Kamis, 12 Mar 2026 03:08 WIB

PKS DPRD Jatim Tagih Bukti Keberpihakan Jamkrida ke UMKM Sebelum Disuntik Modal

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati. (Dok. Humas DPRD Jatim for selalu.id).
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati. (Dok. Humas DPRD Jatim for selalu.id).

selalu.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyatakan belum menerima rincian kajian bisnis terkait rencana tambahan penyertaan modal sebesar Rp300 miliar kepada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati dalam menanggapi penyampaian tanggapan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa atas pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Jamkrida dalam rapat paripurna DPRD Jatim.

Baca Juga: DPRD Jatim Minta Pemprov Segera Ambil Tindakan pada 7.000 PMI di Timur Tengah

“Kalau mereka menyampaikan membutuhkan Rp300 miliar, tentu harus jelas perhitungannya seperti apa. Katanya sudah ada uji kelayakan, tapi kami belum mendapatkan data kajian tersebut,” jelas Lilik, Rabu (11/3/2026).

PKS sebelumnya telah menyampaikan catatan terkait kinerja Jamkrida, terutama terkait arah penyaluran penjaminan kredit yang dinilai belum sepenuhnya menyasar sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Lilik, secara bisnis lembaga tersebut masih lebih banyak menyalurkan penjaminan untuk kredit multiguna dibandingkan pembiayaan yang langsung mendukung pelaku UMKM.

“Pandangan PKS sudah kami sampaikan bahwa Jamkrida masih lebih banyak membantu pinjaman multiguna dibandingkan UMKM. Padahal visi misinya jelas untuk membantu UMKM,” tegasnya.

Baca Juga: DPRD Jatim Minta Suntikan Modal Rp300 M ke Jamkrida Dibuka Transparan dan Detail

Lilik menilai kejelasan kajian kelayakan menjadi hal krusial agar DPRD dapat memastikan tambahan modal benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pihaknya juga menyoroti bahwa penjaminan kredit multiguna yang bersifat konsumtif selama ini dominan dibandingkan yang diperuntukkan bagi UMKM.

“Kalau memang tujuannya untuk UMKM, maka harus tepat sasaran. Jangan justru lebih banyak digunakan untuk keperluan konsumtif,” tegas Lilik.

Baca Juga: DPRD Jatim Minta Percepat Perbaikan Jalur Bondowoso-Jember yang Putus Imbas Jembatan Sentong Ambles

Sebagai tambahan, ia menyebutkan pengalaman selama masa pandemi Covid-19 menunjukkan sektor UMKM memiliki ketahanan yang baik dan kedisiplinan pembayaran kredit yang tinggi.

Fraksi PKS juga meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali urgensi penyertaan modal tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan.

"Sebelum memperoleh tambahan modal, Jamkrida perlu menunjukkan kinerja yang lebih kuat dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil," tandas Lilik. (ADV).

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Satgas Infrastruktur Jember Percepat Perbaikan Jalan Jelang Lebaran 2026

Pihak Satgas Infrastruktur mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati saat melintasi area yang sedang dalam proses pengerjaan.

Chelsea vs PSG: Diprediksi Sengit, Berakhir dengan Skor Imbang

Pertemuan PSG dan Chelsea hampir selalu berakhir sengit. PSG sedikit lebih unggul dengan 2 kemenangan dalam 5 laga, sementara Chelsea menang 1 kali.

Bupati Fawait Tegaskan Urus KTP hingga Layanan Kesehatan di Jember Gratis

Bupati Jember Muhammad Fawait meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan pungutan liar atau pelayanan yang dipersulit.

Rusak Lahan Pertanian, Galian C di Mojokerto Didemo Warga hingga Mahasiswa

Ekskavator juga dipaksa keluar dari lokasi tambang yang berada di lahan pertanian aktif.

Pemkot Mojokerto Salurkan Bantuan Cadangan Pangan Tahap Pertama untuk 3577 Warga

Pemkot Mojokerto berharap kebutuhan pangan masyarakat dapat tetap terpenuhi sekaligus membantu meringankan beban ekonomi warga yang membutuhkan.

83 Ribu Jemaah Haji Indonesia Tertahan di Makkah, DPR RI Minta Pemerintah Jamin Keselamatan

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania meminta pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada para jemaah.