Bupati Subandi Kukuhkan 254 Kepsek Sidoarjo, Tegaskan Tidak Boleh Ada Anak Putus Sekolah
- Penulis : Ariyanto
- | Kamis, 13 Agu 2026 12:08 WIB
selalu.id - Persoalan anak putus sekolah menjadi salah satu perhatian utama Bupati Sidoarjo Subandi saat mengukuhkan ratusan kepala sekolah SD dan SMP negeri di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (12/8/2026).
Sebanyak 254 kepala sekolah yang menjalani mutasi dan promosi diminta tidak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi mampu memastikan setiap anak memperoleh kesempatan pendidikan yang layak.
Baca Juga: Hari Pramuka ke-65, Wabup Sidoarjo ajak Generasi Muda Teladani Semangat Para Pahlawan
Subandi menegaskan, kondisi ekonomi tidak boleh menjadi alasan seorang anak di Sidoarjo berhenti mengenyam pendidikan.
Karena itu, kepala sekolah diminta aktif mengidentifikasi anak yang berpotensi putus sekolah dan memastikan mereka mendapatkan akses terhadap program pendidikan yang disiapkan pemerintah daerah.
“Kepala sekolah harus memastikan tidak ada anak Sidoarjo yang putus sekolah karena alasan ekonomi, dan setiap potensi mendapat kesempatan untuk berkembang,” tegasnya.
Subandi mengatakan, jabatan kepala sekolah merupakan amanah sekaligus posisi strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia.
Kepala sekolah harus mampu menggerakkan guru, menciptakan budaya positif, serta memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik.
“Bapak dan Ibu kepala sekolah, ingatlah bahwa jabatan ini bukan sekadar posisi, melainkan amanah sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak budaya positif, dan penentu arah perubahan,” tuturnya.
Subandi mengaitkan peran tersebut dengan visi pembangunan Sidoarjo 2025–2030, yakni “Menata Desa, Membangun Kota: Menuju Sidoarjo Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Berkelanjutan”.
Menurutnya, visi tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas.
“Peran kepala sekolah di sini, membentuk generasi masa depan melalui pendidikan yang inklusif, transparan, dan akuntabel,” paparnya.
Salah satu program yang diminta dikawal kepala sekolah adalah program 20.000 beasiswa pendidikan.
Subandi pun meminta program tersebut benar-benar menyentuh siswa yang membutuhkan sehingga tidak ada anak yang terpaksa meninggalkan sekolah akibat persoalan biaya.
“Pemerintah daerah berkomitmen pada program prioritas, termasuk 20.000 beasiswa pendidikan,” katanya.
Subandi juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan outdoor learning (ODL). Ia meminta kegiatan pembelajaran di luar kelas disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan tidak menciptakan kesenjangan antara siswa yang mampu dan tidak mampu.
Baca Juga: DPRD Sidoarjo Minta Raperda Tenaga Kerja Muat Target Kuantitatif dan Sanksi Tegas bagi Industri
“Kadang saya kasihan melihat ODL terlalu jauh. Apalagi ada; anak yang tidak mampu. Ini kan jadi kesenjangan yang ada di sekolah. Bapak kelola dengan baik. Tidak usah jauh-jauh. Yang penting teman-teman mampu,” ujarnya.
Selain akses pendidikan, kepala sekolah juga diminta berhati-hati dalam mengelola program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Subandi mengingatkan agar pekerjaan pembangunan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan dikelola secara benar.
“Karena, saya takutnya kepala sekolah yang baru ini butuh adaptasi. Jangan sampai nanti ada kepala sekolah yang baru. Dia, sebagai pengelola swakelola, ternyata pengelolaanya pembangunan tidak sesuai dengan spek, tidak sesuai dengan pembangunan,” tandasnya.
Untuk mencegah munculnya persoalan hukum, kepala sekolah diminta berkoordinasi dan meminta pendampingan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan program tersebut.
"Silakan Pak Inspektur kasih pendampingan. Biarkan nanti teman-teman kepala sekolah ini betul-betul mendapat pendampingan dalam program perbaikan yang ada di sekolahnya agar selesai dengan baik. Tidak ada urusan dan masalah dengan APH,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Subandi juga menegaskan pengisian jabatan kepala sekolah bebas dari praktik titipan maupun gratifikasi. Ia menyatakan tidak boleh ada pihak yang memberikan imbalan untuk mendapatkan jabatan tersebut.
“Kalau sampai terjadi ada gratifikasi, akan kita berhentikan. Satu sebagai ASN. Yang kedua sebagai guru. Ini penting karena Panjenengan semua adalah pembangun generasi. Masa depan anak kita bergantung Panjenengan,” terangnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Netti Lastiningsih menjelaskan pengisian jabatan dilakukan melalui proses seleksi dan penilaian. Tahapannya meliputi seleksi administrasi hingga wawancara.
Baca Juga: Bobroknya Pengelolaan Rusunawa Pucang Sidoarjo di Balik Pendapatan Miliaran
Tim Penilai Kinerja (TPK) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terlibat dalam menentukan promosi maupun mutasi kepala sekolah.
"Kemudian mutasi juga begitu. Ini juga ada penilaian dari PPK yang dipimpin oleh Ibu Sekda. Kemudian ditetapkan oleh SK Bapak Bupati," jelasnya.
Menurut Netti, proses tersebut juga menggunakan aplikasi SIM KSPSTK (Sistem Informasi dan Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan) dari Kemendikdasmen serta aplikasi BKN.
Data dari kedua sistem disinkronisasi hingga menghasilkan pertimbangan teknis sebelum proses pengukuhan dilakukan.
"Pertek-nya turun, kemudian baru bisa dilakukan proses pengukuhan hari ini," bebernya.
Pengukuhan ratusan kepala sekolah tersebut sekaligus menjadi awal bagi para pejabat yang mendapat amanah baru untuk membuktikan kualitas kepemimpinannya.
Tantangannya bukan hanya menjaga administrasi sekolah, tetapi memastikan kebijakan pendidikan benar-benar berdampak pada siswa, terutama mereka yang rentan kehilangan kesempatan belajar.
Editor : Zein Muhammad
