Minggu, 18 Okt 2026 06:15 WIB

DPRD Surabaya Ingatkan Camat hingga Kepala OPD Tak Main-main dalam Pelayanan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 29 Jun 2026 15:45 WIB
Ilustrasi pelayanan di Kelurahan Airlangga Surabaya. (Dok. Google Gemini).
Ilustrasi pelayanan di Kelurahan Airlangga Surabaya. (Dok. Google Gemini).

selalu.id - Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendukung langkah Wali Kota Surabaya yang memberi peringatan kepada jajaran Kecamatan Sukomanunggal, Semampir, dan Sawahan agar segera memperbaiki kinerja pelayanan. 

Menurutnya, setiap camat, lurah, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus sigap menyelesaikan persoalan warga tanpa menunggu arahan langsung dari wali kota.

Baca Juga: Perkuat Sinergi, Kapolri Temui Rais Aam PBNU di Surabaya

Yona menegaskan, pembenahan birokrasi merupakan kewenangan kepala daerah untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih cepat, responsif, dan efektif.

“Harus segera melakukan perbaikan karena konsekuensinya jika tidak ada perbaikan tentu bisa dilakukan rotasi. Ini menurut saya masih dalam batas tupoksi dan menjadi kewenangan Pak Wali Kota untuk menyusun tim terbaik,” jelasnya, Senin (29/6/2026).

Politisi Gerindra ini menilai pejabat publik wajib memiliki sensitivitas terhadap setiap persoalan di wilayah kerjanya. 

Camat, lurah, maupun kepala OPD tidak boleh bekerja secara pasif hingga persoalan membesar atau baru bergerak setelah mendapat perhatian dari wali kota.

“Setiap pejabat publik harus memiliki sensitivitas, kepekaan, dan ketanggapan terhadap permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Menjadi pejabat publik memang konsekuensinya berpikir untuk warga selama 24 jam, sehingga tidak bisa bekerja biasa-biasa saja,” tegas Yona.

Baca Juga: Sentuhan Sirpu Betina, Senjata Rahasia Performa Gacoan di Gantangan

Ia juga menyoroti masih banyak persoalan yang menjadi keluhan masyarakat, mulai tata kelola parkir, pengelolaan sampah, hingga pelayanan administrasi. Persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun OPD sehingga tidak semuanya bermuara ke hotline wali kota.

“Kalau ada persoalan parkir, sampah, atau layanan administrasi yang masuk ke hotline wali kota, seharusnya sudah lebih dulu ditangani lurah, camat, maupun kepala OPD. Jangan sampai masalah yang muncul di bawah justru harus menjadi temuan dan ditangani langsung oleh wali kota,” papar Yona.

Yona menilai penataan birokrasi menjadi bagian penting untuk mendukung keberhasilan program pembangunan Kota Surabaya. 

Baca Juga: Alumni Cak dan Ning Surabaya Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Karena itu, ia mengajak seluruh aparatur pemerintahan, mulai dari tingkat RT, RW, lurah, camat hingga kepala OPD, memiliki visi yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya sepakat jika wali kota mengambil langkah menata ulang timnya agar menjadi tim yang solid. Kerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga Surabaya tetap tertib dan menjalankan program pemerintah kota," kata Yona.

"Jangan membiarkan persoalan warga berlarut-larut tanpa respons yang cepat. Kami sebagai warga Kota Surabaya mendukung setiap program wali kota sepanjang benar-benar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat,” tambahnya.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

600 Penari Ramaikan Festival Munali Patah 2026 di Sidoarjo

Kegiatan ini melibatkan penari dari Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, Mojokerto, hingga Malang.

KSPSI Apresiasi Desk Ketenagakerjaan Kapolri dan Batalkan Aksi Buruh 20 Oktober

Desk Ketenagakerjaan sudah berdiri di 35 Polres yang tersebar di 14 Polda.

Kapolri Kunjungi Museum Marsinah di Nganjuk, Kenang Perjuangan Pahlawan Buruh

Rombongan disambut Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Andreas Eddy Susetyo Usul Gabungkan Konservasi, Ekowisata, dan Perikanan di CMC 

selalu.id - Anggota DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengusulkan pengembangan ekonomi hijau berbasis masyarakat di kawasan Clungup Mangrove Conservation atau CMC

Pembagian Tong Komposter di Tengah PR Sampah Surabaya

Kegiatan pembagian tong komposter pada Sabtu (17/10/2026) ini, diklaim jadi salah satu upaya mendorong pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga.

Kemnaker Buka Layanan MagangHub Batch 3 di Jakarta, Kuota 70 Ribu Peserta

Perusahaan yang ingin datang diminta konfirmasi kehadiran terlebih dahulu melalui kode QR di flyer kegiatan.