Kamis, 03 Sep 2026 13:26 WIB

Raih 13 Kali WTP Beruntun, Pemkab Pasuruan Pertahankan Komitmen Akuntabel

  • Penulis : Ariyanto
  • | Sabtu, 30 Mei 2026 17:44 WIB
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo kembali menerima predikat opini WTP dari BPK RI. (Dok.Pemkab Pasuruan) 
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo kembali menerima predikat opini WTP dari BPK RI. (Dok.Pemkab Pasuruan) 

selalu.id - Catatan positif kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam bidang tata kelola keuangan. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 menempatkan Kabupaten Pasuruan sebagai daerah yang sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 tahun berturut-turut.

Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diserahkan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, Jumat (29/5/2026).

Baca Juga: Kejurnas Sprint Rally 2026 Hadir di Pasuruan, Sirkuit Astrojoyo Tawarkan Lintasan Menantang

Raihan WTP ke-13 secara berturut-turut memperpanjang rekam jejak positif Kabupaten Pasuruan dalam pemeriksaan keuangan daerah. Hasil audit itu menunjukkan bahwa penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan serta ketentuan yang berlaku.

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang selama ini berupaya menjaga tertib administrasi dan pengelolaan anggaran.

"Syukur alhamdulillah karena 13 kali berturut-turut, Pemkab Pasuruan berhasil mempertahankan opini WTP," ungkapnya.

Baca Juga: Gegara Sampah, Tempat Usaha Servis Elektronik dan Laundry di Pandaan Ludes Terbakar

Menurut Rusdi, keberhasilan itu tidak lahir dari kerja satu pihak, melainkan buah dari kekompakan seluruh organisasi perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab.

"Ini kerja keras dan kekompakan semua pihak. Semua OPD mulai dari pimpinan sampai staf terbawah kompak melaksanakan pengelolaan keuangan secara jujur, transparan dan bertanggung jawab," terangnya.

Lebih dari sekadar prestasi administratif, opini WTP dinilai menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih. Karena itu, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Pembakar-Perusak Mobil Polisi saat Bentrok di Pasuruan Diamankan, Hukuman Berat Menanti

Pemkab Pasuruan juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administrasi, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Pemanfaatan anggaran diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Atas capaian tersebut, Rusdi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan pihak terkait yang turut berkontribusi menjaga kualitas pengelolaan keuangan sehingga opini WTP kembali berhasil dipertahankan.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.