Senin, 02 Feb 2026 02:13 WIB

KIPP Kabupaten Probolinggo Bakal Pelototi Proses Rekrutmen PPK dan PPS

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 15 Nov 2022 15:20 WIB
Ketua KIPP Kabupaten Probolinggo Muhammad Rofiq
Ketua KIPP Kabupaten Probolinggo Muhammad Rofiq

selalu.id - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Probolinggo mengaku akan mengawal proses perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tak lama lagi bakal digelar oleh KPU.

Ketua KIPP Kabupaten Probolinggo, Muhammad Rofiq menyebut beredar isu bahwa adanya proses pemilihan yang 'by desain'

Baca Juga: Komplotan Maling Sapi Tertangkap di Probolinggo

"Oleh karenanya, Komisioner KPUD Kabupaten Probolinggo harus berhati-hati dalam menanggapi beredarnya rumor indikasi by desain dalam rekrutmen PPK maupun PPS nanti," jelas Rofiq.

Diketahui KPU menggunakan aplikasi pendaftaran yang diberi nama SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc). Disebutkan dari situlah kemungkinan terjadi 'by desain' yang dimaksudkan, lantaran penggunaan aplikasi SIAKBA hanya pada proses pendaftaran pada administrasi.

Lebih lanjut, Rofiq meminta KPUD Kabupaten Probolinggo mewaspadai betul akan hal itu. Sebab, kemungkinan itu bisa saja terjadi khususnya pada tahapan CAT dan Wawancara.

Sehingga lanjut Rofiq, KIPP Kabupaten Probolinggo akan mengoptimalkan peran berbagai sumber informasi dari berbagai elemen masyarakat untuk mengawal proses rekruitmen PPK dan PPS oleh KPUD Kabupaten Probolinggo.

"Kami akan terus pantau dan mengawal proses rekruitmen PPK dan PPS di Kabupaten Probolinggo, sebab ini sangatlah penting agar kualitas pemilu 2024 benar-benar terjaga dan terintegritas," tegasnya.

Baca Juga: Hujan Meluas, Delapan Kecamatan di Probolinggo Terendam Banjir

Rofiq mengimbau, kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk ikut serta memantau dan mengawasi proses rekruitmen PPK.

"Harapannya pengawasan dan pemantauan ini tidak cukup pada lembaga pemantau saja, namun ada peran serta masyarakat, organisasi, maupun media sosial," pungkasnya.

Diketahui, bagi masyarakat yang hendak mendaftarkan diri menjadi petugas ad hoc, ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan.

Baca Juga: Diguyur Hujan Deras, Dua Desa di Probolinggo Terendam Banjir

Adapun persyaratan calon anggota PPK tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 Tetang pemilihan umum pasal 72 ayat 1 huruf a sampai i serta dalam PKPU NOMER 36 tahun 2018 ayat 1 huruf a sampai l.

Pendaftar nantinya akan mengikuti tahapan pendaftaran PPK dan PPS. Mulai dari tahapan administrasi menggunakan aplikasi, kemudian tes melalui CAT hingga tes wawancara. Setelah semua lolos akan dilantik menjadi PPK dan PPS.

Dalam Pemilu 2024 nanti, KPU Kabupaten Probolinggo bakal merekut anggota ad hoc sejumlah total 26.669 anggota, yang terdiri dari PPK sebanyak 120 orang, lalu anggota PPS sebanyak 990 orang, anggota Pantarlih sebanyak 330 orang, anggota TPS sebanyak 24.899 orang dan Linmas sebanyak 330 orang. (Fud/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Persebaya Surabaya Gagal Menang atas Dewa United

Pada laga pekan ke-19 BRI Super League 2025/2026 ini, Bajul Ijo-julukan Persebaya, hanya mampu memetik satu poin, tidak seperti yang diharapkan.

Hujan Angin Terjang Surabaya, 9 Pohon Tumbang

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Dedik Irianto mengatakan bahwa pohon tumbang itu telah dievakuasi dan dinyatakan kondusif.

Hujan dan Angin Kencang Landa Mojokerto, Rusak 39 Rumah Warga

Selain mengakibatkan puluhan rumah rusak, angin kencang juga menumbangkan puluhan pohon di beberapa jalan raya dan desa.

Persebaya Surabaya Vs Dewa United: Duel Panas Sarat Ambisi di GBT

Laga ini diprediksi berlangsung panas dan sengit, mengingat kedua tim sama-sama memburu poin penuh demi memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Bentuk Satgas Khusus, Cara Bupati Jember Atasi Banjir dan Kemiskinan

Pembentukan ini menjadi upaya serius pemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir, kemiskinan ekstrem, hingga masalah kesehatan ibu dan anak.

205 Ribu KK Surabaya Belum Terdata, Banyak Warga Pakai Alamat Numpang

Banyak KK tercatat di satu alamat, tetapi secara fisik rumah tersebut tidak mungkin dihuni sebanyak itu.