Minggu, 01 Nov 2026 07:41 WIB

Ketika Warga Surabaya Banyak Keluhkan Lapangan Pekerjaan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 10 Jun 2026 13:12 WIB
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni. (Foto: Ade/selalu.id).
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni. (Foto: Ade/selalu.id).

selalu.id - Keluhan terkait lapangan pekerjaan mulai mendominasi aspirasi warga dalam kegiatan reses anggota DPRD Surabaya tahun 2026.

Fenomena ini dinilai menjadi sinyal meningkatnya perhatian masyarakat terhadap persoalan ekonomi di tengah masih tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

Baca Juga: Melihat dari Dekat Pasar Induk Surabaya: Fasilitas Lengkap, Bebas Biaya Sewa Lapak

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengatakan hampir seluruh anggota dewan menemukan keluhan serupa saat melakukan penjaringan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.

“Hampir setiap kali reses, anggota DPRD mendapatkan keluhan terkait kebutuhan pembukaan lapangan kerja. Ini menjadi fenomena baru yang menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dan kesempatan kerja mulai menjadi perhatian utama masyarakat,” terangnya, Rabu (10/6/2026).

Meski demikian, persoalan infrastruktur lingkungan masih menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga.

Usulan yang muncul antara lain perbaikan paving jalan kampung, saluran drainase, penerangan jalan umum, hingga fasilitas dasar di lingkungan permukiman.

Selain itu, sektor pendidikan juga tetap menjadi perhatian masyarakat. Warga masih menyampaikan kebutuhan pembangunan sekolah negeri baru serta pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah yang jauh dari jangkauan sekolah negeri.

Baca Juga: Pelaku yang Loncat ke Sungai Usai Bacok Pemobil di Surabaya Belum Ditemukan

Menurut Fathoni, sejumlah pembangunan sekolah negeri yang saat ini dijalankan Pemerintah Kota Surabaya merupakan hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses.

“Dorongan pembangunan SMP Negeri maupun SD Negeri di wilayah yang jauh dari zonasi sekolah merupakan salah satu contoh aspirasi warga yang kemudian diperjuangkan DPRD dalam proses perencanaan pembangunan,” jelasnya.

Fathoni mengatakan seluruh aspirasi hasil reses akan dihimpun dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.

Ia menegaskan Pokir bukan merupakan jatah anggaran maupun proyek milik anggota DPRD. Pokir merupakan kumpulan usulan masyarakat yang diperjuangkan agar dapat direalisasikan melalui program pembangunan daerah.

Baca Juga: Cekcok Berujung Pembacokan di Surabaya, 1 Pelaku Belum Ditemukan usai Lompat Sungai

“Pokir bukan plafon anggaran anggota DPRD dan bukan pula proyek milik anggota dewan. Itu adalah suara masyarakat yang kami perjuangkan agar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,” tegas Fathoni.

Sebagai informasi, sebanyak 50 anggota DPRD Surabaya telah menuntaskan kegiatan reses di masing-masing daerah pemilihan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Hasil reses tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan penyusunan program pembangunan serta pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan, dan pembentukan peraturan daerah.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Ramalan Zodiak Hari Ini: Waspada Orang Kedua, Tapi Keberuntungan dan Uang Masih Oke

Ramalan zodiak hari ini meliputi seputar percintaan, keuangan dan karier bisa menjadi prediksi peruntungan di masa depan.

Sah! Hairul Syapril Sholeh Nahkoda Baru IKAPMII Jember 2026–2031

Kepengurusan baru ini diharapkan menjadi momentum memperkuat soliditas alumni sekaligus meningkatkan peran IKAPMII dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah

Bantu Pemulihan Pasokan Air Bersih, SIER Salurkan Dua Tandon Air bagi Warga Terdampak Kebakaran Gunung Arjuno

selalu.id - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dasar masyarakat melalui program Tanggung Jawab

Bupati Jember Gus Fawait Turun Gunung Sosialisasikan Layanan Bunga Desaku

Gus Fawait menegaskan bahwa pengurusan administrasi kependudukan, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak dipungut biaya.

Melihat Tradisi Tedak Sinten di Nganjuk, Sebar Uang Koin hingga Jadi Rebutan

selalu.id - Warga Dusun Kepuhtelu, Desa Balongrejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk masih melestarikan tradisi adat Jawa Piton-Piton atau yang juga dikenal

Polisi Bongkar Pengemasan Ulang Beras SPHP di Pasuruan, Empat Orang Diamankan

Pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang mencurigai adanya pengemasan ulang beras SPHP.