Kamis, 04 Jun 2026 10:38 WIB

PDIP Surabaya: Selamat Idul Fitri, Tak Bersalaman tapi Saling Memaafkan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 23 Mei 2020 13:56 WIB

Surabaya (selalu.id) – DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya mengajak masyarakat Kota Pahlawan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah dengan penuh syukur. Serta, menguatkan semangat gotong royong untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Partai politik berlambang banteng moncong putih tersebut juga mengajak warga untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

”Kami keluarga besar PDI Perjuangan Kota Surabaya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin,” ujar Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Sabtu (23/5/2020).

Adi yang juga ketua DPRD Kota Surabaya ini mengatakan, Hari Raya Idul Fitri tahun ini dirayakan dengan cara berbeda dibanding tahun lalu. Di tengah imbauan agar warga tetap di rumah, tidak menggelar halalbihalal yang mengumpulkan banyak orang, dan tidak pulang kampung atau berpergian ke luar kota.

”Kita bersilaturahmi dan saling memaafkan dengan tidak saling berjumpa fisik dan tidak bersalaman. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, kita saling bermaaf-maafan. Kita tidak bersalaman, tapi hati pasti saling memaafkan. Kita perkuat tali silaturahmi dengan cara yang lain,” kata Adi.

Adi menambahkan, Hari Raya Idul Fitri tahun ini juga diharapkan bisa memperkuat gotong royong nasional dalam balutan silaturahmi antar warga.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

”Silaturahmi untuk memperkuat kohesivitas sosial harus diwujudkan dalam kerja gotong royong agar Surabaya dan Indonesia bisa melewati masa pandemi ini dengan baik,” papar Adi.

”Kita bergotong royong dan ambil tanggung jawab sesuai bidang masing-masing. Termasuk warga bisa ambil tanggung jawab dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, mulai cuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan orang, mengonsumsi gizi seimbang dan rajin olahraga,” imbuh Adi.

Adi kemudian menyinggung sejarah ”halalbihalal” yang diperkenalkan oleh Presiden Sukarno dan KH Wahab Chasbullah. Bung Karno meminta pendapat Kiai Wahab terkait situasi bangsa ketika itu, di awal kemerdekaan, yang penuh gejolak. Antar-elemen ketika itu terpecah. Sehingga oleh Bung Karno, momentum Lebaran digunakan untuk membangun persaudaraan nasional.

Baca Juga: Maling yang Sering Bobol Rumah di Kawasan Semampir Surabaya Ditangkap, Ini Namanya

"Maka muncullah istilah halalbihalal, saling memaafkan dan saling menghalalkan. Maka dalam konteks saat ini, Lebaran menjadi tradisi yang menyatukan. Kita saling memaafkan, lupakan semua perbedaan, dan kita perkuat kerja-kerja untuk menangani Covid-19 serta memulihkan kualitas kehidupan rakyat,” katanya.

“Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin atas semua kesalahan, kekhilafan dan kelalaian,” pungkas Adi.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Fathoni mengatakan predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang Surabaya harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika terjadi kasus eksploitasi anak.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.