Jumat, 04 Sep 2026 17:12 WIB

DPRD Surabaya Minta Pembinaan Pengemis Diperkuat, Bukan Hanya Razia

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 03 Mar 2026 15:32 WIB
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo. (Foto: Ade/selalu.id).
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo. (Foto: Ade/selalu.id).

selalu.id - DPRD Surabaya menyoroti penanganan pengemis dan aktivitas sosial di kawasan wisata religi yang dinilai tak bisa digeneralisasi semata-mata karena faktor ekonomi.

Ketua Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, mengingatkan adanya potensi pola terorganisir di balik maraknya aktivitas tersebut, terutama menjelang Ramadan.

Baca Juga: Ketika Korban Penganiayaan di Surabaya Diintimidasi dan Ditawari Uang Damai Rp150 Juta

Menurut Cahyo, sebagian warga memang terpaksa turun ke jalan akibat keterbatasan keterampilan dan tekanan ekonomi.

Namun, ia menegaskan pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan adanya mobilisasi, pembagian titik, hingga setoran yang mengarah pada praktik terstruktur.

“Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan adanya pola terorganisir, apalagi di kawasan yang ramai seperti wisata religi. Kalau ada mobilisasi, pembagian titik, atau setoran, itu bukan lagi persoalan sosial biasa. Itu sudah masuk ranah penegakan hukum,” kata Cahyo, Selasa (3/3/2026).

Ia menilai langkah penertiban yang selama ini dilakukan masih cenderung reaktif. Razia memang berjalan, namun pola yang muncul dinilai berulang setiap periode tertentu, terutama saat kunjungan peziarah meningkat.

“Razia efektif untuk jangka pendek, menjaga ketertiban sesaat. Tapi kalau tidak diikuti rehabilitasi, pelatihan kerja, dan pengawasan berkelanjutan, hasilnya sementara. Polanya berulang. Jadi razia perlu, tapi bukan satu-satunya solusi,” jelas Cahyo.

DPRD, katanya, mendorong pendekatan terintegrasi antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan pengelola kawasan wisata religi.

Baca Juga: Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Penanganan dinilai tidak cukup hanya dengan penertiban, tetapi juga harus disertai pembinaan sosial dan solusi ekonomi jangka panjang.

Memasuki bulan Ramadan, pengawasan disebut perlu diperketat namun tetap humanis.

Aktivitas ibadah dan ziarah biasanya meningkat signifikan, sehingga pengaturan harus dilakukan tanpa mengganggu kekhusyukan umat.

“Pasang imbauan resmi di titik-titik strategis, perbanyak patroli persuasif, dan koordinasi dengan pengelola tempat ibadah. Ramadan harus dijaga kekhusyukannya tanpa mengabaikan sisi sosial,” paparnya.

Baca Juga: Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Dari sisi regulasi, Cahyo menilai peraturan daerah yang ada sebenarnya telah cukup menjadi dasar penindakan. Tantangan utama, menurutnya, terletak pada konsistensi pelaksanaan dan integrasi antarperangkat daerah.

“Regulasi ada, yang perlu diperkuat adalah implementasi dan pengawasan,” tandasnya.

Ke depan, jika evaluasi menemukan celah terutama terkait fenomena musiman atau indikasi sindikat, DPRD menyatakan siap mendorong penguatan kebijakan, baik melalui revisi teknis peraturan wali kota maupun penguatan mekanisme pembinaan sosial.

“Prinsipnya jelas, ketertiban harus dijaga, kemiskinan tidak boleh dieksploitasi, dan solusi harus berkelanjutan,” pungkas Cahyo.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Kemenag Jatim dan Baznas Kirim 27 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di NTT

Pengiriman ini merupakan hasil kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim dan Forum Zakat (FOZ) Jatim.

Ternyata Banyak Sarjana di Surabaya Belum Update KK, Disdukcapil Wanti-wanti Begini

Irvan menekankan, kesadaran memperbarui data kependudukan kian krusial menyongsong era integrasi data nasional dan pengembangan Digital Public Infrastructure.

Korban Keracunan MBG Sidoarjo Tembus 730 Orang, BGN-SPPG Malah Mangkir di Hearing DPRD

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman, mendesak audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia program MBG.

Sambut Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Cabang Mojokerto Beri Kejutan Haru untuk Nasabah

Momen tahunan ini dimanfaatkan sebagai wadah menyapa langsung sekaligus mendekatkan diri dengan nasabah setia.

Tak Cuma Fisik, Dinkes Sidoarjo Gelar Rapid Asesmen Jiwa Pulihkan Trauma Santri Keracunan MBG

Langkah rapid asesmen ini menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo bahwa penanganan darurat MBG dilakukan secara menyeluruh hingga aspek psikologis korban pulih.

Tiga OPD Pemkab Jember Sabet Penghargaan Public Service of The Year 2026

Gus Fawait menegaskan apresiasi ini bukan sekadar piala biasa, melainkan pelecut semangat agar Pemkab Jember terus melahirkan terobosan baru.