Mantan Camat Terlibat Penipuan Loker, DPRD Surabaya Minta Pengawasan ASN Diperketat
- Penulis : Ade Resty
- | Minggu, 19 Apr 2026 17:15 WIB
selalu.id - Dugaan penipuan bermodus lowongan kerja yang menyeret mantan Camat Pakal berinisial D memantik reaksi keras dari DPRD Surabaya.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai kasus ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan alarm bagi lemahnya pengawasan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Baca Juga: Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit
Kasus ini mencuat setelah aduan warga diterima langsung Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, dan viral di media sosial.
Korban mengaku diminta membayar Rp25 juta agar anaknya bisa bekerja sebagai tenaga outsourcing di lingkungan pemkot. Namun, hingga berbulan-bulan, pekerjaan tak kunjung terealisasi dan uang tak kembali.
“Atas kejadian ini kami mengimbau agar setiap ASN dan pejabat publik tidak menyalahgunakan wewenang jabatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan warga,” tegas Yona, Minggu (19/4/2026).
Politikus yang akrab disapa Cak Yebe itu menekankan, meskipun terduga pelaku kini telah pensiun, dugaan praktik tersebut terjadi saat yang bersangkutan masih aktif sebagai pejabat. Karena itu, menurutnya, proses hukum tetap harus berjalan.
Ia juga menilai, kasus ini berdampak langsung pada citra Pemkot Surabaya. Untuk itu, ia mendesak penguatan pengawasan internal, khususnya oleh inspektorat, agar praktik serupa tidak terulang.
Baca Juga: Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit
“Citra pemerintah kota Surabaya tercoreng. Wali kota dan inspektorat harus lebih jeli dalam menempatkan ASN di pos-pos vital,” ujarnya.
Selain pengawasan, Yona menyoroti pentingnya integritas sebagai syarat utama dalam pengisian jabatan strategis. Ia mendorong transparansi melalui kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) hingga level camat dan lurah.
“Faktor integritas harus menjadi prioritas. LHKPN calon camat bahkan lurah adalah hal mutlak yang harus dilaporkan,” katanya.
Baca Juga: Atasi Kebocoran PAD, DPRD Surabaya Gagas Retribusi Parkir Dihapus dan Digabung Pajak Kendaraan
Menurut dia, langkah hukum memang belum tentu mampu memulihkan seluruh kerugian korban. Namun, penegakan hukum tetap penting untuk memberikan efek jera bagi ASN maupun pejabat publik lainnya.
“Ini harus jadi pembelajaran agar tidak ada lagi praktik yang merugikan warga dan mencoreng institusi pemerintah,” tandasnya.
Sebelumnya, Wawali Surabaya Armuji menerima langsung laporan warga terkait dugaan penipuan tersebut. Dalam video yang beredar, korban mengaku telah menyerahkan uang kepada oknum pejabat dengan harapan memperoleh pekerjaan, namun janji itu tak pernah terealisasi.
Editor : Redaksi
