Selasa, 21 Jul 2026 13:53 WIB

DPRD Surabaya Minta Pembinaan Pengemis Diperkuat, Bukan Hanya Razia

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 03 Mar 2026 15:32 WIB
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo. (Foto: Ade/selalu.id).
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo. (Foto: Ade/selalu.id).

selalu.id - DPRD Surabaya menyoroti penanganan pengemis dan aktivitas sosial di kawasan wisata religi yang dinilai tak bisa digeneralisasi semata-mata karena faktor ekonomi.

Ketua Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, mengingatkan adanya potensi pola terorganisir di balik maraknya aktivitas tersebut, terutama menjelang Ramadan.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tetapkan Perwalian 75 Anak Perlindungan Khusus

Menurut Cahyo, sebagian warga memang terpaksa turun ke jalan akibat keterbatasan keterampilan dan tekanan ekonomi.

Namun, ia menegaskan pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan adanya mobilisasi, pembagian titik, hingga setoran yang mengarah pada praktik terstruktur.

“Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan adanya pola terorganisir, apalagi di kawasan yang ramai seperti wisata religi. Kalau ada mobilisasi, pembagian titik, atau setoran, itu bukan lagi persoalan sosial biasa. Itu sudah masuk ranah penegakan hukum,” kata Cahyo, Selasa (3/3/2026).

Ia menilai langkah penertiban yang selama ini dilakukan masih cenderung reaktif. Razia memang berjalan, namun pola yang muncul dinilai berulang setiap periode tertentu, terutama saat kunjungan peziarah meningkat.

“Razia efektif untuk jangka pendek, menjaga ketertiban sesaat. Tapi kalau tidak diikuti rehabilitasi, pelatihan kerja, dan pengawasan berkelanjutan, hasilnya sementara. Polanya berulang. Jadi razia perlu, tapi bukan satu-satunya solusi,” jelas Cahyo.

DPRD, katanya, mendorong pendekatan terintegrasi antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan pengelola kawasan wisata religi.

Baca Juga: Tenyata Ini Penyebab Gerai Mie Gacoan di Surabaya Banyak yang Disegel

Penanganan dinilai tidak cukup hanya dengan penertiban, tetapi juga harus disertai pembinaan sosial dan solusi ekonomi jangka panjang.

Memasuki bulan Ramadan, pengawasan disebut perlu diperketat namun tetap humanis.

Aktivitas ibadah dan ziarah biasanya meningkat signifikan, sehingga pengaturan harus dilakukan tanpa mengganggu kekhusyukan umat.

“Pasang imbauan resmi di titik-titik strategis, perbanyak patroli persuasif, dan koordinasi dengan pengelola tempat ibadah. Ramadan harus dijaga kekhusyukannya tanpa mengabaikan sisi sosial,” paparnya.

Baca Juga: Beredar Kabar Gerai Mie Gacoan di Surabaya Banyak yang Disegel, Ada Apa?

Dari sisi regulasi, Cahyo menilai peraturan daerah yang ada sebenarnya telah cukup menjadi dasar penindakan. Tantangan utama, menurutnya, terletak pada konsistensi pelaksanaan dan integrasi antarperangkat daerah.

“Regulasi ada, yang perlu diperkuat adalah implementasi dan pengawasan,” tandasnya.

Ke depan, jika evaluasi menemukan celah terutama terkait fenomena musiman atau indikasi sindikat, DPRD menyatakan siap mendorong penguatan kebijakan, baik melalui revisi teknis peraturan wali kota maupun penguatan mekanisme pembinaan sosial.

“Prinsipnya jelas, ketertiban harus dijaga, kemiskinan tidak boleh dieksploitasi, dan solusi harus berkelanjutan,” pungkas Cahyo.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Presiden Prabowo Serukan Kebangkitan Koperasi, DEKOPIN Yakin jadi Pilar Ekonomi Nasional

Menurut Prabowo, kekuatan koperasi terletak pada semangat gotong royong. Ia mengibaratkannya seperti sapu lidi yang akan menjadi kuat ketika bersatu.

Program Bunga Desaku Jember, Dari Bantuan UMKM hingga Rencana Investasi Rp2 Triliun

Fawait mengingatkan agar seluruh bantuan yang diberikan pemerintah dimanfaatkan sesuai tujuan dan tidak dialihkan untuk kepentingan lain.

Serunya Slimetastic Lab: Cara Kreatif Luminor Hotel Surabaya Jemursari Manjakan Tamu Cilik

Luminor Hotel Surabaya Jemursari terus berkomitmen menjadi destinasi pilihan bagi keluarga yang ingin menikmati liburan yang nyaman dan edukatif.

Pemkab Jember Alokasikan Rp400 Miliar untuk Layanan Kesehatan Gratis Warga

Fawait menegaskan seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh pasien, baik peserta UHC maupun pasien umum.

PAN Mulai Panaskan Mesin Politik Hadapi Pemilu 2029

Acara ini juga untuk memperkuat struktur partai hingga tingkat bawah dan mendekatkan partai dengan masyarakat.

Potret 115 Napi dari Jatim dan Sulawesi Dipindahkan ke Nusakambangan

Ditjenpas berharap pembinaan terhadap narapidana berisiko tinggi dapat berjalan lebih maksimal sekaligus mendukung terciptanya kondisi yang aman dan kondusif.