Minggu, 09 Agu 2026 22:10 WIB

Ratusan Buruh Geruduk DPRD Jatim, Tuntut Program MBG hingga SPMB

Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kahutindo saat demo di depan Gedung DPRD Jatim. (Foto: Dony/selalu.id).
Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kahutindo saat demo di depan Gedung DPRD Jatim. (Foto: Dony/selalu.id).

selalu.id - Ratusan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kahutindo bersama unsur masyarakat sipil Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman depan gedung DPRD Jatim, Kamis (25/6/2026).

Ketua FSP Kahutindo Jatim, Andika Hendrawanto menyampaikan bahwa gerakan ini dilakukan untuk menyuarakan harapan dan keberatan dunia usaha serta masyarakat luas terkait kebijakan yang berjalan saat ini. 

Baca Juga: DPRD dan Pemprov Jatim Sahkan KUA-PPAS P-APBD 2026, Kejar Target IKU hingga Pokir

Dalam demo itu, mereka membawa enam poin tuntutan utama yang diserahkan kepada pimpinan DPRD Jawa Timur untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. 

Mereka meminta pemberian keringanan atau insentif perpajakan bagi pelaku usaha hingga nilai tukar rupiah kembali menguat dan stabil. 

Kemudian, soal pembebasan pungutan cukai atas bahan baku yang diimpor guna menekan biaya produksi agar perusahaan tetap mampu bertahan dan beroperasi.Lalu penurunan tarif pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar perekonomian rakyat kecil makin terjaga. 

"Yang keempat, menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan anggarannya dialihkan untuk peningkatan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan masyarakat," kata Andika.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

Baca Juga: Kawal Pertumbuhan Ekonomi, DPRD Jatim Perkuat Sinergi Lewat Agenda Reses

Kemudian memperketat pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), khususnya jalur afirmasi yang disediakan bagi anak-anak pekerja dan warga kurang mampu agar tetap berjalan adil dan transparan.

“Kami berharap enam poin ini mendapat perhatian serius para wakil rakyat dan pemerintah daerah, demi menjaga keberlangsungan usaha, kesejahteraan pekerja, serta kepentingan pendidikan anak-anak kita,” tegas Andika.

Sementara itu, Hari Yulianto Anggota Komisi E dari Fraksi PDIP DPRD Jatim mengapresiasi para buruh yang telah menyampaikan aspirasinya hari ini.

Hari mengatakan bahwa saat pihaknya menerima perwakilan buruh untuk audiensi, terkait dengan beberapa tuntutan tersebut, pihaknya bakal membantu verifikasi terhadap anak buruh khususnya pada jalur afirmasi SPMB.

Baca Juga: Bukan Sekadar Penerima, DPRD Jatim Tekankan Pentingnya Peran Warga Awasi Anggaran Daerah

Jalur afirmasi SPMB adalah jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK) yang diperuntukkan khusus bagi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas (Anak Berkebutuhan Khusus).

Soal SPMB ini, rencananya bakal digelar rapat terkait bersama Dinas Pendidikan. Pasalnya, mengenai verifikasi pada jalur afirmasi saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, pihak DPRD Jatim bakal mengontrol secara ketat terkait hal tersebut. 

"Terkait SMPB, kami bakal mengontrol hal ini secara ketat. Dan kami dalam beberapa hari kedepan bakal menggelar rapat dengan dinas," jelas Hari.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Begini Modus Oknum THL Dishub-Satpol PP Surabaya Tipu Empat Korbannya

Seorang THL Dishub berinisial ARC bersama anggota Satpol PP berinisial F diduga menawarkan akses pekerjaan kepada sejumlah warga dengan meminta sejumlah uang.

Curiga Gundukan Tanah, Pemilik Rumah di Mojokerto Temukan Jasad Bayi Terbungkus Kain Merah 

Rumah tersebut sebelumnya kosong ditinggal pemiliknya ke Gresik. Pemilik rumah kemudian melaporkan ke RT.

Dituding Menyuruh Perempuan Aborsi, Mantan Cak Ning Surabaya Sekaligus Runner-up Raka Raki jadi Sorotan

Dugaan tersebut mencuat di media sosial setelah seorang perempuan mengunggah sejumlah informasi dan percakapan yang disebut melibatkan Raka Tio.

Survei PSC Ungkap PR Besar Kabupaten Jember, Dari Banjir hingga Kemacetan

Deni berharap hasil survei tersebut dapat menjadi referensi bagi Pemkab Jember, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengolahan Air Mandiri di Perumahan Mewah Surabaya, Bebas Izin atau Lolos Pengawasan?

Karena itu, Louis meminta persoalan pengelolaan air mandiri di kawasan perumahan tidak seluruhnya dibebankan kepada PDAM Surya Sembada.

Janjikan Pekerjaan dengan Rp20 Juta,  Dua Oknum THL Dipecat

Dalam pemeriksaan, oknum tersebut mengakui perbuatannya.