Anggota DPRD Surabaya Ngotot Bentuk Pansus Covid-19, Pengamat: Terkesan Politis dan Bikin Gaduh
- Penulis : Ade Resty
- | Selasa, 05 Mei 2020 17:23 WIB
Surabaya (selalu.id) – Kengototan lima fraksi di DPRD Kota Surabaya yang ingin membentuk Pansus Covid-19, memantik tanggapan pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam. Menurut dia, keinginan lima fraksi tersebut untuk saat ini tidak tepat dan hanya akan membuat gaduh.
Kelima fraksi yang bersikeras ingin membentuk Pansus Covid-19 itu adalah Fraksi PKB, Nasdem, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PAN. Alasan ingin dibentuknya pansus karena selain tingginya jumlah positif virus corona di Surabaya, juga karena kurang transparannya Pemkot Surabaya dalam penanganan Covid-19.
Baca Juga: Persebaya Surabaya Gagal Menang atas Dewa United
“Pandangan saya, pembentukan pansus untuk saat ini momentumnya belum tepat. Dalam situasi seperti sekarang ini masuk dalam kategori force majeur. Membutuhkan sikap yang saling menguatkan, sebab Covid-19 ini peristiwa darurat,” ujar Surokim, dikonfirmasi, Selasa (5/5/2020).
Pembentukan dan mengajukan pansus, kata Surokim, memang hak anggota dewan. Namun yang perlu diingat adalah situasi dan momentumnya. Saat ini, momen itu sangat tidak tepat karena membutuhkan penguatan satu sama lain, saling berempati dan saling mensupport.
Baca Juga: Hujan Angin Terjang Surabaya, 9 Pohon Tumbang
“Pansus itu sangat politik. Makanya jika ngotot ingin membuat pansus, harus hati-hati terhadap reaksi publik. Jika pansus itu nanti terbaca ada agenda politik, maka akan menimbulkan reaksi publik dan akan membuat suasana gaduh,” ungkapnya.
“Saya tidak tahu ada agenda apa dalam pembentukan pansus ini. Jika anggota dewan bertanya soal transparansi, soal penangananan dan lain sebagainya bisa melalui mekanisme bertingkat. Bisa tanya ke eksekutif tidak harus membuat pansus,” ujarnya.
Baca Juga: Tips Merawat Motor saat Musim Hujan Supaya Tetap Bandel
Surokim menegaskan, yang paling berbahaya dari pembentukan pansus ini adalah jika publik menangkapnya ada unsur politik. Buntutnya akan menimbulkan reaksi publik.
“Jika sudah demikian, yang rugi adalah dewan. Eksekutif juga rugi. Karena semangatkan menjadi semangat berkonflik, bukan untuk menguatkan,” tandasnya.
Editor : Redaksi
