Rabu, 04 Nov 2026 08:49 WIB

Kominfo Sidoarjo Buka Skema Kemitraan Media, Tekankan Transparansi dan Verifikasi

  • Penulis : Redaksi
  • | Selasa, 28 Apr 2026 17:04 WIB
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo saat dialog dengan sejumlah jurnalis atau wartawan. (Foto: Ariyanto/selalu.id).
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo saat dialog dengan sejumlah jurnalis atau wartawan. (Foto: Ariyanto/selalu.id).

selalu.id - Transparansi dalam tata kelola kerja sama media menjadi sorotan dalam dialog terbuka yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidoarjo.

Forum ini sekaligus menjadi upaya meluruskan berbagai persepsi yang berkembang terkait mekanisme advertorial dan kemitraan dengan insan pers.

Baca Juga: Bupati Sidoarjo Berangkatkan Atlet Popda dan Peparpeda, Bonus hingga Beasiswa Disiapkan

Di tengah meningkatnya kebutuhan publik akan informasi yang akurat, Kominfo memilih membuka data dan prosedur secara langsung.

Hingga April 2026, tercatat sebanyak 247 media telah terdaftar. Namun, dari jumlah tersebut, baru 65 media yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan legalitas untuk bekerja sama pada semester pertama tahun ini.

Rinciannya meliputi 13 media cetak, 14 televisi, 3 radio, dan 35 media siber.

Data ini sekaligus menepis anggapan adanya pembatasan sepihak dalam penentuan media yang memperoleh advertorial.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Anita Inggit, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara administratif, mengacu pada keabsahan badan hukum serta kejelasan alamat redaksi.

Media yang ingin menjalin kemitraan diwajibkan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), bukan perorangan.

“Jika lolos verifikasi, maka akan dihubungi untuk melanjutkan proses pembuatan dokumen pengadaan hingga surat pesanan,” jelas Inggit, Selasa (28/4/2026).

Ia menambahkan, pengajuan kerja sama harus disertai dokumen lengkap, seperti berkas penawaran, tautan e-katalog, serta profil perusahaan yang dikirim melalui email resmi.

Proses ini menjadi bagian dari penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Top 5 Berita: Deltras Kalah hingga Harga Emas Antam

“Seleksi dilakukan secara administratif untuk memastikan keabsahan legalitas dan alamat redaksi yang jelas, juga sesuai aturan kemendagri,” tegas Inggit.

Meski demikian, Kominfo tidak menutup peluang bagi media lain yang belum terakomodasi.

Proses pendataan dan verifikasi masih berlangsung, seiring keterbatasan anggaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan prioritas.

Di sisi lain, forum ini juga dimanfaatkan sebagai sarana menyerap aspirasi. Sejumlah jurnalis menilai langkah dialog terbuka ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dikemudian hari.

“Komunikasi harus berjalan terus. Jangan sampai isu baru muncul lalu ditangani. Kominfo harus menjadi jembatan yang terbuka, bukan instansi yang tertutup,” tegas Ari, perwakilan wartawan.

Senada dengan itu, Warsono menyampaikan apresiasi atas langkah yang ditempuh. Ia menilai pendekatan tersebut mencerminkan komitmen untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan berimbang.

Baca Juga: Gudang Minyak Goreng di Kemuning Sidoarjo Ludes Terbakar

Ke depan, ia berharap sinergi antara pemerintah dan media dapat terus diperkuat melalui pola komunikasi yang konstruktif, profesional, serta berorientasi pada kepentingan publik.

Puluhan insan pers yang hadir dalam dialog tersebut, termasuk perwakilan komunitas peduli jurnalis Sidoarjo, sepakat bahwa transparansi menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.

Kegiatan kemudian ditutup dengan ramah tamah yang mencairkan suasana sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan media.

Melalui forum ini, Kominfo Sidoarjo berupaya menegaskan posisinya sebagai penghubung informasi publik yang terbuka, dengan harapan tercipta kemitraan yang profesional, adil, dan saling menguntungkan.

Reporter: Ariyanto 

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Gila! Listyo Sigit dkk Sadap Presiden Prabowo hingga Media Sejak 2025

Nomor-nomor yang disadap dimasukan ke dalam sistem tanpa verifikasi. Pada Oktober 2026 tersangka diduga memerintahkan menghapus file penyadapan tersebut.

Presiden Prabowo Diduga Disadap, Ini Komentar PDIP untuk Polri

Menurut Hasto, pengungkapan kasus penyadapan ilegal harus menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan adanya praktik-praktik serupa.

Polemik Jam Operasional Pasar Tanjungsari, DPRD Surabaya: Kalau Perlu Perdanya Diubah!

Jika aktivitas perdagangan dibatasi oleh waktu yang terlalu ketat, Kaji Ipuk khawatir dapat berdampak pada kondisi komoditas yang mudah rusak.

Eks Kapolri Listyo Sigit hingga Ahrie Sonta jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden

Diketahui, ketiga jenderal polisi tersebut tak tanya menyadap Presiden Prabowo Subianto, tapi juga menyadap sejumlah pejabat, politisi, media hingga LSM.

Kabar Gembira Warga Probolinggo, Gubernur Jatim Khofifah Gelontorkan Bantuan Rp19,6 M

Dalam momen itu, ‎Khofifah mengatakan bahwa bantuan tersebut mencakup bidang perumahan, ekonomi, kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur.

Razia Toko Kelontong di Nganjuk, Petugas Sita 7.540 Batang Rokok Ilegal

David mewanti-wanti seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha agar tidak nekat terlibat dalam rantai distribusi barang ilegal tersebut.