap menjadi 'Rumah Padat Karya' untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ada untuk kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR,"pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Fenomena Gunung di Indonesia Erupsi Bersamaan, Mbah Rono Bilang Begini

Masyarakat, wisatawan, maupun pendaki dilarang keras mendekat atau beraktivitas dalam radius aman 3 kilometer dari pusat kawah.

Daftar 6 Gunung di Indonesia yang Kini Berstatus Siaga

Masyarakat pun diimbau untuk terus memantau arahan resmi dari PVMBG, serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak abu vulkanik.

Tekan Emisi dan Dukung UMKM, PGN Masifkan Pemanfaatan Gas Bumi di Sidoarjo

Kehadiran gas bumi diproyeksikan mampu menjadi jawaban atas kebutuhan energi yang aman, efisien, dan praktis bagi kawasan industri maupun pemukiman.

Momen Pemkot Mojokerto Gelar Pelatihan Kuliner Kekinian bagi Warga Binaan

Pelatihan difokuskan pada keterampilan praktis yang adaptif terhadap tren pasar saat ini, seperti pembuatan minuman ala kafe hingga olahan keripik.

Dinilai Cacat Prosedur, PN Mojokerto Dilaporkan ke Bawas MA Usai Eksekusi Rumah di Trowulan

PUMI mendesak Bawas MA RI segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan sanksi tegas kepada oknum pejabat pengadilan yang terlibat.

Soal Dugaan Pelanggaran Disiplin ASN Jember, Bawaslu Bilang Begini

Persoalan disiplin ASN itu kini masih ditelusuri dari instansi berwenang guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran aturan kepegawaian.