DPRD Jatim Minta Pemprov Segera Ambil Tindakan pada 7.000 PMI di Timur Tengah
- Penulis : Dony Maulana
- | Rabu, 11 Mar 2026 15:33 WIB
selalu.id - DPRD Jawa Timur mencatat kini ada sekitar 7.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jatim yang ada di Timur Tengah.
DPRD Jatim pun mendorong perlunya Langkah antisipasi konflik.
Baca Juga: Ketua DPRD Jatim: Pembangunan Harus Merata, Berkelanjutan, dan Diawasi Ketat
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wara Sundari Renny Pramana mengatakan bahwa keselamatan warga Jatim yang bekerja di luar negeri harus menjadi prioritas utama.
Baca Juga: Top 5 Berita: KDKMP hingga Target PDI Perjuangan
Anggota Komisi E DPRD Jatim ini pun meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tujuan, dan instansi terkait.
“Pemprov Jatim harus aktif berkoordinasi untuk memastikan kondisi para PMI tetap aman. Data mereka yang berada di Timur Tengah harus benar-benar terupdate, termasuk pemetaan lokasi kerja dan tempat tinggal masing-masing,” tegas Renny, Senin (9/3/2026).
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), jumlah PMI asal Jatim di kawasan tersebut mencapai sekitar 7.000 orang, dengan jumlah terbesar berada di Arab Saudi, Turki, dan Qatar.
Meskipun sebagian besar tidak berada langsung di wilayah konflik, pemerintah tetap mengantisipasi potensi dampak akibat eskalasi ketegangan.
Renny menegaskan perlunya langkah antisipatif yang matang, termasuk penyusunan skenario evakuasi apabila situasi semakin memburuk.
Baca Juga: Pemprov Jatim dan ICCN Pacu Ekosistem Ekonomi Kreatif Tembus Pasar Global
Selain itu, ia juga menekankan bahwa perlindungan terhadap PMI tidak hanya dilakukan saat terjadi krisis, tetapi harus dimulai sejak tahap penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
“PMI adalah pahlawan devisa yang memberikan kontribusi besar bagi daerah dan negara. Karena itu, negara termasuk pemerintah daerah harus hadir memberikan perlindungan maksimal bagi mereka,” jelasnya. (ADV).
